Kembali Pada Konstitusi Anti-Kolonial!

Rabu, 18 Agustus 2010 | 2:11 WIB 5 Komentar | 241 Views

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, sebuah konstitusi baru telah ditetapkan oleh Panitia yang ditunjuk untuk menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, dengan tambahan 6 orang dari kalangan pemuda, diantaranya, Sukarni, Chaerul Saleh dan Wikana. Itulah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

UUD ini pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk memenuhi kelengkapan pendirian negara baru ini, juga ditujukan untuk memperkuat kemerdekaan negara yang sedang menghadapi ancaman serius dari negara-negara imperialis. UUD ini mempunyai sifat anti-kolonial dan anti-imperialis yang sangat kental. Di bagian preambule-nya dinyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan tercantum seruan ke arah penghapusan penjajahan kolonial di atas dunia.

Dalam perjalanannya, Indonesia beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, yaitu tahun 1949 dengan konstitusi RIS, lalu pemberlakuan UUDS 1950, dan terakhir kembali pada UUD 1945 melalui dekrit 5 Juli tahun 1959. Konstitusi RIS sangat berbau federalistik, dan sangat sesuai dengan taktik kolonial untuk melakukan penetrasi di negara-negara bagian.

Segera setelah rejim Soeharto berkuasa secara illegal, UUD 1945 mengalami “pengkultusan” yang luar biasa dalam berbagai cara, namun jiwa dan sifat anti-kolonialnya sudah dihilangkan. Naiknya Soeharto sudah merupakan penghianatan terhadap UUD 1945, karena telah memutar-haluan politik, ekonomi, dan kebudayaan; telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap jutaan kaum kiri dan nasionalis.

Selain itu, pada awal kekuasaannya, Soeharto pun menyetujui pengesahan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah merestorasi kekuasaan kolonialis dalam lapangan ekonomi di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Soeharto telah melembagakan “kediktatoran militeristik” dengan menindas gerakan rakyat dan membunuh kehidupan demokrasi, padahal UUD 1945 menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang harus diutamakan dan mengakui prinsip-prinsip demokrasi.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa rejim Soeharto telah melakukan penyelewengan besar-besaran terhadap UUD 1945, menjadikannya sebagai dogma yang kasar dan menjauhkannya dari lapangan praktik. Salahnya, kemudian, ada yang menganggap bahwa Soeharto identik dengan UUD 1945. Padahal, jika kita perhatikan secara seksama, praktik kekuasan rejim Soeharto sangatlah bertolak belakang dengan UUD 1945.

Paska kejatuhan Soeharto (reformasi?), UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (amandemen). Sebagian besar amandemen ini didorong oleh beberapa hal: Pertama, semangat anti-Soeharto yang kebablasan, seolah-olah Soeharto identik dengan UUD 1945, sehingga inti-sari UUD 1945 warisan founding father, misalnya pasal 33 UUD 1945, pun turut dibongkar. Kedua, ada kecenderungan untuk melemahkan UUD 1945, menghilangkan sifat anti-kolonial dan anti-imperialisme, demi membuka jalan bagi neo-kolonialisme dan imperialisme.

Jadinya, perubahan ini justru menjadikan UUD 1945 hasil amandemen sebagai kuda tunggangan kepentingan neo-kolonialis untuk menjajah kembali bangsa dan tanah air Indonesia.

Lebih parah lagi, bahwa proses amandemen ini dilakukan tanpa sedikit pun melalui konsultasi dengan seluruh rakyat. Di bawah pemerintahan SBY, konstitusi UUD 1945 makin diperlakukan tidak senonoh, terkait berbagai praktik kebijakan ekonomi, politik, dan budaya yang menindas rakyat; pendidikan dan kesehatan diserahkan kepada pasar, sebagian besar rakyat menganggur, kekayaan alam sebagian besar diserahkan pada pihak asing, fakir miskin dan anak terlantar diabaikan negara, dan lain sebagainya. Pada intinya, SBY telah menjadi “penganut garis keras” kebijakan neoliberal,–jubah baru dari neo-kolonialisme modern.

Tidak ada pilihan lain; jika kita hendak meluruskan kembali rel perjalanan bangsa ini, maka kita harus kembali kepada jiwa dan semangat proklamasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah UUD 1945 yang anti-kolonial dan anti-imperialis.

Namun demikian, sehubungan dengan perubahan jaman dan perkembangan masyarakat kita, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 itu memerlukan perubahan-perubahan. Namun, perlu kami tegaskan, bahwa setiap perubahan terhadap konstitusi harus melalui konsultasi dan persetujuan rakyat; Referendum.

Dengan kembali pada jiwa UUD 1945 yang anti-kolonial dan anti-imperialis, maka kita telah menemukan kembali Revolusi kita.

Tags:

  • http://- Hinu Endro Sayono

    UUD Negara RI yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 -yang kemudian lebih dikenal sebagai UUD 1945- merupakan “Deklarasi Kemerdekaan” -Pembukaan-nya- yang meerupakan ‘raison d’etre’ -alasan mendasar- mengapa dan untuk apa kita harus merdeka. Nilai-nilai dalam ‘raison d’etre’ tersebut kemudian dijabarkan menjadi isi ‘batang tubuh’ UUD -pasal-pasal.

    Dengan demikian, ada keutuhan nilai fundamental yang yang wajib dimengerti oleh semuar warga Bangsa Indonesia tentang kemerdekaan kita. Hal yang sama juga berlaku bagi warga bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, nilai-nilai Sosialisme Pancasila sangat menonjol. Nilai fundamental yang berlawanan dengan nilai-nilai individualisme yang melahirkan liberalisme dan kapitalisme.
    Keutuhan inilah yang kemudian dikawatirkan oleh pihak Sekutu (Barat) yang mencapnya sebagai ‘hasil karya’ penguasa militer Jepang dan dinilai tidak demokratik menurut Sekutu dan para petinggi RI didikan Barat.

    Hal inilah yang mendorong para ‘intelektual’ yang berpola-pikir liberal menyusun UUD baru, yaitu UUD Sementara tahun 1950 yang sarat dengan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi-liberal sebagai konsekuensinya. Akibatnya, Indonesia ‘gonta-ganti’ kabinet dalam masa itu. Indonesia tidak sempat membangun, rakyat terkotak-kotak, ideologi dari yang kanan s/d yang paling kiri berlomba mencari pengikut. Pancasila dilupakan. Belum lagi bicara tentang pemberontakan atau separatisme yang berkecamuk juga.
    Oleh karena itu Presiden RI, Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden RI, 5 Juli 1945, untuk mengembalikan berlakunya UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
    Namun dalam perjalanannya, UUD 1945 inipun dihntam lagi oleh kekuatan Liberalisme dengan dalih tidak pro-HAM. Maka, dirombaklah UUD 1945 dengan menggunakan ‘merk’ amandemen, namun memasukkan HAM dan nilai-nilai liberalisme dan federalisme.
    Otrang-orang tidak tahu -namun sok tahu- berteriak tentang HAM. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa HAM bersumber dari individualisme. Pancasila mengakui individu dalam satu kerangka kegotong-royongan atau kebersamaan. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan bahwa bukan HAM yang terpenting melainkan ‘pro bono publico’ – kepentingan umum atau kepentingan bersama lah yang jauh lebih penting.
    Itulah gotong-royong.
    Itulah nilai dasar Pancasila.
    Itu pulalah jiwa dan semangat UUD 1945 yang asli yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

    Nah, hari ini adalah tanggal 18 Agustus 2010. Hari ketika UUD 1945 yang asli disahkan. Sudah selayaknya kita mengingat kembali nilai-nilai dan dasar nilai-nilai konseptual-filosofis UUD 1945 yang asli.

    Sangat tepat tulisan anda, Bung Rudi.
    Bravo untuk anak muda seperti anda.

    Selamat berjuang!
    ‘Pro bono publico’ adalah sumber dan sekaligus muara perjuangan serta dasar dan tujuan kita berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila.

    Merdeka!!!!!

    Salam juang,
    Hinu Endro Sayono

    Oleh karena itu,

  • http://- Hinu Endro Sayono

    Sekedar pengalaman.

    Dalam satu tugas sekolah, saya dan teman-teman kuliah dari satu universitas di AS berkunjung ke Markas Besar PBB di New York. Saya satu-satunya orang Indonesia dalam rombongan tersebut.
    Kami diterima oleh Deputi Administrasi Sekjen PBB – Sekjen yang sedianya akan menerima rombongan kami mendadak harus ke Geneva, Swiss – kantor PBB yang lain.

    Setelah berkenalan, kami dipersilakan duduk di satu ruang yang sudah diatur. Pak Deputi Sekjen duduk sendirian menghadap ke rombongan. Padahal da dua kursi, yang rencananya untuk Sekjen PBB.

    Dalam perkenalan, saya bilang bahwa saya dari Indonesia. Say langsung dirangkul dan kemudian diminta duduk di sampingnya berhadapan dengan rombongan kami.
    Tentu saja, teman-teman -terutama dari AS- protes kepada pak Deputi Sekjen PBB tersebut dengan alasan melakukan diskriminasi.

    Pak Deputi Sekjen PBB menjawab: “Saya memahami protes anda. Saya tidak melakukan diskriminasi terhadap anda. Ada alasan mengapa saya minta temanmu dari Indonesia duduk di sampingku. Saya berasal dari Sudan yang lama sekali dalam kungkungan penjajah. Presidennya dia -temanmu ini- punya gagasan menggalang kekuatan Asia dan Afrika serta direalisasi dengan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Nah, sejak itu perjuangan bangsa Sudan untuk merdeka -dan juga bangsa-bangsa lain di Asia dan Afrika- menjadi urusan bersama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Menjadi perjuangan bersama. Sekarang Sudah sudah merdeka. Dan saya duduk disini tidak hanya mewakili Sudah, melainkan mewakili bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jadi, kami bangsa dan negara Sudan berhutang budi kepada Sukarno dan Indonesia. Kami adalah ‘adik’ Indonesia. Oleh karena itu, wajarlah apabila saya menghormati temanmu ini yang saya anggap ‘my big brother’.”

    Dan semua temanku setuju.

    Saya terhormat, hanya karena saya dari Indonesia.

  • http://- Hinu Endro Sayono

    Pengalamanku yang lain di luar negeri tentang Pancasila.

    Ketika kuliah di AS, saya berteman dengan mahasiswa berbagai bangsa, terutama Asia, Afrika dan Amerika Latin.

    Satu hari, setelah makan malam, seperti biasa kami duduk ngobrol2. Maklum saya tinggal di asrama di kampus. Ngirit.

    Tiba-tiba salah seorang mahasiswa -temanku- dari Pakistan ngomong sambil menunjuk diriku : “Ini, nih, contoh dari satu bangsa yang tidak bermoral. Bapak Bangsanya yang berjuang memerdekakannya malah dizalimi sampai meninggal dunia. Nih, saya dari Pakistan, di negaraku ada dua monumen Sukarno. satu di ibukota kami dan satu lagi di kota kelahiran Ali Bhutto. Punyakah kamu di negaramu monumen Sukarno, hai temanku?”.
    Saya tersentak, namun terharu.
    Kujawab dengan rasa bersalah : “Tidak, kawan! Kami di Indonesia tidak monumen Sukarno!. Kami memang tidak monumen Sukarno, tetapi kami punya ajarannya”.

    Tiba-tiba muncul satu lagi temanku, ‘teroris’ dari Jordania. Dia orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat sungai Jordan, kemudian lari ke Jordania dan menjadi warga negara Jordania, karena wilayah Tepi Barat diserbu dan kemudian dikuasai Israel.
    Dia langsung ‘numbrung’ dan berkata : “Kamu semua kebanyakan omong soal Ahmad Sukarno. Nih, saya dari Jordania, tidak punya monumen Ahmad Sukarno, tetapi…-(dia mengambil dompetnya, mengambil sesuatu dan menunjukkan kepada kami)- nih, lihat!”. Ternyata di dompetnya ada foto Bung Karno dan foto Nasser.

    Saya semakin terpukul.
    Tetapi, saya tidak akan menyerah menghadapi kesombongan mereka.

    “OK. Kamu punya dua monumen Sukarno di negaramu, kamu punya foto Sukarno di dompetmu. Saya tidak puanya apa yang kau miliki. Tetapi apakah kamu tahu Pancasila?”, aku bertanya.

    Keduanya dan teman-teman yang lain bertanya hampir bersamaan: “Apa itu?”.

    “Pancasila adalah pemikiran Sukarno. Itu adalah falsafah bangsa Indonesia. Itu pulalah yang dikemukakan dalam Sidang Umum PBB era 1960-an.
    Buat apa benda mati yang bernama monumen atau foto? Pemikirannnya, gagasannya, ideologinya, dong! Itu yang aku miliki”.

    Sejak itu, stiap sore saya ‘ditugasi’ untuk ‘ceramah’ tentang Pancasila di satu kampus di AS dan peserta non-Indonesia.

    Gak tahu mereka bahwa saya teman Bung Rudi! :-)

    “Lho, apa ajaran Sukarno?”, dia bertanya.

  • http://- Hinu Endro Sayono

    Perundingan Putaran Uruguay (GATT) di Geneva, Swiss -1991 – 1993.

    Oleh atasanku, saya ditugasi untuk mewakili Departemen PU dalam perundingan Putaran Uruguay (GATT) di Geneva.
    saya sama sekali tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Setahu saya, Uruguay itu berkaitan dengan sepakbola, karena Uruguay pernah menjadi juara dunia sepakbola.

    Dalam rapat persiapan, saya baru ‘ngeh’ -ngerti- kalau materinya berkaitan dengan liberalisasi perdagangan bebas internasional di bidang barang dan jasa.

    Departemen PU memang mengatur usaha jasa konstruksi sebagai salah satu bidang usaha yang semula dilakukan oleh Departemen Perdagangan.

    Di Geneva, pertama-tama kami diberi informasi oleh Dubes kita di GATT, dubes kita di Kantor PBB di Geneva (disebut Perwakilan Tetap RI atau PTRI), atase perdagangan RI di Eropa, serta petinggi dari Departemen Perdagangan.

    Negara-negara berkembang disebut ‘Kelompok-77′ – Indonesia termasuk dalam kelompok tersebut.

    Kelompok-77 sudah menunjuk India dan Mexico sebagai juru bicaranya, demikian diungkapkan oleh para dubes dan petinggi RI. Pokoknya semua sudah diatur dengan rapi. Kelompok-77 akan menentang semua usulan dari negara-negara maju.

    Anggota delegasi RI yang baru datang -pada umumnya- manggut-manggut. Ngerti atau tidak, saya tidak tahu.

    Saya berkomentar : “Pak, Kelompok-77 adalah paguyuban bangsa miskin. Nanti yang termiskin akan ditekan dan pasti langsung menyerah. Mexico dan India? Keduanya termasuk yang termiskin dalam Kelompok-77. Nanti pasti menyerah.”

    Kedua dubes RI mengatakan bahwa semua sudah diatur dengan rapi; Mexico dan India berjanji akan menyampaikan aspirasi kita, jadi, semuanya sudah diatur rapi.

    Saya masih ngotot untuk menolak, karena bagiku -dari kacamata politik internasional- ini adalah ‘perang’. Yang paling lamah akan bertekuk-lutut terlebih dulu.

    Pendapatku tidak digubris. Maklumlah, karena saya cuma seorang Kepala Bagian dari satu departemen teknis yang dianggap tidak ngerti politik, apalagi politik internasional.

    Dalam sidang pleno pertama, AS dan Uni Eropa dan mendesak dan ‘mengancam’ Kelompok-77. Bahkan Bank Dunia dan IMF ikutan juga ‘mengancamnya.
    Langsung saja, Mexico dan India -sang jubir- menyerah, karena tidak mau menanggung resiko.
    Kelompok-77 bubar.

    Sidang diskors.

    Delegasi RI segera rapat darurat.
    Disepakati, bahwa kita akan menggalang kekuatan ASEAN.

    “Eeh….kok ASEAN???? Disitu ada negara yang kaya, yaitu Brunei dan Singapura, yang kepentingannya berbeda dengan negara ASEAN yang lain, termasuk Indonesia yang miskin -hanya berlagak dan bergaya kaya saja. Nanti yang termiskin akan berkhianat. Mengapa tidak pe-de, sih? Kok mengandalkan negara lain untuk memperjuangkan kepentingan kita?”, aku berkomentar.

    Rapat di-skors.

    Saya keluar ruangan, karena mau merokok.
    Di luar ketemu teman dari Dep Perdagangan yang magang untuk jadi atase perdagangan RI.
    Dia bertanya: “Pak, anda dari Dep PU, tapi kok tahu tentang politik internasional dan ekonomi internasional, sih?”.
    “Gampang, mas”, jawabku.
    “Kita punya mata, mulut dan telinga. Itu saja”, jawabku.
    “Tapi apa hubungannya dengan GATT?”, jawabnya.
    “Apa hubungannya dengan GATT?”, dia bertanya lagi.
    “Mata untuk membaca, mulut untuk bertanya kalau ada yang tidak dimengerti, dan telinga dipakai untuk mendengarkan, kalau diberitahu. Gampang, kan?”
    “Ooooo, gitu, ya. Tapi gak mungkin sesederhana itu, pak. Pasti, deh, anda dulu aktivis kampus!’, katanya.
    Aku hanya tersenyum saja sambil terus menghisap rokok kretek.

    Bener juga, Myanmar dan Philippina langsung ‘angkat-tangan’.

    Itulah diplomasi dan diplomat Indonesia.
    Tidak ada diplomat-pejuang. Semuanya birokrat yang promosi menurut kaidah kepegawaian saja. Tanpa pertimbangan nilai-nilai kejuangan.

    Akhirnya, saya menggalang kekuatan dengan Ketua Delegasi Malaysia -anak muda yang faham sekali pemikiran Bung Karno. Dia benar-benar kadernya Mahathir Mohammad.
    Kami memang bersahabat.

    Dalam sidang pleno terakhir, akhir Desember 1993, dia lah yang menjadi juru bicara Kelompok-77.

    Tiba gilirannya untuk berbicara.
    Dia -yang semula duduk di deretan depan- langsung berdiri dan menghampiriku -yang duduk di deretan belakang, karena merokok bersama beberapa anggota delegasi negara-negara lain, termasuk AS.

    Dia bertanya : “Cik, awak bicara apa?”
    “Sikat Nekolim!”, jawabku singkat.
    “Beres!”, dia menyahut dan naiklah dia ke mimbar untuk menyampaikan pendapat Kelompok-77.

    Terdengarlah kata-kata, kalimat-kalimat Bung Karno meluncur dari mulutnya. Rasa bangga, terharu dan malu campur-aduk dalam hati dan benakku.

    Malaysia yang dulu kita ‘ganyang’, ternyata telah berubah menjadi pendekar NEFO.

    Setelah selesai, diiringi dengan tepuk-tangan yang meriah, dia turun dari mimbar. Bukannya langsung duduk di tempatnya, tetapi malahan menghampiriku yang duduk di deretan belakang.

    “Bagaimana, Cik?”, dia bertanya.
    “Very good. Hanya saja anda mulai dengan sesuatu yang terlalu lunak”, jawabku.
    “Yaaah, sopan-san sikitlah. Yang penting, kan, ‘Ganyang Nekolim’!”, jawabnya.

    Dan delegasi dari AS dan konco-konconya yang duduk di sebelahku berkomentar : “Ternyata disini, to, mentornya”.

    Mereka tidak ‘ngeh’ bahwa yang duduk di sebelahnya adalah ‘teroris’. Heheheeeee….

    Itulah sekelumit catatan pengalamanku dalam Sidang Putaran Uruguay – GATT di Geneva, Swiss, tahun 1991 – 1993.

  • http://www.sangnata.wordpress.com sugiarno

    Setuju kembali ke UUD 1945 dengan catatan cukup satu dekade sembari mengadakan pembenahan secara mendasar.

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :