Hakim Dan Demokratisasi Pengadilan

Rabu, 11 April 2012 | 1:45 WIB 0 Komentar | 464 Views

Hukum diperjual-belikan

Sistim pengadilan Indonesia sedang berhadapan dengan krisis besar: meluasnya ketidakpercayaan rakyat terhadap sistim pengadilan. Ini dipicu oleh banyak putusan pengadilan yang terasa sangat mengebiri rasa keadilan rakyat. Ada banyak koruptor yang divonis ringan atau bahkan bebas. Sedangkan pencuri pisang, yang terkadang melakukan perbuatannya karena desakan ekonomi yang ekstrim, harus berhadapan dengan vonis berat.

Muncul ungkapan: “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Artinya, sistem hukum kita–terutama pengadilan sebagai algojonya—sangat beringas terhadap orang miskin tetapi sangat lembut terhadap pemilik uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistim pengadilan Indonesia gampang dibeli. Suap dan jual-beli perkara sudah menjadi menu keseharian di pengadilan.

Baru-baru ini, puluhan hakim dari berbagai daerah di Indonesia menggelar protes. Mereka mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim. Sejak tahun 2008 lalu, hakim belum pernah menerima kenaikan gaji. Alhasil, dibandingkan dengan pejabat negara yang lain, kehidupan hakim terbilang sangat sederhana.

Bagi sebagian orang, rendahnya kesejahteraan hakim menjadi pemicu rawannya praktek suap dan jual-beli kasus di pengadilan. Maklum, jika dibandingkan dengan kehidupan pengacara, kondisi kesejahteraan hakim memang tertinggal sangat jauh. Mungkin inilah yang menggoda sejumlah hakim nakal untuk mengambil jalan pintas: menerima suap dan jual-beli kasus.

Tetapi, ada hal yang sangat menggelitik: seberapa kuat jaminan bahwa kenaikan tingkat kesejahteraan bisa mencegah “hakim nakal”. Pasalnya, seperti yang terjadi selama ini, reformasi birokrasi tidak juga membuat birokrasi kita tahan godaan uang. Bagi kami, perbaikan kinerja hakim bukan sekedar soal kesejahteraan. Akan tetapi, hal itu juga menyangkut soal bagaimana seorang hakim memaknai pekerjaannya dan soal demokratisasi lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim mesti menghayati pekerjaannya sebagai pekerjaan murni tanpa pamrih. Ia harus dimaknai sebagai kerelaan berkorban demi kebaikan dan tegaknya keadilan bagi rakyat. Dengan demikian, kesederhanaan justru akan menjadi modal awal untuk mengambil sikap  jujur, teguh, tegas, dan tidak gampang disuap.

Kami tidak mengabaikan perlunya  meningkatkan kesejahteraan hakim. Tentu saja, seperti manusia lainnya, hakim punya kebutuhan sosial-ekonomi yang perlu dipenuhi. Hal itu sudah menjadi tanggung-jawab negara untuk memenuhinya.

Soal lain yang tak kalah pentingnya adalah soal demokratisasi pengadilan. Proses penempatan hakim di MA, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri masih kurang demokratis. Dalam penunjukan hakim MA, misalnya, seluruh hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial, digodok oleh DPR, dan kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Ini model yang tidak demokratis. Sebab, partisipasi rakyat dalam mengontrol proses peradilan sama sekali tidak ada.

Kita bisa mencontoh pengalaman Bolivia. Pada tanggal 16 Oktober 2011 lalu, Bolivia menyelenggarakan pemilu khusus untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehakiman,  dan Pengadilan Agraria Nasional.

Dalam proses pengajuan kandidat pun Bolivia sangat radikal. Calon hakim tidak boleh punya trackrecord buruk: kandidat harus membuktikan tidak pernah membela orang yang melakukan kejahatan terhadap negara, tidak pernah terlibat dalam kediktatoran, dan tidak pernah membela orang yang terlibat korupsi.

Komposisi hakim juga cukup demokratis. Di jabatan pengadilan konstitusi plurinational, misalnya, mengharuskan 50% diisi perempuan dan minimal 8 anggota berasal dari masyarakat adat. Sehingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah Bolivia, ada hakim yang mengenakan pakaian adat dan mengunyah daun koka.

Indonesia juga sangat mendesak mengadopsi model pemilihan hakim ini sebagai jalan mendemokratiskan pengadilan. Selain itu, rakyat juga diberi hak “recall” terhadap hakim-hakim yang menghianati mandat rakyat. Dengan jalan ini, rakyat punya kekuatan untuk mengontrol langsung lembaga peradilan.

Tags: , , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :