Dilema Koalisi Partai Politik Indonesia

Pemilu 1955.jpg

Hasil hitung cepat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 membuat hampir semua partai politik gelagapan. Maklum, tak satupun perolehan suara partai yang menembus 20%. Padahal, untuk mengusung Capres sendiri, partai diharuskan merebut 20% jumlah kursi DPR atau meraup 25% suara sah nasional saat Pileg.<b/big>

Karena itu, supaya bisa mengusung Capres-Cawapres, partai politik harus menempuh jalan koalisi. Alhasil, dalam sepekan terakhir hingga beberapa pekan kedepan, hiruk-pikuk politik kita akan diwarnai oleh manuver berbagai partai dalam menjaring teman koalisi.

Sejumlah wacana koalisi pun muncul. Pertama, wacana koalisi yang diusung oleh tiga partai yang menempati posisi ‘tiga besar’ dalam perolehan suara Pileg 2014, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiga partai inilah yang menjadi motor dalam menggalang koalisi untuk pengajuan Capres masing-masing. Kedua, wacana koalisi yang dihembuskan oleh partai-partai islam, yakni koalisi poros tengah, yang pernah berjaya menghantarkan Gus Dur  menjadi Presiden di pemilu 1999.

Namun, terlepas dari proses penjajakan koalisi yang sedang berlangsung, sebagian besar rakyat Indonesia cenderung bersikap pesimis, bahwa koalisi yang terbentuk nantinya bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Sebab, belajar dari pengalaman yang sudah lalu, terutama pasca reformasi ini, koalisi politik yang terbangun hanyalah ‘ajang pembagian jatah kekuasaan di kalangan elit partai’.

Ada beberapa faktor yang membuat koalisi partai politik di Indonesia sulit untuk berjangka panjang dan strategis. Pertama, partai politik kontestan pemilu di Indonesia tidak punya basis ideologi yang jelas. Kalau kita periksa azas semua partai politik itu, sembari menutup logo masing-masing partai, nyaris tidak ada yang berbeda: semua mengaku nasionalis dan pro-rakyat. Namun, pada kenyataannya, tindakan politik partai dalam ranah pengambilan kebijakan politik tidak mencerminkan azas partainya. Ada partai yang mengaku nasionalis religius, tetapi praktek politiknya sangat pro-modal asing dan gampang disuap (korup). Ada juga partai yang mengaku mewakili “wong cilik”, tetapi di parlemen mereka mewakili kepentingan pengusaha atau pemilik modal. Jadi, singkat kata, tidak satupun partai politik di Indonesia yang punya basis ideologi yang jelas.

Padahal, ideologi partai sangat menentukan pula pilihan koalisi. Tentu saja, mereka akan berkoalisi dengan partai yang secara ideologis dekat. Selain itu, ideologi ini juga menjadi pijakan partai dalam menentukan agenda politik strategis dalam koalisi. Jadi, kalau partai punya ideologi, maka agenda politik koalisinya pun jelas; ada cita-cita, program, dan target-target politik yang konkret.

Nah, kalau partai tidak punya ideologi, maka koalisi pun tidak punya agenda dan target yang jelas. Tak hanya itu, karena ideologi menyangkut pemihakan politik, maka koalisi partai tak berideologi tidak lebih dari koalisi pragmatis di kalangan elit partai. Karena cenderung pragmatis, maka persatean dan perpisahan pun menjadi hal biasa dalam koalisi partai tak berideologi.

Kedua, hampir semua partai kontestan pemilu di Indonesia cenderung, meminjam istilah Norberto Bobbio (2001), bertipe “personal party”, yakni partai yang diciptakan oleh dan untuk satu orang. Cirinya adalah kekuasaan tersentralisasi di tangan pimpinan/pendiri partai. Selain itu, penampilan partai bertumpu pada pimpinan/pemilik partai.

Di dalam iklim kepartaian semacam itu, inisiatif berkoalisi bukanlah diputuskan atas kehendak seluruh anggota partai, melainkan berdasarkan kehendak sang pimpinan partai. Apa yang diputuskan sebagai kesepatakan atau konsensi dalam koalisi juga lebih cenderung mewakili keinginan sang pemimpin partai. Alhasil, dalam iklim kepartaian yang semacam ini, koalisi antara partai tidak lebih dari koalisi antar elit pimpinan partai.

Ketiga, hasrat berkuasa partai-partai kontestan pemilu di Indonesia makin menjauh dari virtue (keutamaan) dalam politik, yakni seni menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Sebaliknya, hasrat berkuasa partai-partai di Indonesia adalah hasrat memuaskan kepentingan golongan dan pribadi.

Fenomena ini gampang terlihat. Dalam ajang pemilu, misalnya, masing-masing partai sibuk ‘saling-sikut’ dan mendaku sebagai yang paling berhak atas kekuasaan. Segala macam cara pun dipakai: kampanye hitam, hujat-menghujat, politik uang, dan lain-lain.

Padahal, kalau partai itu merasa berjuang untuk kepentingan bangsa, maka pemilu seharusnya mereka tempatkan sebagai ajang demokratis untuk mempertarungkan gagasan dan program-program politik untuk memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih baik. Pada kenyataannya, pemilu kemarin jauh dari pertarungan gagasan dan program politik partai.

Nah, dalam konteks koalisi, yang didahulukan pun adalah kepentingan pribadi dan golongan di dalam partai. Bukan kepentingan rakyat dan negara. Yang dibahas di dalam pembicaraan koalisi adalah berapa jatah menteri untuk partai A, berapa jatah BUMN untuk partai B, dan lain-lain. Biasanya, penyebab perpecahan dalam koalisi semacam ini adalah pembagian jatah yang dianggap tidak adil antar partai koalisi.

Menurut kami, karena faktor-faktor di atas, sulit rasanya berharap bahwa koalisi yang sedang digalang partai-partai sekarang ini bisa menjadi koalisi strategis dan programatik. Karena itu, sulit juga berharap bahwa koalisi itu nantinya bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut