Sudah Saatnya Parpol Berbenah

Selasa, 17 Juli 2012 | 1:14 WIB 0 Komentar | 664 Views

Karikatur-pilkada

Orang belum usai membincangkan hasil pilkada DKI putaran pertama. Salah satu tema yang paling hangat: mesin politik, dalam hal ini partai politik, tidak memainkan peran signifikan dalam meraup suara rakyat.

Mau bukti? Pasangan dari independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, sanggup mengungguli kandidat yang diusung partai Golkar (Alex Nurdin-Nono Sampono). Atau, lihatlah pilkada kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana calon independen mengalahkan calon yang diusung oleh koalisi partai politik.

Juga pada kemenangan Jokowi-Ahok, sekalipun tak menapikan peranan parpol, lebih banyak disumbangkan oleh kemampuan keduanya tampil sebagai figur alternatif dan dianggap sanggup menjawab kebutuhan rakyat Jakarta. Hanya saja, tidak bisa disimpulkan bahwa rakyat lebih memilih calon independen ketimbang calon parpol.

Bagi kami, tolak ukur utama pemilih di pilkada DKI adalah bukti nyata: kerja konkret, rekam jejak bersih, dan keberpihakan yang jelas. Maklum, rakyat sudah muak dengan janji-janji para politikus. Rakyat juga sudah tidak mudah dikelabui oleh politik pencitraan.

Hasil pilkada DKI menunjukkan: suara rakyat sanggup mengalahkan politik uang. Rakyat masih punya harapan besar akan perubahan. Artinya, tidak benar kalau segala-galanya dianggap selesai dengan uang. Dan yang lebih penting lagi: tidak ada jaminan kandidat berkantong tebal bisa menang pilkada.

Inilah yang perlu disadari partai politik: pilkada DKI Jakarta telah membuat kontestasi politik kedepan masih memberi ‘harapan’. Di sini, “harapan” dimaknai sebagai masih kuatnya optimisme massa rakyat untuk membuat perubahan. Wujudnya: rakyat memilih kandidat yang benar-benar memperjuangkan perubahan.

Inilah tantangan baru partai politik. Pertama, parpol dituntut melakukan redefenisi terhadap politik. Selama ini, parpol hanya menganggap politik sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan pribadi. Sekarang ini parpol dituntut memahami politik sebagai seni untuk mengelola kekuasaan agar sesuai dengan kepentingan rakyat.

Kedua, mereka segera harus membenahi persoalan kaderisasi. Kedepan, parpol dituntut melahirkan kader-kader berkualitas dan bisa menangkap semangat rakyat. Artinya, parpol harus mengurangi kesempatan kepada “kader kutu loncat” dan “kader titipan”.

Ketiga, partai politik dituntut hadir di tengah-tengah rakyat sepanjang waktu. Selama ini, parpol hanya mampir ke rumah-rumah rakyat pada setiap ajang perhelatan politik saja: pilkada dan pemilu. Lebih ironis lagi, setelah kandidat parpol itu berkuasa, mereka segera balik badan dan melupakan rakyat.

Keempat, Keprihatinan dan keberpihakan partai terhadap persoalan rakyat juga dituntut pada tindakan konkret. Tidak sebatas pesan-pesan melalui spanduk, baliho, iklan, dan lain-lain. Jika memang membela rakyat, maka buktikanlah itu dalam tindakan konkret.

Kelima, partai politik dituntut lebih transparan dan bebas dari praktek korupsi. Partai harus berani menendang “kader-kader korup”. Tidak hanya itu, partai harus memperjuangkan sebuah mekanisme kepartaian yang terbuka dan transparan. Ini adalah abad keterbukaan dan transparansi. Dengan demikian, mekanisme pencalonan (legislator, Bupati/gubernur, Presiden) pun mestinya terbuka dan transparan.

Keenam, partai politik dituntut untuk mendengar dan menjadi cukup fleksibel dalam menerima opini rakyat – bahkan bila itu berbeda dari opini mereka sendiri. Selama ini, kebanyakan partai politik—termasuk partai yang mengaku kerakyatan—menganggap programnya sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat tanpa mengujinya dengan kenyataan rakyat di lapangan.

Parpol harus segera berbenah diri. Jika tidak, mereka harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan oleh massa-rakyat. Pilkada DKI Jakarta sudah membuktikan hal itu. Dan, tidak menutup kemungkinan, semangat rakyat di pilkada DKI akan merangsang atau menginspirasi perubahan yang lebih besar.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :