Derita Tasripin Dan Anak-Anak Terlantar Di Indonesia

Perjuangan hidup Tasripin, bocah berusia 12 tahun yang tinggal di pelosok Banyumas, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai buruh tani demi menghidupi tiga adiknya, menggugah banyak orang. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden SBY pun merespon pemberitaan tentang Tasripin melalui akun twitternya. “Kisah Tasripin, Banyumas, usia 12 tahun, yang menjadi buruh tani untuk menghidupi ketiga adiknya sungguh menggores hati kita,” tulis Presiden SBY. Bagi Presiden SBY, Tasripin terlalu kecil untuk memikul beban dan tanggung jawab ini. “Secara moral, saya dan kita semua harus membantunya,” kata Presiden.

Respon SBY soal Tasripin tidak mencerminkan sikap seorang Kepala Negara. Komentar Presiden SBY tak ubahnya komentar warga negara biasa atas sebuah kejadian. Sehingga muncul kesan: Presiden SBY bukan bagian dari persoalan tersebut. Atau, mungkin juga, Presiden SBY sengaja menghindar dari persoalan tersebut.

Presiden SBY telah mereduksi persoalan Tasripin sebagai persoalan biasa. Ia seakan menganggap nasib Tasripin tidak terkait dengan kebijakan ekonomi-politik negara. Dan seakan-akan fenomena seperti Tasripin merupakan kejadian baru dan satu-satunya yang terjadi di negeri kaya raya ini.

Tasripin hanyalah satu dari sekian banyak persoalan serupa yang berhasil mencuat ke permukaan berkat dukungan media massa. Artinya, kejadian seperti Tasripin itu banyak sekali di negeri ini. Bahkan, jika kita mau jujur, banyak yang nasibnya lebih buruk dari Tasripin. Data Kementerian Sosial menunjukkan, hingga tahun 2012 lalu, masih ada sekitar 4,8 juta anak terlantar di Indonesia. Itupun baru data resmi versi pemerintah.

Di negeri yang kaya raya ini, sudah lama kebijakan ekonomi tidak memihak rakyat banyak. Kekayaan alam yang melimpah, yang seharusnya bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyat, ternyata dikuasai oleh korporasi asing dan keuntungannya mengalir keluar. Tanah, yang dikuasai rakyat selama turun-temurun, tiba-tiba dirampas oleh perusahan HPH dan HTI atas restu pemerintah. Akibatnya, banyak petani, termasuk ayah Taspirin, terusir dari kampungnya dan merantau di tempat jauh untuk menyambung hidup keluarganya.

Sejak SBY berkuasa, pendidikan menjadi barang mahal di negeri ini. Setiap tahunnya ada 1 juta lebih anak-anak di Indonesia yang harus meninggalkan bangku sekolah karena kemiskinan. Tiap hari kita juga masih sering mendengar pasien miskin diusir dari rumah sakit karena persoalan biaya.

Padahal, jika mengacu ke konstitusi UUD 1945, negara—dalam hal ini penyelenggara negara—berkewajiban untuk memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Selain itu, fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk Taspirin, seharusnya menjadi tanggung jawab dan dipelihara oleh negara.

Dengan demikian, penderitaan Taspirin dan keluarganya adalah kesahalan kebijakan SBY. Pemerintahan SBY telah melalaikan tugasnya sebagaimana diatur konstitusi, seperti menyelenggarakan sebuah perekonomian dan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945), memberi jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 UUD 1945), dan memberi pengajaran untuk mencerdaskan rakyat (pasal 31 UUD 1945).

Selain itu, dengan hanya mengirim staff khusus untuk memberi bantuan ke Tasripin dan adik-adiknya, Presiden SBY hanya mencari populisme belaka. Seharusnya, jika SBY memang peduli pada nasib anak-anak Indonesia seperti Tasripin, ia meluncurkan kebijakan atau program untuk memastikan anak-anak terlantar bisa hidup layak, bisa mengakses pendidikan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang baik.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut