Pilkada Dan Penyakit Provinsialisme

Rabu, 12 September 2012 | 1:57 WIB 0 Komentar | 150 Views

Pancasila-retak

Pilkada bukan sekedar kontestasi politik. Pilkada juga harusnya menjadi ajang untuk memajukan kualitas demokrasi. Lebih jauh lagi, Pilkada seharusnya memperkuat system politik dan kebangsaan kita.

Sayang, proses Pilkada belum bisa diharapkan untuk tujuan itu. Pilkada DKI Jakarta, yang seharusnya menjadi barometer politik nasional, makin hari makin mengarah pada kontestasi politik yang tidak sehat. Hari-hari menjelang Pilkada DKI putaran kedua makin disesaki oleh kampanye negatif.

Tak jarang kampanye negatif itu mengancam konsep kebangsaan kita. Salah satu bentuk ancaman itu adalah provinsialisme. Lihat saja, ada kandidat yang memaksa warga DKI Jakarta harus memilih kandidat etnis Betawi. Bagi mereka, DKI Jakarta—yang identik sebagai kampung orang Betawi—harus dipimpin oleh orang Betawi.

Akhirnya muncul kesan “Jakarta milik orang Betawi”. Lebih parah lagi, orang dari luar Jakarta dianggap tidak berhak untuk memimpin Jakarta. Ada juga pendapat begini: hanya orang Jakarta yang bisa faham soal Jakarta. Orang dari luar Jakarta dianggap kurang faham persoalan Jakarta.

Jakarta sedang menjadi kancah pertarungan politik. Kekuatan status-quo, yang disokong oleh rezim berkuasa di nasional, berusaha memainkan politik provinsialisme guna mempertahankan kekuasaannya. Mereka tidak menghendaki Jakarta jatuh ke tangan kekuatan politik baru, Jokowi-Ahok, yang kampanye politiknya meniupkan harapan baru melalui slogan “Jakarta Baru”.

Akan tetapi, politik provinsialisme itu sangat berbahaya. Para pendiri bangsa, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, menganggap provinsialisme menjadi senjata kolonialisme untuk memecah-belah bangsa kita. Bagi para pendiri bangsa itu, provinsialisme akan menjadi batu-penghalang bagi cita-cita kebangsaan kita.

Kebangsaan Indonesia itu tersusun dari 300-an suku bangsa yang mendiami 5 pulau besar dan puluhan ribu kecil yang dulu disebut “nusantara” ini. Kebangsaan Indonesia ini juga menghimpun ratusan juta rakyat dengan beragam agama dan aliran kepercayaan. Nah, kata Bung Karno, berbagai suku bangsa itu dipersatukan oleh kehendak bersatu (le desir d’etre ensemble) dan juga karena adanya kesamaan perangai akibat kesamaan nasib. Disamping itu, karena ratusan suku bangsa itu hidup dan menempati satu wilayah (tanah-air) yang nyata-nyata satu unit atau satu kesatuan.

Seorang manusia Indonesia tulen, kata Bung Hatta, haruslah tidak merasa takut kemanapun kakinya melangkah di bumi Indonesia. Sebaliknya, seorang Indonesia tulen tak perlu curiga atau menutup diri terhadap kehadiran manusia-manusia Indonesia lain yang mungkin berbeda suku, agama, keyakinan politik, dan lain-lain.

Jadinya, manusia Indonesia ini tidak boleh terhalang kakinya untuk melangkah kemanapun di wilayah Negara Indonesia ini. Juga, manusia Indonesia itu, apapun suku-bangsa dan agamanya, berhak mendiami atau menempati tanah manapun di wilayah Indonesia ini. Manusia Indonesia tulen mestinya tidak mengenal pendikotomian “pribumi” dan “pendatang”.

Dalam soal kepemimpinan, misalnya, siapapun–tanpa memandang asal-usul daerah, suku-bangsa, dan agama—berhak menjadi pemimpin di daerah manapun di Indonesia sepanjang mendapat mandat rakyat di daerah tersebut. Kita harus berpandangan, bekerja di manapun di wilayah Republik Indonesia sama saja dengan bekerja untuk kemajuan bangsa.

Jakarta, yang nota-bene Ibukota Republik, harus dianggap tanggung-jawab seluruh bangsa Indonesia untuk memajukannya. Semua putra-putri Indonesia, tanpa mempersoalkan asal-usul daerah, suku, dan agamanya, harus terpanggil untuk membangun Jakarta.

Karena itu, Pilkada DKI Jakarta mestinya menjadi mekanisme demokratis untuk memilih putra-putri Indonesia terbaik untuk memajukan Jakarta. Jadinya, supaya pemilih dapat menentukan pilihan yang tepat, maka proses Pilkada mestinya menjadi arena pertarungan program politik. Para pemilih harus diberi informasi seluas-luasnya untuk mengetahui program masing-masing calon dan track-recordnya (bebas dari korupsi, tidak terlibat pelanggaran hak sosial-ekonomi-politik rakyat, dan lain-lain).

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :