Diteror Polisi dan Perusahaan, Petani Karawang Mengungsi ke Jakarta

Lebih dari 200-an petani dari beberapa desa di kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan di Jakarta. Mereka mengaku diteror dan dikejar-kejar oleh Kepolisian Resort (Polres) Karawang dan PT Pertiwi Lestari.

“Ladang kami dirusak. Tiap hari rumah kami disatroni dan digedor oleh Polisi dan preman perusahaan. Istri saya jadi ketakutan,” kata Asmur, 51 tahun, petani dari Wanakerta, kepada berdikarionline.com, Selasa (19/10/2016).

Menurut Asmur, para petani dipaksa menerima ganti rugi dari perusahaan yang jumlahnya Rp 30 juta. Namun, kata Asmur, petani menganggap ganti rugi itu tidak sebanding dengan luas lahan dan rumah mereka yang akan digusur.

“Itu ganti ruginya sangat tidak layak. Itu hanya habis untuk ngontrak rumah, trus kami makan apa. Sementara kami kehilangan rumah dan tanah garapan,” jelasnya.

Asmur menceritakan, kondisi desanya kini mencekam. Hampir setiap hari Polisi, security perusahaan dan preman melakukan penyisiran. Mereka menggedor pintu rumah warga dan memaksa keluar.

Kadi, 33 tahun, petani dari desa Marga Mulya, juga mengalami perlakuan serupa. Hampir semua laki-laki di desanya dikejar-kejar oleh aparat berseragam sipil dan security PT Pertiwi Lestari. Sementara perempuan dan anak-anak ketakutan.

“Keluarga saya diteror setiap hari, dipaksa menerima uang ganti-rugi. Istri dan anak saya jadi trauma,” tuturnya.

Tidak hanya meneror, aparat keamanan dan pihak PT Pertiwi Lestari juga meracuni hewan ternak petani, seperti ayam, kambing dan beberapa ekor sapi.

Sebagian besar petani Karawang yang mengungsi ke Jakarta ini menginap di kantor Serikat Tani Nasional (STN) di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka datang secara bergelombang sejak hari Kamis (13/10) lalu.

Ketua Umum STN Ahmad Rifai mengatakan, para petani Karawang ini sebetulnya ingin mengadu dan meminta perlindungan di kantor Komnas HAM. Namun, hingga sekarang, pihak Komnas HAM belum memberikan jawaban pasti atas permintaan petani.

Periksa Kapolres

Ahmad Rifai menilai keterlibatan Polres Karawang dalam penggusuran petani di Karawang sudah di luar batas dan melanggar Undang-Undang.

“Mereka tidak lagi melakukan pengamanan, tetapi sudah jadi centeng perusahaan. Mereka yang dipakai perusahaan untuk mengintimidasi dan mengusir petani,” katanya.

Karena itu, Rifai mendesak Kapolri untuk turun tangan menertibkan anggotanya di Karawang. Dia juga meminta agar Kapolri segera memanggil dan memeriksa Kapolres Karawang karena telah menyeleweng dari tugas dan wewenangnya.

“Kalau merujuk ke UU Kepolisian, jelas tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia juga meminta Kapolri turun tangan membebaskan 11 petani yang ditangkap dan dikriminalisasi oleh Polres Karawang.

Sebelumnya, pada 11 Oktober 2016, pihak PT Pertiwi Lestari mengerahkan alat berat yang dikawal oleh security perusahaan, preman dan Brimob. Perusahaan berdalih akan melakukan pengerasan jalan.

Namun, alat berat itu menerjang dan merusak perkebunan warga. Melihat situasi itu, petani tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghalau alat berat. Bentrokan tidak dapat dihindarkan setelah beberapa petani ditarik dan dipukuli oleh pihak keamanan perusahaan.

Karena kalah jumlah, pihak keamanan perusahaan lari tunggang-langgang karena dikejar oleh petani. Beberapa diantranya yang terjatuh dan membentur batu. Ada juga yang terjatuh di lubang galian.

Ironisnya, paska bentrokan itu, pihak Polres Karawang datang ke desa-desa dan menangkap 45 orang petani. Beberapa diantaranya adalah masih kategori anak-anak.

Setelah menjalani pemeriksaan, sebagian petani yang ditangkap dibebaskan. Sedangkan 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di penjara Polres Karawang.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut