Dua RT, Dua Cerita; Melihat Kemiskinan Kota..

Senin, 3 Juni 2011, saya berkunjung ke kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Ada dua tempat; RT 03 RW 09 Seroja Indah, Kelurahan Kulim Atas. Warga di sana umumnya petani hortikultura. Saya sempat makan semangka petani di sana. Lalu ke RT 01, RW 22 Kelurahan Sail. Di tempat ini, warganya buruh cetak batu bata dan usaha rumahan batu bata. Mereka sudah ber-KTP, yang berarti mereka adalah penduduk Kota Pekanbaru. Kedua tempat ini punya persamaan solusi; jika Pemko Pekanbaru campur tangan, masyarakat pun sejahtera.

Langit sore mulai menyinsing. Saya dan Fadli (rekan saya di Bahana) akan berkunjung ke Seroja Indah. Kami sama-sama berangkat dari kampus UNRI Panam. Setengah jam sebelum sampai, Muh. Arif, Ketua Kelompok Tani Seroja Indah, menghubungi saya, “Kami sedang rapat bersama Pak RT, ada juga dari PPL kelurahan, ntar kita bisa diskusi,” kata Arif.

Arif, bekas pedagang jagung di Purna MTQ, juga anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Riau. Beberapa tahun terakhir ia memutuskan untuk bertani. Ini kali kedua saya jumpa Arif. Pertemuan pertama, lima hari sebelumnya, saya juga disuguhi semangka hasil kebunnya. “Manis sekali.” Di bedengan Arif, tertempel poster Bung Karno.

“Kesusahan sudah cukuplah dirasakan warga di sini,” kata Arif.

Kami tiba di bedengan milik Arif. Jam menunjukan pukul 16.15. Rapat peremajaan struktur kelompok tani Seroja Indah baru saja usai. Kami sempat bersalaman dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang hadir. Mereka PPL kelurahan.
“Mereka kami undang untuk peremajaan pengurus ini, kalau tak diundang mana mau datang mereka,” kata Arif.

Saya juga sering mendengar, bahwa PPL akan masuk jika ada program pemerintah yang masuk. Itu pun pendampingan yang mereka lakukan tak tuntas. “Salahnya, PPL yang ditunjuk Pemko tak ngerti pertanian, jadi susah,” kata Wibowo, Ketua RT 03 RW 09 Seroja Indah. Ia sudah empat tahun jadi RT. Ia menetap di Pekanbaru sudah sebelas tahun. Ia transmigran dari Jawa. Wibowo, 43 tahun, sudah alih profesi. Kini ia penjaga sekolah SMK 6 Kelurahan Kulim.

“Saya melihat lima tahun lagi tanah ini pasti dialih fungsikan Pemko, jadi saya juga sudah serukan kepada warga agar siap-siap alih profesi,” katanya.

Kecemasan hilangnya lahan pertanian di sana, sudah dirasakan seluruh petani. Menurut Wibowo, petani di sini kebanyakan numpang dengan mengolah lahan orang lain. Jadi, ada lahan tidur, mereka diizinkan RW setempat untuk mengolahnya. Biaya pengolahan didapatkan dari tengkulak. Bisa juga disebut rentenir.

Misal, kita meminjam Rp 1 juta. Bunganya 20 persen (200 ribu). Per bulannya petani menyicil 200 ribu. Saat cicilan sudah menutupi modal, petani harus mengembalikan modal awal, jadi kenanya dobel. Artinya, 800 ribu lagi sudah habis untuk biaya produksi. Bagaimana dengan kebutuhan rutin keluarga. Tengkulak juga menyediakan pinjaman. Tengkulak akan melihat berapa potensi produksi lahan petani. Itu sudah bisa mereka takar. Misal, ia meminjamkan dana Rp 500 ribu perminggu untuk petani, tetapi dengan syarat; hasil penjualan akan dibeli tengkulak. Tentunya dengan harga dibawah standar.

Misal, biaya produksi untuk sebiji buah A adalah Rp 500. Tentu kalau petani mau untung, mereka harus jual ke tengkulak dengan harga Rp 800. Konsekuensinya tengkulak seenaknya patok harga. Mana mau mereka beli dengan harga Rp 800, para tengkulak mau jual ke pasar dengan harga berapa lagi? Akhirnya dengan keterikatan modal tadi, petani harus menjual hasil panen dengan harga Rp 500, jadi ya dapat buntung. Para tengkulak yang dapat untung; mereka bisa jual hasil panen petani dengan harga Rp 800, mungkin Rp 1000. Disinilah para tengkulak mengisap darah petani.

“Kita kan tak punya modal, sehingga warga terpaksa menjalankan cara seperti ini; hasil tani harus dijual ke tengkulak,” kata Wibowo.

Hampir dua jam kami melakukan wawancara bersama Wibowo. Saya menangkap beberapa persoalan yang dihdapai petani. Ada soal mengenai sulitnya mendapatkan modal yang tak merugikan dan persoalan pupuk subsidi yang mahal.

“Kita lihat di TV harga pupuk subsidi (misal, UREA) Rp 65 ribu, tiba-tiba, di sini harganya Rp 110 ribu. Alasannya beragam, uapa inilah, upah angkut dan sebagainya,” kata Wibowo. Jadi siapa yang menikmati pupuk subsidi? (Ya orang yang bisa melakukan kongkalikong dengan dinas terkait; ia beli pupuk dengan harga subsidi, di pasarkan ke petani dengan mahal, gila…!!!)

Ada yang cemas akan hilangnya lahan pertanian. Infrastruktur yang belum memadai, yang membuat biaya produksi bertambah; ada sekitar tiga kilometer jalan di sana belum beraspal. Soal listrik pun begitu. “Sudah 20 tahun sejak saya disini belum juga masuk listrik,” kata Budiono, seorang anggota petani Seroja Indah.

“Jadi ya kasian juga sama anak-anak disini, kan tugas dari sekolah banyak yang menggunakan komputer, atau pakai internet. Gimana orang mau buka internet, listrik tak masuk, pake komputer pun tak cukup daya,” kata Wibowo.

“Terpaksalah anak-anak jauh keluar mencari itu.” Warga disini menggunakan listrik dari disel hasil iuran.”

Suara mengaji dari mesjid terdekat sudah terdengar. Kami mengakhiri diskusi. Perjalanan kami lanjutkan ke RT 01 RW 22 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya. Tempat buruh cetak dan usaha rumahan batu bata. Kami juga ketemu RT setempat. Mukhlis namanya. Kebanyakan warga di sini pendatang dari pesisir Sumbar. “Memang kerja di sini usaha dan buruh cetak batu bata. Sudah lama,” kata Mukhlis.

Malam itu kami bercerita bersama Mukhlis dan istri. Mereka punya usaha cetak batu bata. Di sini, pengusaha sudah banyak menggunakan mesin, ketimbang manual. Harga mesin cetak sekitar Rp 20 juta. Harga satu bata, kini Rp 160. Per hari bisa cetak batu bata rata-rata 8 ribu. Seminggu (enam hari kerja), bisa cetak 48 ribu bata. Biaya pengeluaran (minya solar untuk mesin, kayu bakar), sekitar Rp 1.500.000. “Belum lagi makan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak. Itu kalau harga stabil, jika anjlok, bisa mencapai Rp 90, mana balik modal,” kata istri RT. Bagaimana dengan kehidupan buruh disini? Tentu lebih memprihatinkan. Umumnya, buruh disini tinggal di rumah bedengan kayu.

Persoalan disini hampir sama dengan Seroja Indah. Tidak ada yang bisa menjamin produksi masyarakat. Masyarakat dibiarkan terluntang-lantung dengan harga yang tak jelas. Dan pasar yang kadang ada kadang tidak. “Kita cetak banyak, yang beli tak ada.” Masyarakat dibiarkan berjuang sendiri, mengikuti pola pasar sekarang. Artinya yang kaya, dekat penguasa, ya tambah kaya,” kata Mukhlis.

Saya Menawarkan Solusi; Saya masih ingat bagaimana di Bantul (Yogyakarta) membangun ekonomi pertanian masyarakat. Akhirnya, setelah di hantam bencana, ekonomi mereka kembali bergairah. Caranya sederhana, ‘campur tangan’ pemerintah daerah harus kuat. Pertama, carikanlah petani tanah yang bisa ia miliki dan kelola dengan nyaman, tanpa cemas akan digusur. Tentu Pemko punya lahan tidur, jangan diberikan kepada pengusaha sawit melulu, atau dibangun gedung.
Kedua, bantuan subsidi yang tak seberapa itu harus tepat sasaran. Harusnya dibangun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang lansung jadi distributor bantuan pemerintah (misal pendistribusian pupuk bersubsidi) lansung kepada kelompok tani. Jangan dimainkan lagi, sehingga harga pupuk tidak mahal. Dulunya, ini pekerjaan BULOG, tetapi setelah ada kesepakatan negara ini bersama IMF, peranan BULOG dikebiri. Sekarang tak bisa berbuat banyak, kecuali sedikit bertarung di wilayah beras.

Ketiga, Pemko melalui Unit menjamin harga hasil panen petani. Sederhanya begini, kita lihat bagaimana Fadel Muhammad saat jadi Gubernur Gorontalo. Ia berhasil menggairahkan petani jagung. Fadel sudah membuat kontrak dengan pengusaha yang butuh jagung.Kontraknya soal mengkop hasil petani dengan harga yang layak. Artinya panen petani sudah pasti akan habis terjual, karena sudah ada pembeli tetap (ini tertuang dalam poin kerjasama yang dibikin Fadel). Petani tak lagi cemas hasil panen akan terbuang, ini harus dilakukan Pemko. Jadi, tak perlu ada lagi petani membuang tomatnya di jalanan, atau melemparnya ke kantor-kantor Pemerintah daerah, mungkin juga DPRD.

Bagaimana dengan petani swadaya, atau yang belum masuk dalam kontrak tersebut. Misal, saat harga anjlok. Petani yang tak punya pembeli tetap tentu kesulitan menjual hasil panen. Tak dijual membusuk, dijual harga sangat murah; rugi. Solusinya? Ini masuk poin ke empat. Pemerintah daerah melalui dana APBD, membeli hasil petani tadi dengan harga standar. Misal saat harga sawit jatuh di Riau, Pemda bisa melalui APBD membeli sawit masyarakat dengan harga standar. Kan itu juga uang dari rakyat toh!!! Semua kan punya regulasi? Betul. Tapi dengan keadaan kacau, kenapa mesti takut menggunakan anggaran, kalau untuk menyejahterakan masyarakat, asal jelas dan transparan. Itu kata Fadel.

Khusus untuk pengusaha bata. Handaknya Pemko juga membuat koperasi (tentu dengan biaya Pemko). Tugasnya sederhana, ia akan mengkop semua hasil produksi bata. Tentu koperasi akan mengambil dengan harga standar pasar. Jadi pengusaha bata juga enak mencetak batanya, tanpa was-was lagi. Artinya, usaha ini juga sudah punya pembeli tetap.

Koperasi kewalahan mencari pasar? Itulah gunanya pemerintah, bisa mencarikan solusi kepada rakyatnya. Saya rasa cukup dengan mencari kontrak kerjasama dengan pengusaha bangunan; jika mereka membangun proyek pemerintah, menggunakan bata ini. Juga kerjasama dengan pihak lainnya. Saya pikir pemerintah punya banyak cara untuk ini. Tapi kan pemerintah lebih suka menggunakan bata hasil ‘karib-karibnya’ tanpa mengakomodir pengusaha kecil bata di Kota ini.

*) Penulis adalah Ketua Forum Pers Mahasiswa Riau (FOPERSMA)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut