Keuangan Negara dan Pajak

Rabu, 16 Juni 2010 | 19:25 WIB 0 Komentar | 244 Views

Kamis, 17 Juni 2010 | 01.48 WIB | Editorial

Tidak merugikan Keuangan Negara, itulah kira-kira pernyataan kubu Kejaksaan Agung dan KPK menyoal kelanjutan Skandal Century, minggu lalu (9/6) di hadapan Timwas Kasus Century di gedung DPR RI. Menyedihkan memang, tetapi khusus bagi KPK, pernyataan lembaga anti korupsi tersebut kali ini jelas tidak konsisten dengan yang lalu-lalu. Publik sempat ingat bahwa, melalui M. Yasin dan Chandra M Hamzah sebelum ini, KPK berulangkali memastikan dana yang digunakan LPS dalam bentuk (bail out) PMS dan FPJP adalah Keuangan Negara. Posisi tentang tidak adanya korupsi dalam bail out Century ini senada dengan pendapat Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, tetapi bertentangan kubu dengan opsi C Pansus DPR Maret 2010 dan Audit BPK September 2009.

Pertentangan posisi antar lembaga negara yang tidak sehat ini harus diclearkan sebelum publik menghakimi salah satu kubu melakukan sebuah pembohongan yang sistemik. Untuk itu harus ada klarifikasi yang jelas tentang definisi Keuangan Negara sehingga publik dapat memutuskan apakah Skandal Century memang layak ditetapkan sebagai sebuah “skandal” atau tidak. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, apakah bail out Century adalah perampokan Keuangan Negara atau bukan.

Karena masih ada pula kelompok ekonom tengah di negeri ini yang keukeuh berpendapat bahwa Skandal Century adalah perampokan yang identik dengan berbagai kasus perampokan bail out perbankan sebelum ini, yaitu seperti dalam kasus Bahana, Indover, dan BLBI. Disebut identik karena seluruh perampokan Keuangan Negara ini selalu diarsitekturi oleh kelompok teknokrat kanan pro neolib yang itu-itu lagi, yang sering dijuluki mafia Berkeley, di mana sebagai simbolnya adalah Boediono dan Sri Mulyani, serta Widjoyo Nitisastro adalah pemain di belakang layarnya. Kelompok ekonom tengah, yang kerap menyuarakan posisi ini, yang dipimpin oleh DR. Rizal Ramli, juga terkenal dengan jargon mereka untuk kembali kepada “ekonomi konstitusi”, yang berposisi bahwa bail out tidak diperlukan dalam krisis 2008 lalu. Kelompok anti neolib ini berpendapat masih banyak jalan yang mungkin dilakukan untuk menghindari memburuknya psikologi nasabah di Indonesia saat krisis terjadi, seperti dengan mengakuisisi Bank Century lewat Bank Mandiri, dan sebagainya. Posisi anti bail out ini mirip dengan posisi ekonom-ekonom kiri di Eropa, bahwa bail out tak perlu dilakukan karena hanya menguntungkan kelas kapitalis keuangan, sedangkan di sisi lain merugikan puluhan juta kelas pekerja pembayar pajak.

Benar, pembayar pajak terbesar dan tersetia adalah kelas pekerja. Dan pajak pasti termasuk dalam Keuangan Negara. Di Indonesia ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jika memang pajak yang dibayar dengan keringat rakyat ini tidak dialokasikan dengan semestinya, seperti digunakan untuk membiayai para perampok berkedok bankir, atau ternyata masih banyak pengusaha pengemplang pajak yang dibantu mafia aparat perpajakan, sah lah sudah untuk menyerukan kepada seluruh pekerja dan rakyat Indonesia untuk boikot membayar pajak.

Buat apa bayar pajak kepada Negara jika lapangan kerja tidak kunjung tersedia bagi rakyat. Rakyat seharusnya baru mau bayar pajak jika ada komitmen Negara, agar seluruh kekayaan Negara dari pajak dialokasikan untuk membangun mega-mega proyek industri di seluruh Indonesia, yang akan menyerap puluhan juta para pencari kerja. Keuangan Negara harus dialokasikan untuk Industrialisasi Nasional, bukan untuk koruptor dan perjudian di pasar uang. Tentu ini adalah tugas Gubernur Bank Indonesia berikutnya.

Anda dapat menanggapi editorial kami di redaksiberdikari@yahoo.com

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :