Warisan Taufik Kiemas

Senin, 10 Juni 2013 | 10:30 WIB 0 Komentar | 173 Views

Foto 'Taufik Kiemas'

Foto 'Taufik Kiemas'

Hari minggu (9/6) kemarin, ribuan orang melepas kepergian Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta. Ribuan orang tersebut, yang berasal dari beragam sektor masyarakat dan afiliasi politik, jelas menaruh hormat kepada politisi kawakan PDI Perjuangan itu.

Bagi sebagian orang, Taufik mungkin identik dengan politisi pragmatis, tidak punya pendirian, dan cuma memikirkan kekuasaan. Namun, jika orang sedikit menelusuri perjalanan hidup sang pengagum Bung Karno ini, mungkin orang akan berkata lain. Taufik Kiemas lahir dari keluarga Masyumi. Namun, ketika menjadi mahasiswa, Taufik malah memilih bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang pro-Bung Karno.

Karena pilihan politiknya itu, Taufik dua kali menghuni penjara orde baru. Bahkan, seperti diakuinya sendiri dalam buku biografi politiknya Jembatan Kebangsaan, Taufik justru banyak menimbah ilmu dari para tahanan politik di penjara. Mungkin karena pengalaman itu pula yang membuatnya lebih arif dan bijak dalam melihat berbagai persoalan kebangsaan di kemudian hari.

Namun, dari kisah panjang dalam perjalanan hidupnya, mungkin kontribusi terbesar Taufik Kiemas bagi bangsa ini justru muncul saat ia menjabat sebagai Ketua MPR. Pada tahun 2010 lalu, Taufik selaku Ketua MPR membuat gebrakan penting: MPR memperingati tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Memang, sejak Orde Baru berkuasa, peringatan 1 Juni sebaga Hari Lahirnya Pancasila dihapuskan. Ide Taufik ini bukan tanpa tantangan; banyak anggota MPR yang menolak. Tetapi Taufik jalan terus. Dan tahun ini, 2013, adalah tahun ke-4  pasca reformasi tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Bahkan, untuk peringatan tahun 2013 ini, Taufik melakukannya di Ende, Nusa Tenggara Timur, tempat Bung Karno merenungkan dan menggagas Pancasila.

Selain itu, untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 dalam memori kolektif bangsa Indonesia, Taufik merancang kampanye massif empat pilar, yakni empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kampanye empat pilar ini, Taufik berharap bangsa Indonesia mengingat kembali Pancasila dan UUD 1945. Memang, ada masalah ketika Taufik menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar. Sebab, seperti kita ketahui bersama, Pancasila bukanlah pilar (penyangga), melainkan dasar negara.

Kontribusi Taufik yang lain adalah soal dokumen sejarah. Akhir Januari 2013 lalu, Taufik menyempatkan diri mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di sana ia takjub dengan dokumentasi sejarah, termasuk diorama, yang masih terawat baik di ANRI. Ia pun berharap, agar semua arsip sejarah yang masih tercecer agar dikumpulkan. Ia berpesan agar arsip sejarah itu disosialisasikan, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, agar mereka mengetahui sejarah bangsanya. Sejurus dengan kunjungan Taufik itu, pihak ANRI menyatakan keinginannya membuka sejumlah dokumen sejarah yang sifatnya rahasia, termasuk peristiwa G.30/S, ke publik. Sosialisasi arsip sejarah ini penting, mengingat banyak sekali fakta sejarah di Republik ini yang digelapkan.

Namun, kita juga mengenang sosok Taufik sebagai politisi yang pragmatis. Dialah yang paling getol ‘merukunkan’ PDIP dengan rezim neoliberal SBY-Boediono. Seolah-olah, bagi Taufik Kiemas, persoalan bangsa ini hanya bagaimana kita bekerjasama, tetapi mengabaikan jurang perbedaan cara pandang dan ideologi dalam melihat persoalan kebangsaan.

Disamping itu, kecondongan Taufik Kiemas ke rezim SBY menjadikan perjuangannya mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi seakan-akan absurd. Betapa tidak, rezim SBY sangat abai terhadap Pancasila dan UUD 1945. Selama SBY berkuasa, penyelenggaraan negara sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila dan menyimpang dari konstitusi (UUD 1945). SBY justru getol mengadopsi sistem neoliberalisme, yang menyebabkan bangsa ini kehilangan kedaulatan, kehilangan kontrol terhadap kekayaan alamnya, menghancurkan industri dan pertanian nasional, dan menyebabkan mayoritas rakyat kita hidup dalam kemiskinan.

Bagi sebagian orang, manuver politik Taufik Kiemas itu mungkin sejenis politik rekonsiliasi, atau semacam jembatan yang berusaha menghilangkan jurang antara partai berkuasa dan oposisi. Namun, dalam konteks kebangsaan sekarang, persoalan sikap justru menjadi penting. Meminjam bahasa Bung Karno, harus ada garis demarkasi yang jelas antara “kaum sini” dan “kaum sana”. Kaum sini adalah mereka yang memihak kepentingan rakyat dan bangsa. Sedangkan kaum sana adalah mereka yang memihak kepentingan korporasi asing dan negeri-negeri imperialis.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :