Markiah Dan Tugas Pemerintah Indonesia

Sabtu, 7 Juli 2012 | 1:29 WIB 0 Komentar | 628 Views

Pancasila retak

Sebuah kejadian memilukan kembali menghentak rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita.  Markiah, seorang ibu berusia 30 tahun di Bogor, Jawa Barat, bersama anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai.

Markiah tak kuat lagi menahan deraan kemiskinan. Derita hidupnya kian bertambah sejak suaminya meninggal. Ia harus menghidupi empat orang anaknya di tengah sebuah keadaan ekonomi yang tak memihak dirinya: neoliberalisme.

Markiah bukannya tidak berusaha. Segala siasat hidup sudah dipergunakannya. Sejak ditinggalkan suaminya, Markiah hidup berpindah-pindah. Mungkin, dalam belitan hidup di bawah kapitalisme ini, Markiah terusir karena tak sanggup membayar sewa kontrakan. Padahal, ia harus menanggung empat orang anaknya.

Lalu, ketika Markiah terhimpit dalam pilihan hidup, kemanakah negara? Bukankah pembukaan UUD 1945 disebutkan dengan tegas: “…membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Kemanah pemerintah negara Indonesia itu? kenapa ia tak melindungi Markiah dan memberikannya kesejahteraan. Sebab, seperti ditegaskan pembukaan UUD 1945, tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi rakyat, termasuk di dalamnya Markiah dan anak-anaknya, dan mensejahterakannya.

Kehidupan rakyat seperti Markiah ini sangat menyedihkan. Mereka senantiasa diabaikan oleh negara. Bahkan, yang kadang lebih menyakitkan, “status kemiskinan” orang seperti Markiah sering ditutupi-tutupi. Seperti sering terjadi: angka kemiskinan diutak-atik sesuai dengan keinginan penguasa.

Lihat saja, hanya beberapa hari sebelum Markiah meninggal, BPS mengeluarkan data kemiskinan terbaru. Seperti biasa, BPS menyebut angka kemiskinan terus berkurang. Katanya, ada 890 ribu jiwa rakyat Indonesia yang dibebaskan dari kemiskinan. Benarkah? Hanya Tuhan dan petugas BPS yang tahu.

Kasus seperti Markiah bukan cuma sekali ini saja. Menurut WHO, pada tahun 2010, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa. Sebagian besar pemicunya adalah kemiskinan.

Ini membawa pesan yang jelas: kemiskinan di Indonesia sudah sampai pada suatu titik yang sangat ekstrem. Pada titik tertentu, terkadang rakyat masih sering ‘bersiasat’ dengan kemiskinan ini. Akan tetapi, pada kasus maraknya ‘bunuh diri’ ini, kita melihat bahwa persoalannya bukan lagi pada bagaimana mensiasati kemiskinan, tetapi sudah sampai pada persoalan bagaimana caranya untuk bertahan hidup (survive).

Dan, kalau kita lihat, modus ‘bunuh diri karena kemiskinan’ terus meningkat beriringan dengan makin meluasnya praktek neoliberalisme. Kita tahu, neoliberal menghendaki peran negara yang minimum—bahkan harus dihilangkan—dalam mengurus ‘kesejahteraan rakyat’. Negara dianggap tidak lagi bertanggung-jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat: pangan, air minum, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya harus diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sudah sangat jelas: derajat penderitaan rakyat makin meningkat ketika pemerintah makin intensif menjalankan agenda neoliberal—privatisasi, liberalisasi perdagangan, pencabutan subsidi, deregulasi, dan lain-lain. Neoliberalisme bukan saja memassifkan perampokan sumber daya dan kekayaan publik, tetapi juga memaksa massa-rakyat untuk membayar mahal segala pemenuhan kebutuhan dasarnya: pendidikan, perumahan, tempat tinggal (perumahan), dan lain-lain.

Padahal, kalau filosofi pendirian Republik, negara Indonesia ini dibentuk sebagai organisasi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Lihat saja bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Artinya, negara harus bertindak aktif untuk “menyusun” perekomian agar bisa mengarahkannya pada kesejahteraan rakyat.

Neoliberalisme bertentangan dengan cita-cita Republik. Ironisnya, pemerintah negara sekarang justru memeluk “neoliberalisme”. Pantas saja, orang-orang seperti Markiah terabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Rupanya, pemerintah sekarang adalah pemerintahan yang menghianati cita-cita Republik. Mereka mengabaikan pasal 33 UUD 1945. Mereka sibuk mengabdi kepada perusahaan asing dan negeri-negeri imperialis. Pekerjaan mereka hanya korupsi. Korupsi..korupsi..dan korupsi..sampai-sampai pengadaan kitab suci pun dikorupsi. Masihkan kita harus berpangku tangan dan membiarkan keadaan ini terus berlanjut?

Tags: , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :