Dipicu Konflik Agraria, Kantor Resor Perhutani Di Jember Dibakar

Kantor Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) PT Perhutani di Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dibakar oleh massa rakyat, Rabu (5/6) malam.

Kejadian tersebut dipicu oleh konflik agraria yang melibatkan warga dusun Mandiku dengan pihak Perhutani. Pada hari senin lalu, tepatnya 3 Juni 2013, sudah terjadi kesepakatan antara perwakilan warga dan Kabag Humas Perhutani Jember.

Disepakati, antara lain, bahwa permasalahan yang sudah disampaikan oleh masyarakat telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan dan tinggal menunggu keputusan dari kementerian kehutanan. Selain itu, pihak KPH Jember berharap agar penyelesaian konflik agraria tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.

Lalu, pada tanggal 4 Juni 2013, perwakilan masyarakat, yakni Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW), melakukan kesepakatan dengan kepala BPN Jember.

Pihak BPN mengaku menunggu keputusan dari Jakarta (Kemenhut RI) dan siap melaksanakan keputusan. Pihak BPN juga memimta warga Mandiku berkordinasi dengan pihak Perhutani guna menanyakan batas-batas tanah yang disengketakan.

Pada hari Rabu (5/6) kemarin, utusan Kementerian Kehutanan RI, yakni Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Hutan Dr. Ir. Agus Mulyono tiba di dusun Mandiku. Ia datang bersama dengan perangkat desa dan Muspika Kecamatan.

Mereka pun bertemu dengan perwakilan warga desa, yakni P3MU dan KTPKW, untuk menyerap aspirasi. Namun, suasana tiba-tiba memanas ketika anggota  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menyatakan bahwa permasalahan tanah di dusun Mandiku dan Pondokrejo tidak akan bias diselesaikan apabila tidak memakai cara 1:1 seperti keinginan Perhutani sebelumnya.

Warga pun kecewa dan merasa dibohongi. Pasalnya, pernyataan LMDH tersebut tidak sesuai dengan permintaan warga ke pusat. Warga yang tersulit emosinya terlibat adu fisik dengan anggota LMDH.

Malamnya, warga yang makin tersulut emosinya ini mendatangi Kantor RPH Perhutani dusun Mandiku. Karena emosi warga sudah tidak terkendalikan lagi, kantor RPH Perhutani tersebut dibakar.

Konflik antara warga dusun Mandku dan desa Pondokrejo dengan pihak Perhutani sudah berlangsung lama. Pihak Perhutani mengklaim tanah yang diduduki oleh warga dusun Mandiku (Desa Sidodadi) dan dusun  Desa Pondokrejo sebagai kawasan hutan.

Sebaliknya, warga juga mengaku sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1941. Tanah yang diklaim warga, meliputi: tanah seluas 191,5 ha di Dusun Mandiku dan 363,5 ha di Desa Pondokrejo.

Di atas tanah yang berkonflik itu tinggal sekitar 5000 kepala keluarga, yakni  1.240 keluarga di dusun Mandiku dan 3000 keluarga di desa Pondokrejo.

Ironisnya, di atas tanah yang diklaim kawasan hutan oleh Perhutani itu sudah berdiri dua desa defenitif, yakni  Desa Sidodadi dan Pondokrejo. Tak hanya itu, fasilitas umum milik pemerintah juga banyak berdiri di atas lahan konflik tersebut.

Sapto Raharjanto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut