DPRD Janji Kabulkan Tuntutan Warga Tanah Merah

Jakarta (BO)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menjanjikan akan segera merespon dan memenuhi tuntutan warga tanah merah terkait realisasi program e-KTP dan legalisasi RT/RW.

Janji tersebut dilontarkan langsung oleh Ida Mahmuda, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/11), saat menerima ratusan warga tanah merah yang menggelar aksi di kantor DPRD DKI Jakarta.

“Tuntutan warga Tanah Merah mengenai peresmian RT/RW dan penerbitan KTP akan segera direalisasikan. Kami tinggal menunggu (keluarnya) Surat Instruksi Gubernur DKI Jakarta,” kata Ida Mahmuda.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa realisasi janji itu akan dilaksanakan paling lambat menjelang pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 mendatang.

Sementara itu, menurut Muhamad Huda, Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), aspirasi warga tanah merah adalah hak setiap warga negara yang mesti dipenuhi oleh pemerintah.

Katanya, selama 30-an tahun warga tanah merah tidak memiliki KTP dan tidak diakui eksitensinya oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. “KTP tidak diberikan, lalu RT/RW tidak dilegalisasi,” ujar Huda.

Padahal, akibat ketiadaan kartu identitas itu, warga tanah merah kesulitan menjalankan aktivitas formal sebagai warga negara, seperti mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Bahkan, ketika terjadi kecelakaan yang menimpa warga tanah merah, petugas kesulitan mengkonfirmasi identitas korban dan domisili tempat tinggalnya.

Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini sempat memanas, pasalnya, anggota dewan baru menemui mereka dua jam kemudian, pada pukul 12.00 WIB. Emosi massa baru meredah setelah lima orang perwakilan dari warga Tanah Merah diterima diruang rapat Komisi A.

Seperti diketahui, Selasa (1/11) kemarin, seratusan warga tanah merah menggelar aksi di kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut realiasi program e-KTP dan legalisasi RT/RW.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut