Persyaratan Dan Kualitas Parpol

Senin, 10 September 2012 | 1:58 WIB   ·   1 Komentar

parpol

Proses pendaftaran Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilu 2014 sudah ditutup tanggal 7 September 2012 lalu. Alhasil, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 46 parpol yang mendaftarkan diri. Itu sudah termasuk 9 parpol yang sudah punya kursi di parlemen.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting: semua parpol, tanpa kecuali, diwajibkan lolos proses verifikasi. Dengan demikian, tidak ada lagi perlakuan berbeda antara partai parlemen dan non-parlemen. Diharapkan pula bahwa proses verifikasi itu benar-benar menghasilkan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan lengkap.

Nah, apa persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu 2014? Menurut Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, persyaratan bagi parpol calon kontestan pemilu 2014, antara lain: memiliki kepengurusan di 100% di tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama parpol, serta nama dan tanda gambar parpol.

Persyaratan di atas tentu sangat berat. Namun, bagi para penyokong regulasi di atas, persyaratan berat di atas itu punya tujuan mulia: menghadirkan parpol dan pemilu yang berkualitas. Logikanya sederhana: proses penyaringan tersebut hanya akan meloloskan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan.

Di sinilah masalah sering muncul. Dalam banyak kasus, pendirian parpol di Indonesia bersifat musiman: biasanya menjelang proses pemilu. Biasanya pula, proses perekrutan pengurus dan pembangunan struktur berlangsung sangat serampangan. Tak sedikit calon-calon pengurus diiming-imingi uang dan fasilitas agar bersedia menjadi pengurus. Jadinya, hanya ‘parpol berduitlah’ yang begitu leluasa mendirikan struktur di daerah.

Yang terjadi, kebanyakan struktur kepengurusan parpol itu hanya “papan nama”. Hampir tidak ada kegiatan politik kepengurusan tersebut. Akibatnya, parpol bersangkutan kurang mengakar dengan massa-rakyat di lingkungan sekitarnya. Maklum, ketika berlangsung pemilu, parpol lebih mengandalkan uang ketimbang kerja konkret di tengah massa sebagai alat mengumpulkan suara.

Persyaratan yang berat di atas jelas sangat membebani parpol miskin. Bayangkan, parpol miskin dipaksa harus punya kantor tetap. Biasanya, parpol miskin mengandalkan rumah pengurusnya sebagai kantor. Dengan ketentuan di atas, hanya parpol besar dan kaya-raya lah yang leluasa mendirikan kepengurusan di mana-mana.

Kita lihat, tolak ukur parpol berkualitas di mata penyelenggara pemilu, termasuk sejumlah pengamat politik, adalah kuantitatif. Sedangkan aspek-aspek penting kepartaian, seperti ideologi, kaderisasi, dan program, terlihat tidak begitu dijadikan sebagai tolak ukur. Akibatnya, sekalipun parpol itu sudah ideologis, programatik, dan konsisten bekerja di tengah rakyat, namun jika belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur UU Pemilu, maka parpol itu akan kehilangan peluang menjadi kontestan pemilu.

Padahal, bagi kami, kualitas parpol tidak bisa diukur hanya dengan kelengkapan kepengurusan. Akan tetapi, yang lebih penting lagi, kehadiran parpol itu harus juga diukur dengan aktivitas politiknya: kaderisasi, pendidikan politik bagi rakyat, melatih dan menghadirkan kepemimpinan politik, mengartikulasikan kepentingan politik pendukungnya, dan lain-lain.

Satu hal penting lagi: parpol harus berpijak pada basis ideologi masing-masing. Pengelolaan parpol berbasiskan ideologi mengisyaratkan perlunya parpol punya keberpihakan politik yang jelas. Selama ini, seperti kita saksikan dalam dinamika politik di parlemen, ketiadaan basis ideologi menyebabkan parpol dengan seenaknya meloncat ke sana-kemari tanpa tanggung-jawab politik kepada para pemilihnya. Sudah begitu, persoalan-persoalan rakyat dipandang tak lebih sebagai “komoditi politik”.

Selain itu, persyaratan parpol yang terlampau berat justru membatasi hak politik rakyat dalam berpolitik. Proses penyederhanaan politik, dengan argumentasi apapun, hanya akan mempersempit artikulasi pilihan politik rakyat. Bukankah salah satu semangat reformasi di bidang politik adalah “demokrasi multi-partai”?

Bagi kami, kejenuhan rakyat terhadap parpol bukanlah karena jumlah parpol yang banyak, melainkan karena tidak adanya keberpihakan parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tags: , , , ,

URL Singkat:

  • M. Untung Supardi

    Jerman mengenal dua jenis keputusan MK.

    Pertama, untuk sistem pemerintahan yang tergantung pada parlemen alias

    legitimitas tunggal (misalnya di tingkat nasional, di mana perdana

    menteri dipilih oleh bundestag/DPR Jerman):

    Oleh kerena, sistem campuran (proporsional dan mayoritas) di tingkat

    nasional, maka berlaku 5 persen buat sistem proporsionalnya, dan tiga

    mandat langsung. dan syarat lain lagi: jika dalam sistem mayoritasnya

    satu parpol sanggup meraih 3 kursi langsung alias 3 calegnya terpilih,

    maka perolehan suara parpol secara proporsional di bawah 5 persen

    disertakan. kasus ini terjadi pada tahun 1990, dimana partai demokrasi

    sosialisme secara nasional hanya dapat 3 persen, tapi tiga

    kandidatnya terpilih bs masuk ke DPR Jerman krn 3 persen suara tersebut.

    Ambang batas diijinkan, krena perlu DPRyang sederhana, untuk bisa

    milih perdana menteri.

    Kedua, untuk sistem pemerintahannya yang tak tergantung pada parlemen

    alias legitimitas ganda (misalnya di tingkat lokal, di mana DPRD

    dipilih langsung dan kepala daerah dipilih langsung (jadi mirip DPR

    dipilih langsung dan presiden dipilih langsung), MK Jerman berfatwa,

    bahwa ambang batas tidak berlaku. Dengan argumen jika DPRD gak efektif,

    kepala daerah tetap bisa bekerja karena gak bisa dilengserkan oleh

    DPRD. alasan lain, DPRD (seperti halnya DPR dan pemerentah kita) gak

    bisa menunjukkan kasus2 nyata ketidak efektivan parlemen jika banyak

    parpol. Juga berpendapat penerapan AMBANG BATAS TIDAK KONSTITUSIONAL,

    karena memumupus hak rakyat dan MEMBABAT kesempatan peluang parpol.

    Hal yang sama berlaku buat pemilihan parlemen eropa. MK menfatwa

    haram pemberlakuan ambang batas, karena katanya: parlemen Eropa tidak memilih

    atau mengangkat pemerintah Eropa. Pun di Brazil, penerapan PT inkonstitusional di Brazil.

    Ttg verifikasi parpol yg berat, memang ada benarnya opini di atas, ukuran sebuah parpol tdk dr kepengurusan yg lengkap (hrs ada kantor, ormas aja kl ukurannya begitu jg puyeng), apalagi bg parpol miskin namun kerja politik nyata terus berjalan, saya angkat topi dan trus memonitoring. Lantas hrs bgmn jika UU tsb begitu adanya, apa yg bs dilakukan utk kawan2 parpol yg ingin ikutserta pemilu 2014 (langkah strategis perebutan kekuasaan utk nasib RI ke depan)?

    Kritik utk di atas, mungkin bg sebagian org tdk usahlah dibicarakan, krn memang sdh terbukti kerja nyata politk parpol2 militan, namun demikian publik, juga pembuat UU membutuh sebuah fakta, misal ukuran apa yg dapat dipahami (scr formalitas bg mrk yg blum tahu atau yg bs mengubah kebijakan kelak), sebuah parpol dengan aktivitas politiknya:
    kaderisasi, pendidikan politik bagi rakyat, melatih dan menghadirkan
    kepemimpinan politik, mengartikulasikan kepentingan politik
    pendukungnya?

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :