Di Bolivia, Kebijakan Pembanguanan Disusun Oleh Rakyat

LA PAZ: Di Bolivia, negeri yang sedang menjalankan revolusi, politik benar-benar berubah. Sebelum Evo Morales berkuasa, rakyat Bolivia, khususnya penduduk asli Indian, tidak pernah dilibatkan dalam proses politik.

Jauh sebelum Evo berkuasa, rakyatnya, masyarakat asli Indian, dikeluarkan dari kebangsaan secara resmi. Hingga lima puluhan tahun yang lalu, orang Indian tidak punya hak pilih dan tidak boleh berjalan di trotoar di kota-kota.

Tapi, sejak tahun 2006, langskap politik itu perlahan berubah. Sekarang, sebagian besar legislator Bolivia adalah pengunyah daun koka (kaum Indian). Dengan dukungan penuh pemerintahan revolusioner, rakyat Bolivia tampil kedepan mengelola kekuasaan.

Salah satu kemajuan itu adalah partisipasi rakyat Bolivia dalam menyusun kebijakan pembangunan negara. Di Bolivia, hampir semua kebijakan negara diputuskan oleh gerakan rakyat.

Di Cochabamba, kota yang terletak di kaki pegunungan andes, sebuah pertemuan gerakan rakyat digelar dari tanggal 12-14 Desember 2011. Sedikitnya 1200-an orang hadir mewakili berbagai serikat pekerja, petani, mahasiswa, perempuan, masyarakat adat, pengusaha, guru-guru, dan lain-lain.

Dalam pertemuan tiga hari itu, para peserta membuat proposal terkait strategi pembangunan ekonomi, politik dan sosial negeri itu. Pertemuan ini juga akan merekomendasikan penyusunan Undang-Undang (UU) terkait proposal mereka. Pertemuan ini diberi tajuk “Social Summit”.

Social Summit sendiri berlangsung tiga tahap. tahap pertama, tahap pendiskusian dan pengusulan, berlangsung pada 12-14 Desember 2011. Tahap kedua, tahap pedalaman dan pendiskusian, berlangsung pada tanggal 6-8 Januari 2012 di seluruh kota dan provinsi di seluruh Bolivia. Kemudian tahap ketiga, tahap penyimpulan, akan berlangsung tanggal 9-10 Januari 2012 di Cochamba.

Social Summit sudah berlangsung sejak tahun 2006. Sejak itu, masukan dari berbagai sektor dan gerakan sosial telah memperkaya dan memperdalam proyek revolusi sosial yang sedang berlangsung di Bolivia.

Menteri Kepresidenan, Carlos Romero, menjelaskan, pertemuan sosial itu telah menambah kualitas demokrasi di Bolivia, yang tidak lagi dimonopoli oleh segelintir elit, tapi sudah mengarah pada konsultasi kerakyatan.

Presiden Evo Morales sendiri hadir dalam Social Summit itu. Ia mengingatkan bahwa besarnya partisipasi rakyat dalam forum itu akan menjadi modal utama untuk membangun Bolivia yang baru.

Lebih dari 40-an UU dirancang menurut proposal Social Summit itu. Salah satunya yang sedang digodok majelis nasional dan organisasi sosial adalah UU yang melarang penjualan tanah untuk pihak asing.

Pertemuan itu juga membahas soal jaminan kesehatan, perburuhan, kontrol sosial, pendidikan, dan masih banyak tema lainnya. Semua proposal ini akan digodok tahun ini dan akan diimplementasikan.

Pada bulan April 2010 lalu, ketika konferensi iklim di Kopenhagen menemui jalan buntu, Bolivia juga menjadi tuan rumah “Konferensi Iklim Rakyat”. Pertemuan itu juga berlangsung di Cochamba.

Di sana, berbeda dengan pertemuan iklim ala kapitalis di Kopenhagen, lebih dari 35.000 orang dari berbagai organisasi rakyat berkumpul. Mereka membahas berbagai agenda untuk menyelematkan bumi dari kapitalisme.

Bolivia telah memberi inspirasi dan pelajaran kepada dunia. Kita, di Indonesia, juga patut belajar dari Bolivia. Selama negara dikelola oleh segelintir elit, dengan sistim politik yang ditetapkan sendiri oleh mereka, maka selama itu pula rakyat hanya akan menjadi penonton di luar arena politik.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut