Angka Partisipasi Pendidikan

Sabtu, 14 Juli 2012 | 1:29 WIB 0 Komentar | 1080 Views

karikatur-pendidikan

Kekayaan terbesar suatu bangsa terletak pada pengetahuan rakyatnya. Karena itu, seperti ditegaskan pembukaan UUD 1945, salah satu tugas nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus terpastikan bisa mengakses pendidikan sebaik-baiknya.

Sudahkah itu tercapai? Untuk ada ketahui, masih ada 9 juta rakyat Indonesia yang masih buta-huruf. Belum lagi, pada tahun 2007, lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti belajar di sekolah. Artinya, setiap menit ada 4 anak putus sekolah di Indonesia.

Angka partisipasi sekolah di Indonesia juga masih terbilang rendah. Kita tahu, angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP baru 70%. Sedangkan APK untuk tingkat SMU baru berkisar 60%. Mengacu ke data Kemendiknas saja, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Artinya, ada 1,5 juta lulusan SMP yang terlempar di jalan. Kondisi lebih parah mungkin terjadi di daerah tertentu. Di Sulawesi Selatan, misalnya, APK tingkat SMA dan sekolah baru berkisar 53 persen. Ini berarti, dari dua anak berusia 16-18 tahun, ada satu anak yang tidak bersekolah.

Angka partisipasi untuk perguruan tinggi lebih rendah lagi, yakni 18,7%. Jumlah mahasiswa di Indonesia baru berkisar 4,8 juta orang. Padahal, jumlah anak usia belajar di perguruan tinggi berkisar 25 juta orang. Dengan demikian, ada puluhan juta pemuda Indonesia yang terpaksa menjadi tenaga kerja murah atau pengangguran.

Inilah masalah pendidikan nasional kita: pendidikan masih merupakan barang mahal bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Ini diperparah oleh semakin dominannya ideologi bisnis dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan tak lagi dianggap sebagai hak setiap warga negara, melainkan sesuatu yang “diperdagangkan”.

Ada perubahan paradigma dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan tak lagi dipandang sebagai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sekarang ini dijadikan sebagai lahan untuk menggali “keuntungan”.

Inilah yang membuat lembaga pendidikan menjadi lahan bisnis. Berbagai cara ditempuh untuk mengesankan pendidikan itu patut dibeli. Mulai dari penciptaan klas khusus, fasilitas belajar khusus, hingga sekolah bertaraf internasional. Ujung-ujungnya, supaya orang rela mengeluarkan sebanyak-banyaknya uang untuk membeli layanan itu.

Biaya pendidikan pun membumbung tinggi. Akibatnya, banyak peserta didik yang harus rela putus sekolah. Di samping itu, banyak pula yang gagal mengenyam pendidikan karena memang tak punya biaya. Data menyebutkan, 70 persen siswa di Indonesia tidak bisa sekolah karena masalah keuangan.

Belum lagi persoalan infrastruktur: bangunan sekolah, fasilitas belajar, sarana transportasi sekolah, dan lain-lain. Data BPS 2011 menyebutkan, jumlah sekolah rusak di Indonesia mencapai 140 ribu bangunan. Kita juga masih terus menyaksikan fenomena siswa belajar di ruang kelas yang tak layak.

Di sini mestinya peran negara diperkuat, khususnya dalam memastikan seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan. Sayang, negara kita termakan doktrin kaum neoliberal: “negara mesti mengurangi campur tangan dalam pendidikan. Supaya lebih efisien, serahkanlah pendidikan itu pada mekanisme pasar.”

Anggaran pendidikan Indonesia masih terbilang terendah di dunia: anggaran pendidikan kita masih berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing punya anggaran pendidikan sebesar 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa rendahnya angka partisipasi pendidikan di Indonesia tak terlepas dari kebijakan negara di bidang pendidikan. Negara, dalam hal ini pemerintah, telah menghianati amanat konstitusi.

Tags: ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :