Indonesia Dan IMF

Senin, 2 Juli 2012 | 1:56 WIB 0 Komentar | 464 Views

IMF

Anda masih ingat krisis ekonomi 1997? Hanya dalam tempo lima bulan rupiah anjlok 80%. Ekonomi Indonesia terus memburuk. Akhirnya, pada oktober 1997, rezim orde baru meminta bantuan IMF. Sejak itu, Indonesia pun menjalankan “resep IMF” untuk mengatasi krisis ekonomi.

Apa yang terjadi? Ekonomi Indonesia tidak membaik, justru makin terperosok. Banyak bank yang tutup. Industri nasional terpukul. PHK massal terjadi di mana-mana. Angka pengangguran membengkak. Harga sembako dan kebutuhan hidup meroket terus. Dan, yang tak bisa dilupakan, uang negara dirampok mafia BLBI.

Meski sudah begitu, Indonesia masih tetap mau jadi “pasien IMF”. Indonesia dipaksa menjalankan program penyesuaian struktural (SAP): penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, liberalisasi investasi, deregulasi, restrukturisasi perbankan, dan lain-lain.  Indonesia pun terperangkap dalam praktek “kolonialisme baru” atau sering disebut “neokolonialisme”.

Dosa IMF terhadap Indonesa dan rakyat dunia tak bisa dimaafkan. Di Eropa, rakyat yang marah menyebut IMF sebagai bagian dari “Troika” (IMF, Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa) penghisap kesejahteraan rakyat. Di Amerika Latin, IMF juga dianggap perampok yang telah merampas kesejahteraan dan martabat rakyat di sana.

Ironisnya, pemerintah Indonesia tiba-tiba memunculkan ide untuk memberi bantuan pinjaman likuiditas kepada IMF. Bantuannya juga tidak kecil: minimal 1 miliar dollar AS. Tujuannya: membantu likuiditas IMF guna menghadapi ancaman memburuknya kinerja ekonomi global.

Ide ini benar-benar absurd dan gila. Ekonomi nasional kita sedang terpuruk: kemiskinan merajalela, pengangguran membengkak, industri kecil terancam kolaps, layanan dasar rakyat memburuk, dan lain-lain. Kok, tiba-tiba pemerintah malah mau menggunakan uang negara untuk mempergemuk “sang penghisap”.

Pertama, IMF punya dosa besar terhadap bangsa Indonesia. “Resep IMF” telah menjerumuskan ekonomi Indonesia ke titik kehancuran. Bahkan, sampai sekarang ini, rakyat Indonesia masih harus menanggung beban akibat kejahatan IMF tersebut.

Ironisnya, pemerintah justru mau membantu lembaga keuangan yang sudah merusak perekonomian kita itu. Artinya, pemerintah sekarang memang masih “jongos IMF”. Ini juga merupakan pembuktian bahwa pemerintahan sekarang benar-benar berwatak neoliberal.

Kedua, rencana pemerintah membantu IMF berkontradiksi dengan pernyataan pemerintah perihal APBN yang defisit. Akhir-akhir ini, pemerintah rajin menggelontorkan kebijakan penghematan. Termasuk penghapusan subsidi.

Artinya, alasan “BBM defisit” hanya akal-akalan pemerintah. Dengan begitu, penghapusan subsidi bukanlah karena defisit APBN, melainkan karena agenda pemerintah menyerahkan layanan dasar rakyat kepada mekanisme pasar.

Ketiga, pemerintahan SBY lebih mengutamakan “melayani lembaga imperialis” ketimbang kepentingan nasional. Bayangkan, untuk membiayai kesehatan rakyat, pemerintah hanya menggelontorkan dana Rp6,9 triliun. Itulah total anggaran Jamkesmas. Itupun melalui perdebatan alot di penyusunan anggaran. Sedangkan untuk IMF, tanpa melalui perdebatan dan konsultasi dengan DPR, pemerintah tiba-tiba memutuskan akan menyumbang 1 miliar dollar AS atau Rp9,4 triliun.

Keempat, bantuan itu justru memperkuat proyek neoliberalisme dan neokolonialisme yang sekarang ini nyaris sekarat. Kita tahu, neoliberalisme dan neokolonialisme punya dosa besar dalam menciptakan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga dan, juga sekarang ini, di negara-negara kapitalis maju.

Kelima, rakyat Indonesia dipaksa untuk membayar krisis ekonomi yang terjadi di eropa. Nantinya, bantuan tersebut akan dipergunakan oleh IMF untuk membaliout bankir-bankir dan korporasi yang ada di eropa. Padahal, seperti kita ketahui, krisis di eropa adalah krisis struktural dalam sistim kapitalisme global. Artinya, bangsa Indonesia dipaksa membayar kegagalan kapitalisme global.

Kejadian ini juga menegaskan kepada kita, bahwa sebagian besar penyelenggara negara—terutama pengambil kebijakan ekonomi kita—masih bermental “inlander” atau—meminjam istilah Bung Hatta—penyakit “economische minderwaardigheid”. Ini adalah penyakit orang yang selalu merasa rendah diri dalam perekonomian. Dan, ironisnya, penyakit ini masih menjangkiti sebagian besar penyelenggara negara dan ekonom kita.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :