Mendorong Referendum Diperluas

Kamis, 2 Desember 2010 | 1:26 WIB 3 Komentar | 208 Views

Ada lontaran menarik dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, tentang referendum sebagai solusi politik atas tarik-menarik soal posisi gubernur DIY: penetapan atau pemilihan. Dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa yang menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan dan penetapan adalah Rakyat.

Dalam sejarah politik Indonesia, terutama sejak orde baru hingga sekarang ini, rakyat telah dikeluarkan dari kehidupan politik. Sebagai contoh, kita sudah empat kali mengalami amandemen konstitusi tanpa konsultasi rakyat. Ada banyak sekali produk politik yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, namun tetap dipaksakan untuk berlaku.

Di Indonesia, belum ada mekanisme bagi rakyat untuk bertanya di tengah masa jabatan, sebagaimana lazim di lakukan di negeri-negeri lain. Akibatnya, rakyat tidak punya mekanisme untuk menurunkan pejabat/pemerintah yang tidak bisa menginspirasi perubahan.

Menurut George Schöpflin, seorang anggota Parlemen Eropa, ide tentang referendum harus disandarkan sebagai prasyarat pembangunan demokrasi. Dengan pelaksanaan referendum, maka rakyat akan bisa melakukan tiga hal: memulihkan demokrasi, memaksa elit politik untuk bertanggung-jawab, dan mengembalikan demokrasi sebagai instrumen demokrasi.

Contoh terbaik pelaksanaan referendum adalah Venezuela, yang mana aturan mengenai mengenai hal ini diatur lengkap di dalam konstitusi negara. Dalam sebuah pasal dikatakan, jika 20% dari jumlah pemilih yang teregistrasi menghendaki referendum, maka referendum harus dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan referendum, jika jumlah suara hasil referendum setara atau melebihi sedikit jumlah suara pejabat yang terpilih, maka pejabat yang dimaksud harus meletakkan jabatan.

Akan tetapi, ide referendum masih terlalu asing di Indonesia, bahwa sebagian besar elit politik hampir satu suara dalam mengatakan bahwa soal referendum tidak diatur di dalam konstitusi kita. “Lha, kalau konstitusi Indonesia tak mengenal itu referendum,” terang Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, jika bercermin ke berbagai pengalaman di berbagai negara lain, bahwa meskipun referendum tidak diatur dalam mekanisme konstitusional, namun referendum tetap dianggap mekanisme demokrasi yang sah (legal).

Dalam konteks itu, di tengah usaha kaum neoliberalis untuk mendepolitisasi kehidupan rakyat, pengorganisiran referendum menjadi penting untuk mendorong kembali partisipasi politik rakyat, serta menjadi alat untuk membuka pintu “mobilisasi politik” di masa depan.

Terlepas pertentangan antara SBY versus Sri Sultan Hamengku Buwono X, maka usulan referendum patut untuk direspon dan dianjurkan untuk dikerjakan secara luas. Praktek referendum ini bisa kita perluas aspeknya, seperti mendorong referendum di tengah masa jabatan, ataupun me-referendumkan berbagai kebijakan/regulasi pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dengan referendum di tengah masa jabatan, organisasi rakyat atau perwakilan rakyat punya kesempatan untuk menjatuhkan pejabat yang tidak pro-rakyat di tengah masa jabatan. Mekanisme referendum, sebagaimana dipraktekkan di beberapa negara amerika latin, dapat dipergunakan untuk menjatuhkan kebijakan pemerintah yang tidak mewakili kepentingan rakyat.

Dan, apa yang lebih penting lagi, referendum bisa menjadi mekanisme paling demokratis untuk menghentikan langkah rejim neoliberal, yang terbiasa memanipulasi suara rakyat dan mengkanalkannya dalam pemilu lima tahunan.

Tags:

  • Biaya

    Biaya referendum dari mana? Pemilu saja sudah luar biasa keluar uangnya & korupsinya

  • http://catatan-sudi.blogspot.com sudi

    SBY pidato meralat statemen sebelumnya. Takut menghadapi menguatnya desakan referendum.

  • rohadi

    sby kn neoliberalisme dyakn antek ya amerika mnta sja uang am amerika, atau jual bangsa ini dan smuaya

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :