Penghakiman Di Kotak Suara

Sabtu, 12 Mei 2012 | 1:39 WIB 0 Komentar | 268 Views

kampanye

Ada yang menarik dari pemilu Perancis dan Yunani pekan lalu. Di kedua negara tersebut, pemilih yang sudah sangat muak dengan keadaan sengaja menghukum rezim dan partai berkuasa.

Di Perancis, sang incumbent Nicolas Sarkozy—yang berhasil merebut kursi presiden pada tahun 2007 dengan 53.06 % suara—akhirnya terjungkal. UMP (Union pour un Mouvement Populaire), kendaraan politik Sarkozy pada pemilu 2007 lalu, juga diperkirakan akan mengalami kekalahan pada pemilu Parlemen Juni mendatang.

Di Yunani, Panhellenic Socialist Movement (PASOK)—yang berkuasa selama 30-an tahun—terjungkal di urutan ketiga. Pada pemilu 6 Mei 2012 lalu, PASOK hanya meraih 13,2 persen atau 41 kursi. Sebelumnya, PASOK sempat menguasai 160 kursi.

Inilah yang disebut “Hari Penghakiman”. Pada hari itu, 6 Mei 2012, rakyat di Perancis dan Yunani mendukung partai-partai yang merampas pekerjaan, upah, pensiun, dan jaminan sosial mereka. Sarkozy, misalnya, nyaris membuat Perancis ambruk: pengangguran 10%, utang publik meroket, defisit anggaran menganga, dan kinerja industri memburuk. Yunani juga mengalami nasib serupa: negara tertua di dunia ini nyaris bangkrut akibat terperangkap utang. Rakyat Yunani pun harus menanggung beban itu: pemotongan anggaran sosial, PHK massal, pengurangan upah pekerja sektor publik dan swasta, dan lain-lain.

Dan, seperti biasa, diantara kita tentu muncul pertanyaan: bisakah hal itu terjadi pula di Indonesia?

Politik di Indonesia sudah lama tak sanggup menyemai harapan. Pemilu gagal menghasilkan politisi-politisi “harapan rakyat”. Sedangkan partai politik, yang mestinya menjadi alat perjuangan, justru menjadi kendaraan segelintir orang penggila kekayaan dan pemuja ketamakan.

Tingkat kepercayaan rakyat terhadap politik dan politisi merosot. Berbagai survei menunjukkan, rakyat sudah “patah hati” pada parpol. Katanya, 48% orang Indonesia sudah tak percaya parpol. Pada setiap pemilu atau pilkada, tingkat golput juga sangat tinggi, yakni 40%. Karenanya, di beberapa pilkada, jumlah golput mengungguli perolehan suara sang pemenang.

Situasinya kian diperparah dengan kenyataan: di Indonesia hampir tak ada parpol yang berpanglimakan politik. Untuk kita ketahui, sebagian besar parpol di Indonesia berpanglimakan uang. Tidak ada lagi parpol yang menjual politik, gagasan, dan program. Yang terjadi, parpol berjibaku mengumpulkan uang agar bisa membeli suara rakyat pada saat pemilu.

Politik Indonesia tidak terbelah: kanan, tengah, dan kiri—seperti di Perancis dan Yunani. Politik Indonesia murni beratmosfer sayap kanan. Politik kiri sudah diharamkan sejak tahun 1965. Akibatnya, rakyat sulit menemukan alternatif tak kalah yang ‘kanan’ sudah menjenuhkan.

Akan tetapi, jangan kira rakyat diam saja. Kita sering mendengar seloroh: “ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya”. Inilah gerakan perlawanan yang diam-diam menggerogoti politik uang di Indonesia. Bayangkan, rakyat mengambil uang yang dihamburkan sang kandidat, tetapi tak memilihnya pada saat pemilihan. Ini bisa disebut bentuk “penghakiman” ala rakyat Indonesia.

Akan tetapi, metode perlawanan itu tidaklah cukup. Rakyat harus membangun politik alternatif sebagai ganti politik “kadaluarsa” saat ini. Rakyat harus mengorganisir diri, menciptakan alat politiknya sendiri, dan kemudian melancarkan perjuangan di segala arena: parlemen dan ekstra-parlemen. Sudah tiba saatnya sebuah “partai rakyat” berdiri mewakili suara rakyat. Jangan lagi suara rakyat dititip kepada partai-partai yang sudah terbukti gagal dan tak punya keberpihakan kepada rakyat.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :