Derita Suku Anak Dalam: Dari Perampasan Ruang Hidup Hingga Pindah Keyakinan

Problem marjinalisasi, pemaksaan maupun tindakan persuasif Negara muncul kembali. Kali ini giliran suku anak dalam (SAD) di Jambi yang menjadi korban perilaku “represif” Negara.

Hutan mereka di babat, hidup mereka semakin sulit. Dalam situasi terdesak, sebagian besar mereka menganggap mendapat KTP adalah akses untuk mendekatkan diri dengan Negara. Untuk itu, suku anak dalam meninggalkan keyakinan animisme dan memilih untuk masuk Islam demi mendapatkan KTP agar memudahkan akses pendidikan dan kesehatan.

Banyak juga yang merasa enggan karena pindah keyakinan dianggap melawan tradisi. Namun akibat situasi ekonomi mendesak mereka, mereka mengkonversi keyakinan dengan terpaksa demi mendapatkan fasilitas. Sudut lain, ini merupakan kepentingan kelas menengah Islam di Jambi, yang sedari dulu memiliki proyek untuk meng-Islamkan suku anak dalam. Dengan proyek ini, para kelas menengah Islam dapat mengakses sumber daya yang dimiliki oleh suku anak dalam.

Ini hanya soal perebutan sumber daya dari komunitas masyarakat untuk kepentingan Negara dan oknum kelas menengah tertentu.

Perilaku ini telah menjadi kebiasaan dan berulang dari waktu ke waktu. Negara melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai yang berkembang, wilayah adat dan kekayaan komunal yang sudah ada sejak dulu. Kepentingan Negara adalah memperkuat legitimasi kontrol terhadap suku anak dalam beserta sumber daya yang dimilikinya. Setelah kepentingan ini berjalan, tidak ada fasilitas sepadan yang diterima oleh suku anak dalam. Mereka tetap menderita dan meratapi wilayah adat yang menjadi hak mereka, dirampas, dinikmati bahkan dikuasai oleh Negara dan Perusahaan sawit.

Suku anak dalam sejak dulu bersandar pada hutan. Namun sejak dulu pula ruang hidup mereka terombang-ambing akibat perampasan dan perbudakan terjadi dimana-mana.

****

Sejarah Perampasan Ruang Hidup Suku Anak Dalam

Banyak versi mendefinisikan genealogis suku anak dalam. Antropologi Adi Prasetyo, direktur Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD) menganggap bahwa mereka adalah bagian dari puak Melayu. Yang menjadi pembeda adalah faktor isolasi hadir sebagai pembatas ruang interaksi sosial komunitas.

Suku anak dalam digolongkan sebagai kasta terendah yang disebut orang “kubu”. Mereka dianggap liar dan tidak beragama. Akhirnya, stereotype penyebutan orang rimba sebagai “budak” dibuat oleh Belanda dan kelas menengah ngehek penikmat agama untuk melakukan domestifikasi terhadap suku anak dalam.

Sejarah domestifikasi, perampasan dan perbudakan dimulai pada 1980-an. Orang luar sudah mulai merambah hutan. Perusahaan pembalak kayu masuk ke kawasan Bukit Dua Belas dan mengkapling-kapling wilayah itu. Pemerintah mulai masuk dengan program “pemberdayaan masyarakat terasing”, namun gagal.

Pada 1990-an, pembukaan lahan masif terjadi. Transmigrasi, perkebunan sawit dan illegal loging hadir serta merebut wilayah suku anak dalam. Batas hutan dan desa sudah sedemikian terbuka. Tindakan teritorialisasi terhadap suku anak dalam membuat wilayah hidup mereka habis terbagi-bagi oleh 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Teritorialisasi terhadap wilayah hidup suku anak dalam berlanjut dengan penetapan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) oleh Presiden Gus Dur. Seluas 60.500 hektar wilayah hidup suku anak dalam menjadi milik TNBD. Zonasi yang ditetapkan Kemenhut masa itu mendorong tindakan eksodus terjadi. Suku anak dalam terbagi ke enam zona; inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, religi dan rehabilitasi. Sistem zonasi tidak seluruhnya mengakomodasi kepentingan suku anak dalam, karena zonasi dianggap datang sepihak dari pemerintah bukan murni dari aspirasi suku anak dalam. Ruang hidup mereka yang semestinya terjamin atas hadirnya TNBD justru mengalami kontradiksi.

Perubahan lingkungan hutan karena pembalakan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi serta perkebunan sawit selama berpuluh-puluh tahun berujung pada penyempitan ruang hidup baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015 menghendaki pembangunan kawasan terpadu bagi suku anak dalam di Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang tepat berada di lereng TNBD. Semestinya pembangunan dimulai awal 2016 dengan mendirikan 70 unit rumah bagi suku anak dalam, tapi gagal. Pendekatan pemerintah ini cenderung berorientasi pada nilai kebudayaan mayoritas, termasuk konsep desa ala Jawa dan orientasi pembangunan fisik yang menekankan kepada pemukiman.

Keharusan tinggal permanen bagi suku itu berarti harus siap bertahan dan bersaing dengan masyarakat desa. Tinggal menetap berarti harus berintegrasi dan menyesuaikan diri, mulai dari agama, struktur sosial, pemukiman, hingga standar kesehatan.

Tak luput, semakin sering interaksi terbangun antara suku anak dalam dan Negara. Perubahan sosial dan struktur penguasaan tanah adat akan rentan terjadi pada suku anak dalam.

****

Suku Anak Dalam Masuk Islam untuk Diperhatikan Negara

Suku anak dalam mengalami perubahan-perubahan sosial akibat pertemuannya dengan modernitas. Terutama pertemuannya dengan struktur Negara, baik melalui cara-cara pemaksaan maupun persuasif.

Pertemuan suku anak dalam dengan Negara melahirkan dinamika politik. Negara dan kelompok dominan cenderung memaksakan kekuasaannya terhadap eksistensi dan kepercayaan suku anak dalam. Perubahan tersebut serta merta merontokkan identitas budaya suku anak dalam secara cepat tanpa diimbangi dengan kemampuan beradaptasi.

Sebagaimana dilaporkan oleh bbc, sekitar 200 dari 3.500 anggota suku anak dalam pindah dari animisme dan masuk Islam dengan dalih agar hidup lebih sejahtera dan mendapatkan kartu identitas penduduk (KTP) yang mereka anggap sebagai kunci untuk mendapatkan fasilitas Negara.

Pindah agama dianggap mengubah banyak hidup mereka. Pemerintah kabarnya lebih memperhatikan suku anak dalam setelah berstatus Islam. Sebelum mereka pindah agama, pemerintah abai dan tidak peduli.

Setelah pindah agama, mereka tinggal di rumah-rumah kayu dan tidak lagi nomaden. Alasan lain mereka pindah agama karena mencari makan semakin sulit di tengah konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi. Pengharapan yang tinggi di bangun oleh suku anak dalam, mereka percaya dengan meninggalkan tradisi nomaden dapat menyelamatkan kehidupan mereka dari keterancaman ekonomi.

Pindah agama ternyata tidak dipandang selaras oleh suku anak dalam. Di tempat lain, 300 suku anak dalam masih nomaden, masih berburu binatang di tengah perkebunan kelapa sawit dan tinggal di tenda plastik biru yang mereka bangun seadanya. Mereka menganggap pindah keyakinan tak diizinkan dalam tradisi suku anak dalam. Mereka khawatir apabila melanggar sumpah adat, mereka akan dimakan oleh harimau.

Kondisi suku anak dalam lebih memilih pindah agama dan rela melanggar sumpah adat karena pemerintah tidak memberikan perlindungan selayaknya. Kegagalan pemerintah yang terlalu terlihat dalam melindungi suku anak dalam. Mereka beralih ke ulama atau gereja di sejumlah tempat karena mereka menawarkan perlindungan.

Kepercayaan suku anak dalam bergantung pada ruang kosmologis semesta. Ketika mereka merasa terganggu maka mereka akan berpindah ke tempat yang lainnya. Namun realitas empiris yang terjadi sekarang, seluruh wilayah ruang hidup mereka sudah dilakukan teritorialisasi dan di okupasi oleh Perusahaan Sawit. Mereka di relokasi di dalam satu perkampungan oleh pemerintah. Agar Negara dapat dengan gampang melancarkan agenda eksploitasi di wilayah lain tanpa terhambat oleh kehadiran suku anak dalam.

Saya menganggap, fenomena ini merupakan bentuk domestifikasi Negara. Menghadirkan kedaulatan sebagai kekuatan tunggal guna menciptakan ketergantungan suku anak dalam terhadap kehadiran Negara. Negara dapat dengan gampang mengendalikan suku anak dalam dan mengintegrasikan suku anak dalam  agar selaras dengan kepentingan Negara. Sebagaimana Pierson yang mendefinisikan Negara modern sedang melakukan kekerasan dan pemaksaan melalui otoritas administratif untuk melakukan penjinakkan kepada komunitas-komunitas masyarakat. Akibat pengabaian Negara, suku anak dalam berusaha mendekatkan diri ke Negara. Dengan harapan kehidupan yang lebih terjamin atas kehadiran Negara.

Hutan sebagai ruang hidup mereka sudah habis di makan Negara dan korporasi sawit. Suku anak dalam terdesak sedemikian rupa. Jalan satu-satunya agar dapat bertahan hidup adalah mendapatkan pengakuan dari Negara agar dapat menikmati bantuan sosial dan fasilitas dari Negara. Jalan pintas yang paling cepat adalah dengan mengkonversi keyakinan. Ini adalah proses penaklukan yang sangat sistematis. Penaklukan dan penjinakan suku anak dalam dilakukan dengan kepentingan memperlancar invasi pembangunan di Bukit Dua Belas.

Mereka luput memahami, ada jutaan masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki KTP dan kelengkapan administrasi lainnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak memiliki tanah dan alat produksi. Padahal semua dari mereka beragama resmi yang diakui oleh Negara.

Setelah melakukan perampasan terhadap sumber daya suku anak dalam. Negara menawarkan harapan imajiner dan kemapanan kepada suku anak dalam. Dengan syarat, mereka takluk dan jinak dengan Negara serta meninggalkan tradisi nenek moyang mereka yang sudah ada bahkan sebelum hadirnya Negara. Ini hanya soal mempermudah akses Negara untuk mengkontrol suku anak dalam saja, agar tidak keluar dari koridor pemerintah.

Bangsa ini hanya bisa berjalan maju dengan memutus rantai-rantai pengikat dirinya dengan masa lalu penuh kekejaman. Caranya bagaimana? Negara ini belajar cara menghormati dan menghargai kepercayaan dan tradisi.

Setelah itu dilakukan? Kita akan terhindar dari hari-hari omong kosong Negara dan kelas menengah yang bergantung kepadanya.

Yayan Hidayat, mahasiswa ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Malang; Peneliti di Center Information, Journal and Forum Development (CIJFD) Universitas Brawijaya

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut