Dilema Kelistrikan di Mulut Liberalisasi

Rabu, 16 Juni 2010 | 01.25 WIB | Editorial

Memasuki usia kemerdekaan ke-65, Indonesia masih terdapat 40% rakyat yang belum menikmati listrik, sedangkan yang 60% mengalami problem mati-hidup alias pemadaman bergilir. Padahal, seperti Lenin berulang-kali berkata, “hanya dengan elektrifikasi di seluruh negeri dan industri berat modern menjadi basis kemajuan teknik di Industri, pertanian, dan transfortasi, maka suatu negara bisa sukses hingga akhir.”

Program elektrifikasi sangat berguna bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui program elektrifikasi, kita mendorong teknik modern, merestorasi kekuatan produktif, menaikkan budaya rakyat, dan mendorong literasi. Sangat mustahil suatu bangsa bisa sukses tanpa mengurusi listrik untuk seluruh negerinya.

Dalam konteks itu, ada beragam argumentasi yang dikeluarkan untuk menjelaskan kenapa usia kemerdekaan selama 65 tahun belum membuat “terang” seluruh negeri, terutama dari pihak pemerintah sendiri. Menurut pemerintah, penyebab krisis listrik di Indonesia adalah peningkatan jumlah permintaan yang tak sebanding dengan persediaan.

Ini terjadi, menurut pemerintah, karena kurangnya investasi di bidang kelistrikan, biaya penjualan listrik yang terlampau murah, pemborosan (?), dan problem subsidi. Sehingga, sebagai jalan keluar untuk persoalan ini, pemerintah mengajukan jalan keluarnya: liberalisasi sektor kelistrikan. Karena liberalisasi itu, pemerintah yakin investasi akan tumbuh subur, terjadi kompetisi yang akan memperbaiki kualitas, dan pemborosan dapat dihindarkan.

Namun, saya mengutip perkataan WS Rendra, “maksud baik saudara untuk siapa ? saudara berdiri di pihak yang mana?” Sayang sekali, maksud baik pemerintah itu justru menjerumuskan rakyat Indonesia, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Liberalisasi kelistrikan akan mendorong kenaikan tariff listrik, penguasaan energy listrik oleh pihak asing, dan membunuh Industri dalam negeri. “Maksud baik” pemerintah adalah melayani investor asing, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional dari negeri-negeri imperialis.

Dengan begitu, penjelasan soal kenaikan Tarif dasar listrik (TDL) pada bulan Juli nanti, tidak bisa dilepaskan dari niat liberalisasi kelistrikan. Ide menaikkan TDL agar persediaan lebih baik hanyalah jualan “kecap”, padahal intinya adalah membuka ruang bagi investor atau perusahaan listrik asing untuk turut bermain di dalam negeri.

Penjelasan pemerintah soal krisis listrik seperti anak singa makan padi alias tidak masuk akal. Krisis listrik terjadi karena kesalahan-kesalahan pemerintah sendiri, bukan siapa-siapa.

Pertama, krisis listrik terjadi karena tidak adanya optimalisasi pembangkit-pembangkit yang ada. Beberapa pembangkit listrik utama PLN kesulitan mengakses bahan bakar, terutama gas, batubara, dan BBM. Pada tahun 2007, sebagai contoh, ada pembangkit utama yang melayani interkoneksi Jawa-Bali, mengalami gangguan karena pasokan bahan bakar. Dua pembangkit lainnya, PLTU Cilacap dan PLTG Muara Tawar, terancam berhenti karena kekurangan pasokan bahan bakar.

Disamping soal pasokan energi, pemerintah juga minim dalam melakukan pemeliharaan (maintenance), pembangunan infrastruktur, dan inovasi teknologi. Di dalam PDB, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya mencapai 10%, bahkan, dibawah pemerintahan SBY, angka ini justru hanya berkisar 1,5-2% dari total PDB. Bandingkan dengan porsi untuk membayar utang luar negeri, misalnya, yang mencapai 26% terhadap PDB.

Kedua, hampir tidak ada inisiatif atau usaha pemerintah untuk mendorong diversifikasi energy, terutama untuk energi alternatif, misalnya energi angin, panas bumi (geothermal), gelombang air laut, tata surya, dan lain sebagainya.

Jika mau mengatasi keadaan ini, menurut hemat kami, sebaiknya pemerintah mengkoreksi kebijakannya, terutama yang berbau neoliberal. Seharusnya, pemerintah memprioritaskan pemenuhan bahan bakar untuk pembangkit yang ada, tidak mengekspor habis gas untuk negeri-negeri lain. Pemerintah juga harus membuang jauh-jauh ide liberalisasi kelistrikan, disamping memberantas KKN di tubuh PLN.

Terakhir, saya teringat ucapan Bung Karno: “bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial jikalau rakyat hidup dalam gelap gulita pada waktu malam karena tidak adanya listrik dan minyak tanah.”

Anda dapat menanggapi editorial kami di [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut