SBY dan Ketahanan Energi

Jumat, 10 Agustus 2012 | 1:25 WIB 0 Komentar | 475 Views

SBY-biru

Presiden SBY tak henti-hentinya menebar optimisme. Tiga hari lalu, saat memimpin rapat koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Kantor Pusat Pertamina, SBY menjanjikan Indonesia akan mencapai ketahanan energi pada tahun 2018.

Kata Presiden, setidaknya ada beberapa alasan kenapa optimisme itu berani dilontarkan. Pertama, proyek migas di Natuna, Masela, dan Cepu rata-rata akan selesai pada 2018. Kehadiran proyek migas ini tentu akan membantu suplai energi nasional. Kedua, SBY berharap pada penyelesaian proses renegosiasi kontrak pertambangan.

Kita patut mengapresiasi optimisme Presiden itu. Namun, kita juga harus menguji sejauh mana optimisme itu bisa terwujud. Maklum, dengan carut-marutnya tata-kelola energi di bawah pemerintahan SBY saat ini, bisa saja optimisme Presiden itu hanya “bualan” murahan di tengah menyeruaknya kritik publik.

Ada satu hal paradoksal di sini. Di satu sisi, Presiden SBY bermimpi tentang kedaulatan energi enam tahun kedepan. Sedangkan, pada sisi lain, Presiden SBY tak berani mengutak-atik praktek dominasi asing dalam pengusahaan sektor-sektor energi kita: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Optimisme Presiden SBY lantas menjadi ironi menggelikan. Kita tahu, dominasi asing di sektor energi nasional tak lepas dari kebijakan SBY sendiri. Ia terlalu meliberalkan pengelolaan energi nasional. Bukan cuma di sektor hulu, tetapi sekarang sudah mengarah pada sektor hilir juga.

Muncul pertanyaan: bisakah kedaulatan energi tercapai dengan menumpang kereta liberalisasi? Dengan bertuhankan liberalisasi, sistem pengelolaan energi kita tak lagi mengenal asaz “nasionalisme ekonomi”. Bayangkan, tidak ada lagi pembedaan antara kepentingan nasional dan kepentingan kapital asing. Dengan demikian, masih pantaskah kita membicarakan kedaulatan?

Sejumlah perundangan neoliberal, yang selama ini membentangkan karpet merah buat kapital asing, juga masih belum dicabut. Sebut saja diantaranya: UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA, UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, dan lain-lain.

Adalah omong-kosong belaka, bahkan sebuah penipuan tak tahu malu, jika menjanjikan ketahanan energi tanpa menghentikan tata-kelola energi saat ini yang sangat berbau neokolonialistik. Sederhananya begini: SBY bermimpi tentang ketahanan energi dalam waktu enam tahun kedepan, namun ia tidak berani menyetop mengalirnya minyak, gas, dan batubara Indonesia ke peti-peti korporasi asing.

Di samping itu, kita juga tak bisa berharap dari renegosiasi kontrak pertambangan yang sedang dijalankan saat ini. Sebab, proses renegosiasi itu dilakukan secara tertutup dan tidak dalam prinsip negara berdaulat. Sudah begitu, pemerintah Indonesia begitu “lembek” dalam proses renegosiasi. Akibatnya, kalaupun terjadi perubahan pada item kontrak, hal itu tidak akan berdampak banyak pada penguasaan nasional terhadap sumber-sumber energi dan pemanfaatannya.

Belum lagi, Indonesia belum bisa menghapus sepenuhnya kebiasaan mengekspor bahan mentah, termasuk minyak, gas, dan batubara. Kebiasaan mengekspor bahan mentah, ditambah dengan eksploitasi brutal perusahaan asing, menyebabkan cadangan energi Indonesia makin berkurang: cadangan minyak bumi dan gas alam akan habis dalam 11 dan 33 tahun. Sedangkan cadangan batubara habis dalam 64 tahun.

Ya, tentu saja kita tak bisa bergantung pada energi fosil. Sudah saatnya kita berjuang keras untuk mengembangkan energi alternatif. Maklum, Indonesia punya potensi energi alternatif yang juga melimpah: gas alam, panas bumi, mikro hidro, energi angin, energi laut, energi matahari, bioenergi, dan biomassa.

Bagi kami, yang mendesak dituntut dari Presiden SBY bukanlah janji ketahanan energi, melainkan keberpihakannya pada kepentingan nasional. Tak usah jauh-jauh, pasal 33 UUD 1945 sampai sekarang terus diabaikan. Pendapat kami sederhana: kalau SBY konsisten menjalankan pasal 33 UUD 1945 (asli), maka kedaulatan di segala bidang, termasuk energi, akan tercapai dalam waktu dekat.

Tags: , , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :