Dewi Soekarno Dan Peristiwa G30S 1965

Tanggal 30 September 1965 malam, Presiden Soekarno berpidato di hadapan peserta Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), di Istora Senayan.

Selepas berpidato, Bung Karno menjemput istrinya, Ratna Sari Dewi, yang sedang ke acara makan malam Duta Besar Iran di Nirwana Supper Club, Hotel Indonesia. Soekarno kemudian menginap di rumah Dewi, di Wisma Yaso. Paginya, 1 Oktober 1965, sebelum berangkat ke Istana Negara, Soekarno menerima laporan dari bawahannya perihal G30S. Ia pun langsung meluncur ke Istana Negara.

Namun, ketika mendekati Istana, ada kabar bahwa Istana sudah dikepung pasukan tak dikenal. Karena itu, iring-iringan mobil yang membawa Bung Karno berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan. Lalu, atas usulan ajudan Bung Karno, Kolonel Saelan, Bung Karno diminta ke Grogol, ke rumah istrinya, Harjati.

Namun, keputusan Bung Karno berputar haluan ke Grogol disayangkan oleh Dewi. “Demi menyesali bahwa Presiden (Soekarno) mengambil keputusan yang salah waktu itu. Menurut Dewi, seharusnya Presiden tetap ke istana,” ujar Professor Aiko Kurasawa, yang telah mewawancarai Dewi seputar kejadian itu.

Pada tanggal 1 Oktober itu, sekitar pukul 6.30 sore, Bung Karno kembali ke rumah Dewi. Ia kelihatan sangat terkejut dan tertekan. Anak buahnya satu demi satu datang. Tak lama kemudian, Bung Karno keluar lagi tanpa menyebut tujuan.

Rupanya, Bung Karno ke Halim Perdana Kusumah. Saat itu Dewi terus berupaya menghubungi beliau. Akhinya, Bung Karno mengirim memo kepada Dewi. Memo dengan kop “Komando Operasi Siaga Komando Strategis” berisi pesan bahwa Bung Karno selamat. Di memo itu juga Bung Karno menjelaskan bahwa terjadi aksi Angkatan Darat untuk menyelamatkan Presiden.

Dewi akhirnya mengetahui Bung Karno berada di Halim. Ia pun pergi ke Halim menemui suaminya. “Dia satu-satunya istri Soekarno yang sempat ke Halim,” kata Aiko. Berdasarkan pengakuan Dewi, sebagaimana dituturkan Aiko, dirinyalah yang membujuk Bung Karno agar tidak pergi ke Madiun.

Tak lama kemudian, Bung Karno pindah ke Istana Bogor. Hampir setiap hari Dewi berkomunikasi dengan Bung Karno via surat. Aiko, yang telah menganalisi 9 lembar dari surat itu, mendapat kesan bahwa Bung Karno tidak mengetahui rencana aksi G30S sebelumnya.

Upaya Dewi Melindungi Bung Karno

Menurut Prof Aiko, Dewi kemudian berupaya menyelamat Bung Karno. Pada tahap awal, ia berupaya mendekati Soeharto. Ia berharap Pangkostrad itu bisa memulihkan stabilitas dan melindungi Bung Karno.

“Dewi kemudian mengundang Soeharto dan istrinya (Ibu Tien) ke Wisma Yaso untuk makan bersama,” ungkap Aiko.

Tak hanya itu, Dewi juga berupaya mendekati istri Nasution. Ia mengirim surat secara diam-diam melalui sekretaris pribadinya.

Yang menarik, seperti diungkapkan Aiko, Dewi memang bersikap anti-komunis dan lebih memihak kaum nasionalis. “Kebencian Dewi terhadap komunis mungkin didorong oleh rasa persaingan dengan ibu Hartini (istri keempat Bung Karno) yang dekat dengan tokoh-tokoh PKI,” ungkap Aiko.

Sebelum G30S 1965, Jepang menjanjikan pinjaman sebesar 1,3 juta dollar AS. Pinjaman itu sedianya akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Daulat. Proyek tersebut atas prakarsa Dewi. Untuk keperluan itu, ia membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Sari Asih. Rencana pembangunan sedianya dimulai 10 Desember 1965 di atas tanah milik Dewi. Lalu, dalam rangka proyek ini, Dewi berangkat studi banding di Jepang dan Eropa. Ia berangkat tanggal 2 Januari 1966.

Selama kepergiannya, di Indonesia terjadi banyak peristiwa. Diantaranya pemecatan Nasution dari Kabinet dan Reshuffle Kabinet. Mendengar kabar itu, Dewi langsung pulang. “Dewi merasa, Soekarno cenderung memihak golongan kiri karena tidak ada dirinya,” papar Aiko.

Menurut Yuanda Zara, sang penulis biografi Dewi Soekarno, Subandrio-lah yang memaksakan Bung Karno berpisah dari Dewi yang dianggap terlalu dekat dengan Nasution dan tokoh kanan.

Kepulangan Dewi ke Indonesia bersamaan dengan Supersemar. Tetapi ia belum menyadari arti penting surat itu bagi kekuasaan Bung Karno. Karena itu, ia pun berusaha menjembatani suaminya dengan Soeharto. Pada tanggal 17 Maret 1966, ia mengundang Soeharto makan bersama di Wisma Yaso. Lalu, pada tanggal 20 Maret 1966, ia bermain golf dengan Soeharto.

“Soeharto saat itu menganjurkan Dewi agar mendorong suaminya ke luar negeri untuk istirahat. Saat itulah Dewi baru menyadari kalah,” ungkap Aiko.

Akhirnya, pada November 1966, Dewi ke Jepang untuk pemeriksaan kehamilannya. “Tetapi ternyata Presiden (Soekarno) mengharapkan Dewi melahirkan di Jepang,” tambah Aiko.

Atas nasihat dokter, Dewi tinggal di Jepang dan melahirkan disana. Ia melahirkan putrinya, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno, pada tanggal 17 Maret 1966. Karina sendiri tidak pernah bertemu dengan Soekarno.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Putranto Alip


    PEMBANGKANGAN DAN – C O U P – SOEHARTO ” . — sambungan ( bagian ke 3 )
    . PENGANGKATAN SOEHARTO OLEH MPRS TIDAK SAH . Melanjutkan kesaksian
    Achadi, sampailah rangkuman tulisan ini pada bagian ke-5, tentang
    perkembangan proses p e n d o n g k e l a n terhadap Presiden Soekarno.
    Bagian ini memuat kesaksian Achadi (dan juga telah dicatat dalam lembar
    sejarah) ihwal Pidato Laporan Panglima Komando
    Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No
    IX/1966 di hadapan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967 (Jenderal
    Soeharto).

    Achadi mencuplik kesimpulan atas laporan Soeharto,
    yang menyimpulkan bahwa Bung Karno tidak dapat digolongkan sebagai
    penggerak langsung atau dalang ataupun tokoh G30S. Sekalipun demikian,
    MPRS mengeluarkan Tap (Ketetapan) XXXIII tahun 1967 yang isinya:

    a. Mencabut kekuasaan Soekarno.

    b. Mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.

    c. Melarang Bung Karno melakukan kegiatan politik.

    d. Menyerahkan persoalan hukum Bung Karno kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang Tap MPRS No IX/1966 dan Pejabat Presiden.

    Perkembangan selanjutnya yang disaksikan Achadi adalah , bahwa
    Pemerintah RI dengan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, dalam bulan
    November 1967 mengirim delegasi dalam pertemuan di kota Genewa (Swiss)
    dengan Rockefeller dan Raksasa-raksasa Kapitalis Barat. Atas peranan
    Mafia Berkeley maka pemerintah yang menyebut dirinya Orde Baru itu
    langsung mendapat dukungan IGGI, Bank Dunia, ADB, UNDP, IMF, dll.

    Sampailah kita ke bagian akhir kesaksian Achadi seputar p r o s e s i –
    p e n d o n g k e l a n terhadap Bung Karno dari perspektif dirinya
    selaku saksi hidup, sekaligus saksi mata. Pada bagian akhir, Achadi
    merumuskannya ke dalam enam butir kesimpulan, dan diakhiri dengan satu
    paragraf sebagai penutup kesaksiannya.

    Kesimpulan Pertama,
    penetapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah
    dilakukan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustusw
    1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas nama bangsa
    Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan setelah penetapan UUD 1945
    sebagai konstitusi negara.

    Perlu dicermati bahwa MPRS adalah
    Majelis Permusyawaratan Rakyat S e m e n t a r a , yang dibentuk bukan
    oleh Pemilihan Umum tetapi oleh Surat Keputusan Presiden Soekarno,
    berdasarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959.
    Oleh karena itu , apakah MPRS ini mempunyai h a k – h u k u m – k e t a t
    a n e g a r a a n untuk mengganti Presiden Soekarno. Juga hal ini
    karena MPRS b u k a n l a h yang menetapkan Bung Karno sebagai Presiden
    RI.

    Kedua, Semua tindakan politik Jenderal Soeharto
    sebagaimana yang tersebut dalam kesimpulan pertama di atas, dengan
    menggunakan SP 11 Maret t a n p a – m e l a m p i r k a n SP 11 Maret
    yang a s l i atau s a l i a n – y a n g – a s l i , apakah bisa
    dinyatakan s a h secara hukum ? Apalagi surat Presiden Soekarno pada 13
    Maret 1966 telah menegaskan makna dari SP 11 Maret, serta pidato
    kenegaraan Presiden 17 Agustus 1966 (Jangan Sekali-kali Meninggalkan
    Sejarah) yang menegaskan bahwa SP 11 Maret bukanlah “ transfer of
    authority ”, maka secara hukum ketatanegaraan adalah supaya SP 11 Maret
    tidak dimanipulasikan.

    Ketiga, Bahwa Presiden Soekarno
    menghadapi langkah-langkah penyelewengan SP 11 Maret itu tidak mengambil
    tindakan hukum secara semestinya, tiada lain untuk m e n c e g a h
    pertumpahan darah , p e r p e c a h a n bangsa dan rakyat Indonesia
    yang telah dengan susah payah ia perjuangkan untuk bersatu sejak tahun
    20-an.

    Keempat, Ternyata perlu dimaklumi bahwa SP 11 Maret y a n
    g – a s l i – h i l a n dan tidak diketahui siapa yang menyimpan. Hal
    ini berdasarkan pernyataan Jenderal Soeharto sendiri maupun Mensesneg
    (waktu itu), Moerdiono. Sedangkan, menurut hukum yang berlaku, m e n g h
    i l a n g k a n arsip negara mempunyai sanksi pidana.

    Kelima,
    TAP MPRS No. XXXIII/1967 yang mengganti Presiden Soekarno dengan
    Jenderal Soeharto, setelah mencermati keseluruhan kesaksian di atas,
    jelas merupakan antiklimaks dari s k e n a r i o – t e r s e l u b u n g
    untuk menggantikan pimpinan negara dan pemerintah RI yang bisa
    memenuhi kepentingan k e k u a t a n – k e k u a t a n – a s i n g
    bekas penjajah (neo-kolonialisme). Kesemuanya dilaksanakan dengan m e m a
    n i p u l a s i k a n ketentuan-ketentuan dan hukum, serta melanggar
    asas peri kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila): Intimidasi,
    teror, penangkapan, penahanan, dan seterusnya.

    Keenam, Tidak
    bisa diragukan lagi kebenaran dari Presiden Soekarno di sidang kabinet
    tanggal 6 Oktober 1967 dan tanggal 7 Januari 1966 di Istana Bogor,
    Pidato 17 Agustus 1966, serta Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara
    di depan Sidang MPRS 1966.

    Nah, di bagian penutup, Achadi menuliskannya sebagai berikut:

    Berdasarkan semua ungkapan di atas, maka TAP MPRS XXXIII/1966 tidak
    bisa dibenarkan secara hukum, harus dihapus, apalagi Presiden RI, Susilo
    Bambang Yudhoyono baru-baru ini menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta
    sebagai Pahlawan Nasional. Dan karenanya, pimpinan MPRS pada waktu itu,
    beserta anggota sidang MPRS yang mengeluarkan TAP MPRS XXXIII/1966 harus
    bertanggung jawab.

    Demikian kesaksian lengkap Moch. Achadi,
    Mantan Menteri Tansmigrasi dan Koperasi Kabinet Dwikora dan Kabinet
    Dwikora yang Disempurnakan, serta mantan Rektor Universias Bung karno
    1964-1966. ( Kesaksian Achadi ) .

  • seto

    yg harus segera diputihkan adalah para keluarga keturunan PKI..
    yg sepertinya telah menjadi kambing hitam dalam peristiwa itu..

  • yang

    Saya curiga Dewi terlibat penumpasan PKI di Indonesia dan kudeta terhadap soekarno .

  • Zamlan Isnawan

    dewi soekarno bukanlah seorang nasionalis wanita sejati dalam sejarah indonesia ……dewi soekarno juga tidak memperjuangkan hak-hak wanita semmasa hidupnya dewi soekarno hanyalah seorang oportunis yang membela nasibnya sendiri dalam keadaan yang serba dogmatis dalam semua persoalan-persoalan yang dihadapkan dengan perjuangan rakyat indonesia waktu..itu…terutaa dogma dari partai-partai yang berkuasa……??????????????????????????

  • mata dunia

    ternyata banyak juga yah istri soekarno… dan yang paling cantk itu adalah orang Jepang. yang paling terkenal adalah ibunya megawati. yang terlupakan adalah inggit garnasih.