Di Penghujung Kasus Gayus

Tampaknya episode Gayus HP Tambunan belum selesai dengan jatuhnya vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (19/1). Selain vonisnya yang dinilai terlalu ringan (tujuh tahun penjara dan denda 300 juta rupiah), Gayus mengaku kasusnya ini telah diperalat oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk kepentingan politik penguasa. Misalnya; menggunakan kasus pajak ini untuk menutupi perkara kriminalisasi atas mantan ketua KPK Anthasari Ashar, menggunakan kasus ini untuk ‘memojokkan’[?] rival politik SBY, Aburizal Bakrie, kemudian adanya keterlibatan agen intelejen asing dalam pemalsuan paspor yang diketahui satgas pemberantasan mafia hukum, dan lain-lain.

Hal-hal yang disampaikan Gayus dalam pengakuan tersebut sebenarnya tak lagi terlalu mengejutkan, karena sepanjang cerita ini berlangsung berbagai kejanggalan telah ditangkap oleh masyarakat yang ‘awam politik’ sekalipun. ‘Rezim keterbukaan’ dalam era kebebasan media ini semakin menelanjangi banyak masalah-masalahnya sendiri, menunjukkan cara-cara khas mereka yang paling menggelikan sekaligus memuakkan untuk saling menjatuhkan, atau juga untuk saling menjaga keseimbangan agar para penguasa politik itu tidak roboh bersama-sama. Semua dilakukan dalam ketidakpedulian pada kesusahan rakyat. Rakyat tercerai-berai oleh tuntutan memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kewajiban waktu kerja yang semakin panjang, atau kerepotan yang sangat, dengan hasil yang pas-pasan.

Instruksi presiden SBY dalam penyelesaian kasus Gayus ini tidak akan berdampak apa-apa kecuali kembali menunjukkan kelemahan pemerintahannya. Tampak bahwa presiden harus mengerahkan sebagian besar atau seluruh alat-alat politiknya untuk merespon satu kasus ini. Semua jajarannya dikumpulkan dan diberi arahan, mulai dari Wapres, Kapolri, Jaksa agung, Menkopolhukam, Satgas, Staf khusus, dan yang tersisa terakhir adalah KPK. Lembaga yang disebutkan terakhir ini belum digunakan untuk menangani kasus Gayus, tapi telah disterilkan dari potensi yang dapat membalikkan senjata ke arah tuannya.

Di sini sistem hukum tampak berlapis-lapis, bahkan jelas bercampur politik, tapi sama sekali tidak efektif untuk mengatasi korupsi di semua tingkatan, termasuk dalam perkara pengemplangan pajak oleh seorang Ical Bakrie. Perkara ini hanyalah satu kasus, di antara begitu banyak kasus pengemplangan pajak yang disinyalir dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Wajar, bila tidak pernah ada usaha pemerintah untuk menguak seluruh (bukan per kasus) masalah tersebut. Korupsi massal ini telah berjalan sistematis dan inhern dalam sistem neoliberal yang menghancurkan daya produktif masyarakat. Negara dijadikan bancakan para pejabat dan konglomerat di dalam negeri maupun asing. Hanya dengan mengembalikan produktivitas ekonomi, sehingga terjadi akumulasi ekonomi nasionallah, penggerogotan terhadap uang negara (milik bersama seluruh rakyat) dapat dikurangi.

Kami melihat kecenderungan kasus Gayus ini telah diperpanjang episode dan sensasinya seperti pertunjukan kasus-kasus lain yang sering dipertontonkan penguasa. Sementara mulai disadari pula bahwa kasus ini telah menjadi blunder yang menguakkan persoalan bangsa yang lebih besar yang dibuat oleh rezim sendiri. Kasus Gayus telah menghasilkan lompatan pengetahuan politik rakyat, baik bila diperpanjang maupun dihentikan atau dianggap selesai. Persoalan berikutnya adalah mengorganisasikan pengetahuan politik tersebut dan menghubungkannya dengan persoalan hidup sehari-hari, dari tingkat nasional sampai daerah-daerah, untuk membangun suatu kekuatan politik alternatif yang pro rakyat. Pembangunan kekuatan ini dapat berjalan simultan dalam sebuah gerakan yang terus memblejeti pemerintahan neoliberal SBY-Boediono.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut