Dewan Rakyat Papua, Jalan Mengawal Hak-hak Dasar Rakyat Papua

Situasi di Tanah Papua memanas dan membara di tengah suasana perayaan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Harusnya kemerdekaan negara Indonesia dirayakan dengan penuh damai dan sukacita.

Kenyataannya, di tanah Papua terjadi ledakan kemarahan masyarakat asli Papua akibat ujaran rasisme yang bermula di insiden penyerangan Asrama Mahasiswa Papua di  kota studi Surabaya dan Malang, di Jawa Timur, lalu disusul kota studi Semarang di Jawa Tengah.

Rasisme sebagai perlakuan diskriminatif, memusuhi dan merendahkan seseorang karena rasnya, merupakan warisan kolonialisme yang tak terselesaikan secara tuntas oleh Revolusi Indonesia. Di zaman Orde Baru, ada perlakuan diskriminatif oleh Negara terhadap warga negara keturunan Tinghoa. Setelah tahun 1998, ketika angin reformasi bergulir, ada diskriminasi dan serangan terhadap etnis Tionghoa, lalu berlanjut dengan konflik etnis di Sambas dan lain-lain.

Rasisme yang terjadi pada rakyat papua, yang sudah berulangkali terjadi, disebabkan oleh proses kebangsaan kita yang tidak tuntas, walaupun secara negara indonesia secara teritori sudah tuntas.

Gejolak di Papua adalah akumulasi dari berbagai sendi kehidupan rakyat Papua dan Negara Indonesia yang tidak tuntas, bahkan saling mencurigai hingga saling tidak percaya. Baik dari segi politik maupun ekonomi, sosial dan budaya.

Sejak papua bergabung ke Indonesia tahun 1969 melalui Pepera hingga saat ini, tuntutan merdeka dan atau referendum terus bergema. Sementara seruan NKRI harga mati juga tetap ada. Tuntutan rakyat papua di era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini seharusnya dipandang sebagai dinamika politik yang biasa terjadi dan harusnya di sikapi dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian kemanusiaan, jatuhnya korban sipil.

Negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil yang mengekpresikan ketidakpuasan dan tuntutannya. Negara seharusnya mampu membuka ruang-ruang dialog antara kelompok kelompok rakyat yang bertikai. Secara politik kelompok papua yang menuntut merdeka dan atau referendum adalah kelompok yang di wakili oleh ULMWP (United Liberation Movement West Papua) dan kelompok NKRI harga mati melalui Barisan Merah Putih (BMP). Kelompok-kelompok ini seharusnya bisa diajak negara untuk melakukan dialog guna menjamin hak-hak sipil Rakyat Papua sebagai prasyarat terwujudnya negara demokratik yang berperi-kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara pun bisa mengajak dialog Gubernur, Bupati/Walikota, DPRP/B, MRP/B, DPRD Kota/Kabupaten, dalam konteks pembangunan. Negara pun bisa mengajak dialog Dewan Adat Papua guna membahas hak-hak dasar rakyat Papua.

Ketiga kelompok dialog diatas baik politik, pembangunan (ekosob), dan hak hak dasar (ekosob), kesemuanya adalah anak-anak adat atau masyarakat adat Papua yang memiliki hak yang sama di atas negeri leluhur mereka, Tanah Papua, jauh sebelum negara-negara bangsa terbentuk, termasuk Indonesia.

Masyarakat adat  Papua jauh sebelumnya juga telah memiliki struktur dan mekanisme organisasi,  kepemimpinan, musyawarah hingga mekanisme pengambilan keputusan secara adat dalam menyikapi dinamika kehidupannya. Namun, hari ini sendi-sendi kehidupan masyarakat adat Papua itu dicabut dan diganti dengan mekanisme baru, yakni mekanisme negara yang tidak cocok dengan kebudayaannya bahkan menjadi liberalistik, kapitalistik hingga imperialistik.

Musyawarah adat merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah ada dan lahir dari rakyat Papua sendiri. Maka jelaslah untuk dialog politik, Negara boleh mengundang ULMWP dan BMP untuk berdialog.

Terkait pembangunan dan hak hak dasar rakyat papua, termasuk Ekosob, Negara perlu mendorong dan mengakui masyarakat adat Papua untuk bisa mengambil keputusan atas dirinya dan wilayahnya tentang investasi, tentang tanah, hutan , air dan segala sumber daya alamnya, termasuk pemimpinnya dalam pengelolahan SDA dan SDM. Caranya adalah memberikan hak legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak ini bisa dilakukan melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua, disingkat DRP.

Apa itu DRP? DRP adalah perwakilan masyarakat adat melalui suku-sukunya di daerah untuk mengambil keputusan di daerahnya di Dewan Perwakilan (Legislatif), baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. DRP dipilih dengan dimusyawarakan oleh masyarakat suku dan ditetapkan oleh dewan adat suku.

Mengapa DRP penting? Karena DRP dipilih, dimusyawarahkan dan diputuskan lewat dewan adat suku. Dimana dewan adat suku memiliki otoritas penuh atas wilayah adat suku, tatanan kebudayaan, tatanan ekonomi, tatanan hukum adat, memiliki hak atas tanah, air, hutan dan segala sumber daya alam di wilayah suku. Maka semua investasi dan pembangunan pemerintah harus mendapat persetujuan dari DRP.

DRP juga penting karena akan mengawal semua hak hak dasar rakyat papua mulai dari sukunya. Sekaligus memotong mata rantai liberalisme,kapitalisme, dan imperialisme.

Rakyat Papua harus berdaulat di atas Tanah leluhurnya melalui Dewam Rakyat Papua.

Charles Imbir, salah satu penggagas Dewan Rakyat Papua, anggota DPRD Raja Ampat, dan calon Bupati Raja Ampat 2020-2025

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut