Balsem Bermerek ‘BLSM’

Rabu, 19 Juni 2013 | 11:12 WIB 0 Komentar | 230 Views

Matali, warga RT 1 RW 5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (22/5), menerima BLT. (Foto: KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Matali, warga RT 1 RW 5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (22/5), menerima BLT. (Foto: KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Senin, 16 Juni lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Di dalamnya diatur mengenai program kompensasi bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Rencananya, segera setelah pengumuman kenaikan harga BBM, program BLSM pun akan dicairkan.

Ini adalah program kompensasi kenaikan harga BBM. Namun, seperti juga program Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggaran BLSM ini sangat kecil, bersifat sementara, dan sasaran penerimanya pun terbatas. Dana BLSM hanya Rp 150 ribu per keluarga. Program ini hanya berlangsung selama 4 bulan pasca kenaikan harga BBM. Jadi, total kompensasi yang diterima keluarga miskin melalui BLSM ini hanya Rp 600 ribu. Selain itu, sasaran penerima program BLSM ini hanya 15,5 juta keluarga miskin.

Selain menerima BLSM, keluarga miskin juga akan mendapat bantuan lain, seperti Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Beras Rakyat Miskin (Raskin). Raskin sebanyak dua kali dalam satu bulan dengan jumlah 30 kilogram. Setiap penerima program konpensasi BBM ini akan dilengkapi kartu sakti, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Namun, seperti juga BLT dulu, program BLSM ini menuai banyak kritik. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo malah memplesetkan BLSM dengan menyebutnya “balsem”. Menurut Jokowi, BLSM ini tidak mendidik dan tidak membuat rakyat produktif. Bagi Jokowi, yang diperlukan rakyat adalah modal usaha agar bisa berproduksi (produktif). Mungkin Jokowi pengikut ajaran bijak Tiongkok: “Jika kau memberi seseorang ikan, maka kau hanya memberi makan sehari. Tetapi ajari dia mencari ikan, maka kau memberinya makan seumur hidup.”

Efek yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM sangatlah banyak dan berlangsung lama, seperti kenaikan harga sembako, PHK, naiknya biaya hidup, kenaikan biaya transportasi, kehancuran usaha kecil (UMKM), dan lain-lain. Bahkan, karena daya beli rakyat tergerus oleh kenaikan harga barang dan biaya hidup, maka terjadi pelemahan pasar internal. Artinya, permintaan efektif akan turun drastis. Alhasil, industri yang bergantung pada pasar internal akan mengalami kesulitan: hasil produksi tidak terjual.

Sementara BLSM, seperti juga cara kerja balsem, hanya menciptakan efek sementara. Ketika dioleskan di bagian tubuh yang nyeri atau terkena iritasi, maka balsem terasa panas menyegarkan. Rasa nyeri terasa berkurang. Namun, itu hanya sesaat. Jika efek panas balsem mulai hilang, maka rasa nyeri akan kembali menyerang.

Cara kerja BLSM juga begitu. Selama empat bulan berturut-turut, keluarga miskin akan diberi uang tunai Rp 600 ribu ditambah beras 30 kilogram dua kali sebulan. Namun, bantuan ini hanya mengurangi rasa “nyeri” kaum miskin. Tetapi, tetap saja kaum miskin akan kesulitan dengan harga barang yang mahal, biaya transportasi yang mahal, sewa kontrakan yang naik, dan lain-lain. Lebih parah lagi, kalau program BLSM sudah selesai, maka keluarga miskin kembali merasakan sakit yang lebih perih.

Namun, namanya juga program kompensasi, program BLSM tidak dirancang untuk mengatasi akar persoalan. Balsem juga tidak dirancang untuk menghilangkan penyebab nyeri atau iritasi. Dengan menggelontorkan program BLSM, pemerintah seolah menampik untuk berbicara akar krisis BBM di Indonesia. Padahal, krisis BBM inilah yang menyebabkan negara ini terus terjerembab dalam ketergantungan terhadap BBM impor.

Krisis BBM sendiri hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang dipicu oleh kesalahan mengadopsi kebijakan ekonomi-politik di Indonesia. Seperti kita ketahui, sejak satu dekade terakhir rezim berkuasa di Indonesia sangat loyal mengadopsi sistem neoliberalisme. Esensi neoliberalisme sebetulnya bisa disederhanakan menjadi: 1) negara harus dikurangi intervensinya dalam aktivis ekonomi dan sosial; 2) pasar finansial dan tenaga kerja harus dideregulasi untuk mendorong energi kreatif pasar; 3) investasi dan perdagangan harus digalakkan dengan menghapus segala bentuk rintangan terhadap mobilitas investasi/kapital, tenaga kerja, barang, dan jasa.

Neoliberalisme inilah biang keroknya. Sejak neoliberalisme diadopsi ke dalam kebijakan ekonomi dan politik, negara ini makin terbenam dalam banyak masalah: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan/kesenjangan, kehilangan kedaulatan atas SDA (Sumber Daya Alam)-nya, dan lain-lain. Neoliberalisme pula yang menyebabkan tata-kelola energi kita melenceng dari khittahnya, yakni pasal 33 UUD 1945. Akibatnya, kendati negeri kita kaya sumber-sumber energi, tetapi penguasaan dan penerima manfaatnya adalah korporasi asing.

Neoliberalisme menghapus tugas negara memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ketika negara memberi subsidi kepada rakyatnya, itu dianggap pemborosan. Tetapi ketika negara mensubsidi bisnis besar, ini dianggap stimulus. Ketika pasar finansial dideregulasi, maka kredit ke sektor real pun seret. Sementara ketika pasar tenaga kerja dideregulasi, maka pekerja dipaksa hidup dalam sistem kerja kontrak, outsourcing, dan menerima upah rendah.

Liberalisasi perdagangan telah menyebabkan produk lokal hancur lebur. Banyak produsen kecil, termasuk petani, produsen kecil, dan pedagang kecil, berubah menjadi pengangguran. Begitu pula dampak liberalisasi investasi: menyebabkan massifnya perampasan lahan milik petani, penggusuran, dan penyingkiran hak-hak rakyat.

Itulah penyebab kemiskinan di Indonesia. Seharusnya, kalau Presiden SBY mau mengatasi kemiskinan, maka ia harus membuang jauh-jauh sistem neoliberalisme. Bukan dengan berpura-pura pro-rakyat dengan program “Balsem”-nya. Sebab, jika neoliberalisme tidak dihentikan, maka kemiskinan dan kehancuran ekonomi akan terus berlanjut. Neoliberalisme hanya membuat bangsa Indonesia menjadi “Bangsa Kuli”.

Kita harus kembali kepada konstitusi kita: UUD 1945. Di sana negara diwajibkan menjamin hak-hak rakyat tanpa harus menunggu kenaikan harga BBM: hak rakyat untuk mengakses tanah (pasal 33 ayat 3 UUD 1945); hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 ayat 2 UUD 1945); hak rakyat untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang baik (pasal 28 H ayat 1 UUD 1945). Selain itu, ada tugas negara untuk menyediakan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan lain-lain.

Tags: , , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :