Konflik Pilkada

Selasa, 2 April 2013 | 1:09 WIB 0 Komentar | 1071 Views

Puing-puing bekas kebakaran pasca kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan.

Puing-puing bekas kebakaran pasca kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali menorehkan cacatan buruk. Ajang yang seharusnya menjadi tempat memilih calon kepala daerah secara demokratis justru berubah menjadi kerusuhan. Itulah yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan. Kerugian yang ditimbulkannya pun tidak sedikit. Sejumlah kantor pemerintah nyaris ludes dibakar massa.

Ini bukan pertamakalinya Pilkada menuai konflik. Tahun 2012 lalu, konflik pilkada di Puncak Ilaga, Papua, menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang luka. Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi mengakui, sejak pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh Indonesia, sudah ada 50 orang yang tewas akibat kisruh antar kandidat.

Pelaksanaan Pilkada memang rawan sengketa. Pada tahun 2010, ada 224 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sebanyak 73% diantaranya diwarnai proses gugatan. Menurut catatan Kesbangpol Depdagri, dari 486 pilkada yang digelar pada 2005-2008, hampir separuhnya bermasalah.

Ada beberapa faktor yang memicu konflik Pilkada. Pertama, penyelenggara Pilkada kadang tidak netral. Ada banyak kasus yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggara Pilkada terhadap kandidat tertentu. Awal Januari lalu, misalnya, Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memecat 31 anggota komisi pemilihan umum dan panitia pengawas pemilu di daerah karena dianggap tidak netral.

Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Manipulasi DPT bisa digunakan untuk menggelembungkan suara. Selain itu, DPT bermasalah juga bisa berarti penghilangan hak politik warga negara. Namun, regulasi juga terkadang memicu masalah DPT ini. Jika mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004, proses pemutakhiran data pemilih didasarkan pada data pemilu terakhir. Sedangkan menurut UU Nomor 22 tahun 2007, sumber data yang digunakan untuk pemutakhiran berasal dari data Dinas Kependudukan pemerintah.

Ketiga, para elit yang bertarung di Pilkada masih menganggap politik hanya sebagai sarana untuk kekuasaan pribadi. Padahal, politik sangat identik dengan kepentingan umum. Inilah yang membuat para petarung di Pilkada tidak pernah mau legowo menerima kekalahan. Mereka inilah yang tidak pernah mau menghargai demokrasi.

Pilkada seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk mencari pemimpin terbaik. Supaya proses itu bisa terjadi, setiap figur kandidat seharusnya beradu program politik, gagasan, dan integritas. Itulah yang mestinya ditonjolkan melalui kampanye. Nah, setelah kampanye usai, serahkan kepada rakyat untuk menentukan sikap politiknya melalui kotak suara. Apapun keputusan rakyat, setiap kandidat harus legowo untuk menghargai dan menerima.

Keempat, biaya politik demokrasi liberal, termasuk Pilkada, sangat mahal. Bayangkan, untuk mengikuti kontestasi pilkada, setiap calon/kandidat harus mengeluarkan dana pribadi hingga bermilyar-milyar. Dana tersebut dipakai untuk membeli kendaraan politik, membiayai kampanye, membiayai operasional pencalonan, hingga membeli suara pemilih (politik uang).

Dengan kondisi begitu, jarang sekali kandidat yang mau menerima kekalahan. Pasalnya, mereka telah mengeluarkan dana terlalu besar demi meraih kemenangan. Alhasil, jika mereka kalah, maka jalan lain akan digunakan untuk menggugat hasil Pilkada.

Masalah lainnya, biaya yang dikeluarkan calon tidaklah sebanding dengan gaji yang bakal diterimanya ketika menjabat. Nantinya, supaya bisa balik modal, si kandidat tadi ketika berkuasa cenderung untuk korup atau menyalahgunakan wewenang.

Kelima, konflik pilkada di berbagai daerah juga berkaitan erat dengan ketidakadilan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di daerah bersangkutan. Biasanya, ketidakadilan itu akan menemukan ekspresi penyalurannya pada momentum politik seperti Pilkada.

Keenam, masih kuatnya sentimen primordialisme, klientalisme, dan etnosentrisme juga menjadi bahan bakar yang bisa meledak saat terjadi konflik pilkada. Hal ini makin dimungkinkan jika ada kandidat tertentu yang sengaja mengeksploitasi isu SARA untuk kepentingan politiknya.

Namun, bukan berarti konflik pilkada tersebut dijadikan dalih untuk kembali ke model lama, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Demokrasi memang memerlukan proses. Apa yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi harapan. Di Pilkada DKI Jakarta kita melihat, rakyat bisa memilih kandidat karena program dan rekam jejak sang kandidat. Rakyat tidak goyah karena iming-iming uang, provokasi SARA, dan intimidasi birokrat. Artinya, setelah Pilkada bergulir selama beberapa kali, ada proses kemajuan dalam kesadaran politik rakyat.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :