Dominasi ‘Tokoh Sentral’ Dalam Partai Politik

bendera parpol

Hasil kongres sejumlah partai besar di Indonesia masih menempatkan tokoh pendiri partai, yang juga tokoh sentral di dalam partai, sebagai Ketua Umum.

Kejadian politik di atas mengonfirmasi dua hal. Pertama, mandeknya proses regenerasi kepemimpinan partai politik (parpol) di Indonesia. Hal ini sangat tidak senafas dengan semangat reformasi, yang justru menghendaki proses regenerasi politik secara alamiah dan berkelanjutan.

Kedua, masih kuatnya dominasi tokoh sentral partai dalam menentukan gerak roda partai. Akibatnya, demokrasi di internal partai tidak berjalan. Tidak hanya itu, nilai dasar partai, yakni sebagai alat perjuangan kolektif, disubordinasikan oleh dominasi tokoh sentral partai.

Saya ingin menghubungkan kejadian politik di atas dengan fenomena politik yang disebut ‘personal party’. Fenomena ini pernah diulas oleh seorang ilmuwan politik Italia, Norberto Bobbio. Menurut dia, personal party mengacu pada partai yang diciptakan oleh dan untuk satu orang.

Contoh personal party yang sering dirujuk oleh Bobbio adalah Forza Italia (FI). Partai yang berdiri tahun awal 1994 ini tidak lepas dari andil besar miliarde Italia, Silvio Berlusconi. Dialah yang menjadi jantung sekaligus tulang-punggung partai ini.

Ada beberapa kemiripan antara personal party dengan fenomena dominasi tokoh sentral partai di negeri kita. Pertama, partai tersebut dilahirkan oleh seorang tokoh besar, terutama tokoh karismatik dan pemilik modal besar. Padahal, lazimnya partai dilahirkan oleh perhimpunan orang-orang yang punya ide/gagasan dan cita-cita politik yang sama.

Kedua, partai didirikan sekedar menjadi ‘kuda tunggangan’ bagi si pendiri partai untuk meraih ambisi politiknya. Alhasil, partai hanya berkonsentrasi sebagai ‘mesin elektoral’. Padahal, lazimnya partai adalah alat untuk mengartikulasikan kehendak politik massa. Dan medan elektoral hanyalah satu dari sekian jalan untuk melakukan artikulasi politik.

Ketiga, untuk memikat para pemilih, partai mengandalkan daya tarik dari sang pendiri partai, baik daya tarik kharismanya maupun kekuatan kapitalnya. Padahal, lazimnya partai mengusung gagasan dan program politik untuk meraih dukungan politik dari massa. Tidak mengherankan, dalam berbagai ajang pemilihan, baik pemilu nasional maupun lokal, wajah sang Ketua partai selalu mendominasi berbagai alat peraga partai.

Keempat, kekuasaan dalam pengambilan kebijakan partai tersentralisasi di tangan tokoh sentral partai, yakni pendiri partai atau Ketua Umum partai. Tokoh sentral inilah yang sangat dominan menentukan berbagai langkah politik dan kebijakan partai, seperti pengajuan kandidat untuk jabatan politik (legislatif dan eksekutif), penentuan koalisi politik, dan sikap politik partai. Pendek kata, setiap keputusan atau kebijakan partai mesti mendapat ‘restu’ dari tokoh sentral partai.

Dengan demikian, Personal party menutup ruang bagi demokrasi dalam internal partai. Biasanya, forum-forum partai yang melibatkan pengurus dan anggota, seperti Kongres atau Musyawarah Nasional, hanyalah formalitas belaka untuk memberi ‘kesan demokratis’ atas kebijakan yang sudah diputuskan oleh tokoh sentral partai.

Saya kira, ada beberapa kondisi sosial-historis di Indonesia yang menguatkan gejala personal party ini. Pertama, warisan politik “massa mengambang” era Orde Baru yang sukses mendepolitisasi massa rakyat selama tiga dekade. Politik ini bukan hanya menjauhkan rakyat dari ruang politik, tetapi juga dari pengetahuan politik. Akibatnya, kendati reformasi membuka sedikit ruang untuk berpolitik, rakyat masih buta terhadap politik.

Kedua, masih kentalnya sisa-sisa feodalisme di lapangan budaya, terutama budaya patron-klien dan pengultusan individu. Hal ini melapangkan jalan bagi tokoh yang menjual ketokohannya, baik karena terlahir dari klan politik berpengaruh ataupun karena klaim-klaim mesianik, untuk merengkuh irasionalitas massa rakyat.

Ketiga, makin menguatnya peran kapital dalam kontestasi politik, khususnya penggunaan uang sebagai alat tukar politik (money politic). Dalam banyak kejadian, para pemilik kapital bisa menggunakan kekuatan kapitalnya untuk membeli afiliasi politik massa rakyat dan menciptakan organisasi politik.

Politik adalah ruang untuk mempertarungkan gagasan dan cita-cita untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, parpol menjadi alat untuk mengorganisasikan orang-orang berdasarkan kesamaan gagasan dan cita-cita politiknya. Lalu, karena menghimpun banyak orang berikut gagasan-gagasannya, maka demokrasi merupakan prasyarat mutlak bagi kehidupan sehat partai.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut