Dirgahayu Jakarta

Rabu, 23 Juni 2010 | 02.52 WIB | Editorial

Jakarta sedang berulang tahun. Usianya tak lagi muda, 483 tahun. Bila diukur sebagai manusia, usia tersebut sudah melewati tujuh turunan. Lazimnya sebuah peringatan, berbagai acara memeriahkan ulang tahun Jakarta ini diikuti dengan ritual tumpengan, dengan tingkat kekhidmatan yang beragam. Tumpeng merupakan tradisi yang terlestari, yang secara filosofi telah menggambarkan, kehidupan ini pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik keatas: manifestasi cita-cita, kejayaan atau Tuhan.

Penamaan Jakarta sebenarnya dimulai sejak kedatangan Jepang pada 1942. Upaya itu merupakan bagian dari taktik pengelabuhan Jepang untuk mengambil hati pribumi, demi suksesnya proyek perang Asia Timur Raya (baca: Perang Dunia II). Pada saat Belanda berkuasa atas Pangeran Djayakarta pada abad ke-16, Jakarta bernama Batavia (1619-1942). Bangsa Eropa pertama kali ke Jakarta adalah Portugis, yang dimintai tolong oleh Raja Sunda untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Benteng tersebut dimaksudkan untuk perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Namun sebelum niat pendirian benteng terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerbu pelabuhan tersebut. Peristiwa itu membumi hanguskan seluruh kota pelabuhan dan banyak memakan korban, tak terkecuali syah bandar pelabuhan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527, sebagai momentum penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fatahillah. Selanjutnya diperingati sebagai “kota kemenangan”, sekaligus mengubah nama kota tersebut sebagai Jayakarta. Melalui sejarah inilah, Jepang menngambil hati pribumi dengan menamai Jakarta. 22 Juni pun sebagai hari jadi.

Dalam usia yang tua, disamping menyimpan romantika dan keragaman kisah dan sejarah, Jakarta juga menyisakan banyak persoalan. Sejak ditetapkan sebagai ibu kota negara, lonjakan penduduk melampaui lebih dari dua kali lipat, dari 600.000 jiwa pada tahun 1945 menjadi 1.733.600 pada 1950. Data resmi Suku Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta, saat ini penduduk Jakarta berjumlah 8.522.589 orang. Pada siang hari, populasi Jakarta bertambah rata-rata 2 juta dari penduduk kota penyangga (hinterland) seperti Bogor, Tangrang, Bekasi dan Depok.

Lonjakan penduduk itu, awalnya disebabkan oleh kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Realitas ini mengharuskan pembangunan berbagai pemukiman yang juga membutuhkan tenaga kerja. Sejak masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula, Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman (selatan) mulai dikembangkan mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara (utara). Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan serta sarana transportasi umum yang memadai.

Mengurai permasalahan Jakarta, sebagai Ibukota negara memang menguras energi tersendiri dan menimbulkan demorasisasi kebangsaan. Namun, bila dapat terpecahkan akan menjadi panduan (pilot project) dalam menyelesaiakan problem nasional secara keseluruhan. Salah satu bagian penyelesaian masalah Jakarta adalah bergulirnya wacana pemindahan ibu kota negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku telah mengkaji potensi beberapa daerah di luar Jawa. Salah satu yang berpotensi dijadikan ibu kota adalah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya juga pernah diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara. Hal itu tertuang dalam master plan yang dibuat Soekarno dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.

Pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mustahil. Brazil adalah salah satu negara yang sukses memindahkan ibu kota negara ke daerah pedalaman (dari semula di Rio de Janeiro yang ada di pinggir pantai ke Brasilia pada 1960). Jakarta, sudah cukup dikeluhkan banyak kalangan. Terutama, pengaturan dan tata letak kota yang amburadul. Selain itu, menyatunya pusat bisnis, industri dan perdagangan sekaligus pusat pemerintahan, menambah kesemrawutan.

Ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan, seharusnya memang tidak satu wilayah dengan pusat perdagangan, industri, dan sebagainya. Bila kita tilik ibu kota Amerika Serikat di Washington DC terpisah dari pusat perdagangan dan industri, seperti Los Angeles, New York, dan Seattle, termasuk pusat hiburan seperti Holywood dan Miami.

Meski baru wacana, pemindahan ibu kota negara bukan tidak mungkin untuk dijadikan rencana prioritas pemerintah. Untuk itu, perlu kajian mendalam, seperti kesiapan infrastruktur, kelistrikan, sumber air bersih, kajian tahan gempa dan bencana, desain kota, dan sebagainya. Ibarat pindah rumah, memindahkan ibu kota dari Jakarta bisa memakan biaya yang luar biasa besar. Namun, besarnya biaya bukan menjadi penyebab urungnya niat, apabila pengeluaran akibat menambal sulam rumah lama ternyata lebih besar dibanding bisa kita membangun rumah baru.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut