Kenaikan Harga BBM Dan Dampaknya Bagi Rakyat

Senin, 12 Maret 2012 | 1:09 WIB 0 Komentar | 74 Views

Graknas-tolak BBM

Ada hal yang tak dapat dibantah jika harga BBM dinaikkan: kenaikan itu akan menambah sulit kehidupan rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak SBY menjadi Presiden, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia makin merosot.

Bahan bakar minyak, seperti juga kebutuhan pangan dan sandang, merupakan kebutuhan pokok rakyat. Banyak sekali aktivitas keseharian rakyat, dari persoalan di dapur, bepergian (transportasi), hingga berproduksi, sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

Mayoritas rakyat Indonesia sangat bergantung pada harga BBM bersubsidi. Menurut data BPS—yang dikutip oleh ekonom Hendri Saparini, 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah (berpendapatan 4 dollar AS hingga 2 dollar AS per-hari); 27% oleh klas menengah; 6 % oleh klas menengah atas; dan 2% orang kaya. Versi lain juga menyebutkan bahwa 64% BBM bersubsidi digunakan oleh sepeda motor.

Kenaikan harga BBM akan sangat berdampak pada kehidupan kaum marhaen. Pertama, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik meliputi: pembelian BBM, harga bahan baku yang bergantung pada BBM, dan lain-lain. Dan, tentu saja, kegiatan produksi yang paling terpukul adalah usaha produksi kecil dan menengah. Sektor itu paling banyak dijalankan oleh kaum marhaen.

Kenaikan harga BBM juga memicu kenaikan ongkos distribusi. Dengan demikian, usaha kecil akan terpukul dua kali: kenaikan ongkos produksi dan kenaikan biaya distribusi. Sehingga, bagi usaha kecil dan pedagang kecil, tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga jual. Di sinilah masalahnya: jika mereka menaikkan harga, maka pembeli tentu akan berkurang. Akibatnyak, banyak usaha kecil dan menengah akan gulung tikar.

Kedua, kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya transportasi. Kaum marhaen harus menambah pengeluaran untuk keperluan transportasi: ongkos bepergian, transportasi berangkat ke tempat kerja, dan ongkos transportasi anak bersekolah.

Rakyat Indonesia juga banyak menggunakan kendaraan bermotor  untuk menghemat ongkos transportasi. Tentunya, mereka harus menyisihkan lebih banyak anggaran untuk membeli bahan bakar. Demikian pula dengan kaum marhaen yang menggunakan motor sebagai alat mencari  penghasilan, seperti tukang ojek, tukang antar barang, dan lain-lain.

Ketiga, Rakyat Indonesia harus memikul kenaikan harga-harga barang, khususnya sembako, sebagai akibat kenaikan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM saja, sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah sudah merangkak naik. Apalagi jika harga BBM benar-benar sudah dinaikkan.

Padahal, sebelum rencana kenaikan harga BBM ini, kaum marhaen sudah mengalami penurunan daya beli. Kaum proletar, misalnya, akibat serangan neoliberal terhadap kondisi kerja, mengalami kejatuhan upah riil. Sebagian besar pekerja juga dipaksa bekerja di bawah kondisi kerja yang serba tidak pasti: sistem kerja kontrak dan outsourcing. Di pedesaan, seperti dicatat BPS pada tahun 2012 ini, daya beli kaum tani di pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,02%.

Menurut Agustinus Prasetyantoko, ekonom dari Universitas Atmajaya, jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari inflasi, maka akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan 80-90% rakyat yang tingkat daya belinya sangat rentan dengan kenaikan harga. Sementara ekonom lain, Yanuar Risky, memperkirakan 90% rakyat Indonesia akan mengalami penurunan daya beli.

Dengan demikian, Rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam. Sudah saatnya rakyat Indonesia, khususnya kaum marhaen, mengorganisir perlawanan di pabrik-pabrik, di kampung-kampung, di desa-desa, dan di pasar-pasar. Rakyat Indonesia harus bergerak bukan hanya memprotes kenaikan BBM, tetapi menentang sistem ekonomi-politik yang terus mengkondisikan hidup rakyat menjadi susah. Rakyat harus menghentikan neoliberalisme! Sudah saatnya sistem ekonomi Indonesia, termasuk pengelolaan energi, dikembalikan pada semangat pasal 33 UUD 1945.

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :