Hentikan Kekerasan Di Papua!

Rabu, 13 Juni 2012 | 14:51 WIB 1 Komentar | 383 Views

Papua-karikatur

Kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di Papua. Menurut catatan Kompas, aksi kekerasan bersenjata di Papua sudah menelan korban 41 orang, baik sipil maupun aparat keamanan. Lalu, khusus 2011-2012, korban warga sipil mencapai 26 orang dan aparat 14 orang.

Kejadian di Papua sudah sangat memprihatinkan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan, “..membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..” Artinya, membiarkan darah rakyat terus tertumpah di tanah Papua adalah sebuah kejahatan dan penghianatan terhadap cita-cita Republik.

Sayang sekali, Presiden SBY tak bisa menangkap amanat pembukaan UUD 1945. Dengan entengnya Presiden SBY menganggap aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat sebagai kekerasan ‘berskala kecil’. Makna ‘berskala kecil’ ini sangat melecehkan kemanusiaan kita. Seolah-olah puluhan rakyat yang meninggal bisa dibenarkan secara politik.

Lebih menyakitkan lagi, Presiden membandingkan jumlah korban kekerasan di Papua dengan kekerasan di Timur Tengah. SBY mengatakan, di Timur Tengah kita saksikan hampir setiap hari terjadi serangan dan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa besar (Tribun News). Pernyataan Presiden SBY ini menyiratkan satu hal: kekerasan dimungkinkan—dalam batas tertentu—tergantung jumlah korban jiwa.

Pernyataan Presiden SBY tak mencerminkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Pernyataan itu tidak hanya melukai perasaan rakyat Papua, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang sedang merindukan terbitnya fajar kedamaian di bumi Papua.

Kita juga patut mengeritik pendekatan Presiden SBY terkait penyelesaian berbagai aksi kekerasan di Papua. Cara pandang pemerintah, seperti juga sebelum-sebelumnya, selalu menganggap persoalan di Papua itu hanya persoalan gangguan keamanan semata. Akibatnya, solusi pemerintah pun tidak pernah bergeser dari pendekatan keamanan, yakni pengerahan pasukan TNI/Polri untuk menegakkan ketertiban.

Pendekatan militeristik tak menyelesaikan masalah. Yang terjadi, pendekatan militeristik ini justru mereproduksi ‘kekerasan sistemik’. Dalam banyak kasus, aparatus negara justru menjadi bagian dari berbagai aksi kekerasan. Tidak sedikit korban jiwa akibat diterjang peluru TNI/Polri. Belum lagi, pendekatan militeristik membuat rakyat Papua terbelenggu dalam ingar-bingar bunyi tembakan setiap hari. Ini justru menciptakan trauma bagi massa rakyat di sana.

Menurut kami, persoalan di Papua itu tidaklah semata soal keamanan. Tetapi ada persoalan yang lebih pokok di sana: ketidak-adilan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Anda bayangkan, tanah papua yang sebegitu kayanya tidak bisa mensejahterakan rakyat yang ada di sana. Sebagian besar kekayaan tanah Papua mengalir keluar: ke kantong korporasi asing dan penguasa di Jakarta.

PT. Freeport Indonesia di Papua membukukan pendapatan US$5,9 miliar. Sebagian besar keuntungan Feeport-McMoRan Copper & Gold Inc didapatkan dari tanah Papua. Sebut saja, 93,78% keuntungan perusahaan emas dan tembaga asal AS itu didapat dari lubang Grasberg di Mimika, Papua.

Lalu, apakah rakyat Papau terkena cipratan kekayaan buminya itu? Menurut data statistik, hanya 50% jalan di papua yang beraspal, 75% penduduknya buta huruf, dan 37% berada di garis kemiskinan. Selain itu, data Kementerian ESDM juga menyebutkan, baru 34% rumah di Papua yang tersentuh aliran listrik. Sedangkan ancaman kelaparan dan kekurangan gizi terus menghantui rakyat di sejumlah kabupaten di Papua. Anda masih ingat, pada tahun 2009 lalu, ratusan rakyat mati kelaparan di Yakuhimo, Papua.

Yang terjadi di Papua adalah eksploitasi neokolonial. Ironisnya, penguasa di Jakarta bertindak sebagai penjaga kepentingan neokolonialistik itu. Ini bisa dilihat pada sikap lunak dan bersahabat penguasa di Jakarta, dalam hal ini rezim SBY, terhadap kehadiran PT. Freeport di Papua. Penguasa di Jakarta tak segan-segan menggunakan TNI/Polri untuk mengamankan kepentingan Freeport di Papua.

Oleh karena itu, bagi kami, penyelesaian terhadap persoalan di Papua haruslah melampaui persoalan keamanan belaka. Penyelesaian persoalan di Papua harus bersinggungan dengan kedaulatan rakyat Papua atas tanah dan kekayaan sumber-daya alamnya.

Pendekatan yang mesti diutamakan adalah dialog seluas-luasnya. Harus ada mekanisme demokratik, berupa konsultasi kerakyatan, untuk mendengar suara terdalam rakyat Papua. Tentu saja, supaya proses itu bisa berjalan secara damai, maka pasukan TNI/Polri harus ditarik dari Papua.

Tags: , , ,

  • http://www.facebook.com/indesit.plus Indesit Plus

    Benar adanya kalau kehadiran TNI/POLRI sejatinya bukan untuk memburu OPM tapi justru untuk Melindungi Kepentingan Asing yang ada di Papua (Freeport), hampir semua kebutuhan TNI/POLRI di suplay oleh Pihak Freeport setiap 6 bulan sekali teman saya yang Marinir mendapat free tiket PP untuk menjenguk keluarga nya yang ada di PEKANBARU (per 6 bulan dapat cuti 30 hari) ini adalah pengakuannya sendiri… ada juga teman saya yang Brimob perlakuannya sama bahkan lebih istimewa … untuk mengunakan amunisi tidak di batasi… (yang katanya 1 amunisi bisa seharga 75rb sampai 100rb) dan BENAR adanya kalau di bumi PAPUA disengaja untuk terus dibikin kisruh, ini tak lain adalah untuk tetap melanggengkan Feeport di bumi Papua, yang kata teman saya itu Konflik yang ada sengaja di ciptakan… apalagi saat Freeport mendapat sorotan, selalu ada pengalihan isu dengan adanya penembakan di sana-sini..

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :