RUU Kamnas versus UUD 1945

Jumat, 2 November 2012 | 1:16 WIB 0 Komentar | 289 Views

militer-pro-modal

Undang-Undang Dasar adalah azas dan politik tentara. Artinya, pengerahan atau pelaksanaan tugas tentara, yakni TNI, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah amanat Bung Karno pada Hari Angkatan Perang ke-12, 5 Oktober 1957.

Bagi kami, amanat Bung Karno di atas sangat cocok dijadikan pijakan untuk menilai benar atau tidaknya RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Dengan cara itu, kita bisa menempatkan persoalan keamanan nasional selaras dengan semangat demokrasi dan cita-cita nasional bangsa kita, yakni masyarakat adil dan makmur.

Baiklah, kita akan berusaha melihat beberapa persoalan dalam RUU Kamnas ini:

RUU Kamnas ini terkesan berupaya memaksakan pendefenisian dan pengaturan situasi kamnas. Masalahnya, pendefenisian soal ancaman kamnas itu sangat multi-tafsir dan berpotensi mengancam hak-hak demokratis rakyat.

Sudah begitu, pada pasal 17 (4) RUU ini diatur ketentuan bahwa ancaman potensial dan non-potensial akan diatur oleh Kepres. Artinya, presiden punya kekuasaan luar biasa untuk menentukan mana ancaman potensi dan non-potensil terhadap kamnas. Akibatnya, rezim berkuasa bisa menggunakan RUU ini sebagai senjata guna menghabisi kekuatan oposisi dan aksi-aksi protes.

Di tambah lagi, pasal 30 (2) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengerahkan TNI untuk menangulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai eskalasi dan keadaan bencana. Artinya, dengan dalih kriminal bersenjata, TNI bisa dikerahkan.

Dengan dalih RUU Kamnas, rezim berkuasa sangat berpotensi menggunakan TNI/BIN untuk melayani kepentingannya. Padahal, Bung Karno pernah menegaskan bahwa tugas TNI hanya membela politik negara, yaitu UUD 1945, bukan membela mati-matian politik rezim berkuasa.

Selain itu, RUU Kamnas juga mengatur bahwa ketidaksetujuan terhadap regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah bisa dikategorikan ancaman kamnas. Artinya, aksi-aksi rakyat memprotes sebuah UU bisa dianggap ancaman kamnas. Ketentuan ini berpotensi memberangus kemerdekaan rakyat untuk mengeluarkan pikiran baik dengan tulisan maupun lisan (pasal 28 UUD 1945).

Lebih jauh lagi, pembahasan RUU kamnas harus ditarik dalam konteks ekonomi-politik negara kita saat ini. Sudah sangat jelas, sistim ekonomi kita makin liberal, yang ditandai dengan keterbukaan penuh terhadap ekspansi kapital asing. Ini bisa dilihat pada lahirnya berbagai regulasi yang mendukung liberalisasi ekonomi.

Bahkan, pemerintah sekarang mempermudah ekspansi kapital asing itu dengan memetakan potensi-potensi kekayaan alam Indonesia berdasarkan region. Itulah semangat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Dengan begitu, kapital asing pun bisa masuk tanpa menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan riset.

Dalam konteks itu, politik negara juga mengabdi pada kepentingan kapital asing itu. Apalagi sekarang, ketika kapital asing memerlukan kepastian dan jaminan keamanan, pemerintah pun berupaya mendorong TNI/BIN masuk dalam proyek mengamankan ekspansi kapital asing itu.

Nantinya, ancaman terhadap kapital asing, seperti pemogokan buruh dan aksi-aksi petani, bisa diperlakukan sebagai ancaman kamnas. Konflik-konflik agraria pun akan dianggap ancaman kamnas. Akibanya, TNI/BIN pun dapat dikerahkan untuk menindas aksi-aksi kaum buruh dan kaum tani.

Kita tahu, semangat utama dari UUD 1945 adalah anti-kolonialisme. Sedangkan ekspansi kapital asing, terutama yang bertujuan menguasai ekonomi nasional, adalah ekspresi dari neokolonialisme. Bung Karno sendiri pernah bilang, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan merdeka kalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia (Pidato di depan peserta Konferensi Non-Blok II, 1964).

Karena itu, kami dapat menyimpulkan, RUU Kamnas bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Selain itu, yang lebih pokok lagi, RUU kamnas menghianati semangat dan cita-cita politik UUD 1945, yaitu anti-kolonialisme.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :