Distribusi Penyediaan Rumah Di Indonesia Belum Merata

Tinggal di rumah layak huni adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Masalahnya, akses warga negara terhadap rumah layak huni belum merata.

Data menyebutkan, sebanyak 20 persen rumah tangga kelas teratas yang mampu membeli rumah dari pasar formal. Kemudian sebanyak 40 persen rumah tangga kelas menengah tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan subsidi. Sedangkan 40 persen rumah tangga kelas bawah tidak memiliki daya beli terhadap rumah.

“Hal ini menunjukkan distribusi penyediaan perumahan di Indonesia yang masih belum merata,” kata Direktur Eksekutif  Housing Resource Center, Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc., dalam Policy Corner yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Senin (28/3).

Dia melanjutkan, persoalan perumahan nampaknya belum menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan daerah. Buktinya, anggaran pemerintah untuk sektor perumahan relatif kecil dibanding sektor prioritas lain.

Namun demikian, Mahtidia mengapresiasi peningkatan perhatian pemerintah terhadap persoalan perumahan. Salah satunya, kebijakan pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Program BSPS menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dengan dioptimalkannya konsep desentralisasi di bidang perumahan. Keterlibatan Pemda serta masyarakat secara langsung dalam program ini dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program,” jelasnya. (MD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut