Mengenang Peristiwa 27 Juli 1996

Jumat, 27 Juli 2012 | 1:39 WIB 0 Komentar | 135 Views

Demokrasi disuarakan

Peristiwa “27 Juli 1996’ sudah 16 tahun berlalu. Kenangan akan peristiwa Sabtu Kelabu ini pelan-pelan terpendar oleh kerlap-kerlip demokrasi saat ini. Sebagian orang merasa sudah berhasil merengkuh kehidupan demokratis. Sedangkan mayoritas yang lain menganggap demokrasi masih merupakan “ungkapan kosong” di tengah realitas rakyat yang belum berdaulat secara politik dan ekonomi.

Peristiwa “27 Juli 1996”—sering disebut “Kudatuli”—masih gelap. Sebagian menganggap kejadian itu sebagai konflik internal partai (PDI), yaitu bentrokan antara pendukung Megawati versus Soerjadi. Selain itu, fakta mengenai keterlibatan rezim orde baru terus-menerus dikaburkan. Para pelaku utama dalam penyerangan itu juga belum pernah diusut dan diseret ke meja hijau.

Peristiwa 27 Juli 1996 mengungkap lakon rezim orde baru dalam upayanya membungkam segala bentuk gerakan politik yang tak sejalan dengan kepentingannya. Peristiwa Sabtu Kelabu itu ekspresi kuat massa-rakyat yang merindukan demokrasi. Mereka pun rela menjadi “martir” untuk itu. Kejadian itu juga telah memercikkan “keberanian melawan” kepada massa-rakyat.

16 tahun sudah kejadian itu berlalu. Di depan kita terhampar padang “demokrasi liberal”. Esensi dari demokrasi liberal adalah mencari bentuk politik yang bisa meminimalkan konflik dan mendahulukan konsensus. Supaya itu bisa terjadi, maka digelarlah berbagai mekanisme pencapaian konsensus itu: pemilu reguler, kehidupan politik yang multi-partai, kebebasan pers, pengakuan hak pilih universal, dan lain sebagainya.

Demokrasi liberal ini menceraikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Artinya, demokrasi ini hanya menyuguhkan kebebasan politik semata. Tidak ada kebebasan atau kemerdekaan di lapangan ekonomi. Akibatnya, riuhnya pesta demokrasi tak pernah berhubungan dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Konsep demokrasi liberal ini sangat gamblang dijelaskan oleh Milton Friedman dalam bukunya, Capitalism and Freedom. Katanya, tugas utama kekuasaan politik adalah melindungi kebebasan kita dari musuh-musuh di luar gerbang dan sesama warga negara: tetap taat hukum, melindungi kepemilikan dan kontrak pribadi, dan mendorong pasar kompetitif. Pendek kata, demokrasi liberal bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi akumulasi kapital.

Sejak gong demokrasi liberal ditabuh, praktek liberalisasi di lapangan ekonomi berjalan nyaris tak terkendali: ekonomi makin dikendalikan kapital asing, utang luar negeri menumpuk, privatisasi BUMN, layanan publik diserahkan pada mekanisme pasar, liberalisasi perdagangan, penghapusan subsidi, dan lain sebagainya. Sebagian besar kebijakan itu telah membuat bangsa ini benar-benar terperosok menjadi “negara jajahan” atau “bangsa kuli”.

Pada level politik, praktek korupsi—salah satu penyakit yang menjadi target untuk ditumpas oleh gerakan reformasi—makin merajalela dan menggurita. Demokrasi politik tak sanggup memerangi korupsi. Sudah begitu, sistim politik liberal—dengan biaya politiknya yang mahal—membuat partai politik tak ubahnya “korporasi”.

Salah satu kunci demokrasi adalah partisipasi rakyat. Sayang, demokrasi liberal memerosotkan partisipasi rakyat menjadi sekedar “mencoblos” tanda gambar parpol atau kandidat. Itupun hanya sekali dalam lima tahun. Sementara banyak keputusan ekonomi dan politik diputuskan secara sepihak. Tidak sedikit kebijakan itu yang merupakan “titipan” pihak asing.

Bukan demokrasi yang begini yang diperjuangkan oleh para “martir” demokrasi saat perjuangan melawan rezim orde baru itu. Demokrasi yang mereka perjuangkan adalah kedaulatan rakyat sepenuh-penuhnya, yakni kedaulatan rakyat di lapangan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Cita-cita mereka adalah demokrasi yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia pada tatanan masyarakat adil dan makmur.

Tags: ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :