Derita Petani Karet Di Sumatera Selatan

Dalam tiga tahun terakhir, nasib petani karet di wilayah Sumatera Selatan berada titik nadir. Penyebanya, harga komoditas, termasuk karet, sedang jatuh.

Temuan Serikat Tani Nasional (STN) Sumsel mengungkapkan, dari tanggal 1-17 Februari 2016, harga karet di kabupaten/kota di Sumsel turun drastis. Di wilayah Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, harga karet hanya Rp 4000 per kilogram. Kemudian di Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, harganya hanya Rp 3000 per kilogram. Sedangkan di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) harga karet berada di kisaran Rp 3500 per kilogram.

Merosotnya harga komoditas karet ini membuat daya beli petani makin rendah. Akibatnya, banyak petani karet mulai beranjak mengubah lahan untuk ditanami variatas lainya yang lebih menjanjikan.

Ada beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh petani karet di Sumsel. Pertama, masih merajalelanya para tengkulak. Mereka memberi pinjaman lunak ke petani, tetapi pelunasannya dengan karet yang dihasilkan oleh petani. Tentu saja, harga ditentukan oleh si tengkulak. Dalam hal ini, daya tawar petani sama sekali tidak ada.

Kedua, proses penimbangan yang rawan sekali kecurangan. Ada trik-trik penimbangan yang merugikan petani, validitas keakuratan angka timbangan, spesifikasi getah yang kering dan potongan kilo setiap kali timbang sebagai biaya menimbang.

Ketiga, panjangnya rantai penjualan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah petani. Sebagai contoh: petani menjual karetnya ke tengkulak B dengan harga murah, lalu tengkulak B menjual lagi tengkulak C dengan harga yang lebih tinggi, kemudian tengkulak C menjual kembali ke tengkulak D, dan kemudian ke pabrik. Rantai penjualan yang panjang inilah yang membuat petani menderita.

Sebagai komoditas unggulan di Sumatera Selatan, maka sudah sepatutnya ada perhatian serius dari pemerintah terhadap nasib para petani karet ini.

Pertama, untuk memutus mata rantai penjualan yang panjang dan  menghisap, maka koperasi desa bisa menjadi alatnya. Koperasi inilah yang akan mengorganisir pengumpulan dan pendistribusian/penjualan hasil produksi petani karet.

Kedua, pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi perlu memberikan insentif produksi kepada petani untuk mengurangi beban biaya produksi.

Ketiga, mendorong realisasi program hilirisasi karet, yakni pengembangan industri olahan karet menjadi beragam produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti bahan baku aspal, bahan tepian tempat kapal bersandar, sapu tangan karet, industri ban, dan lain-lain. Dengan begitu, produksi karet tidak hanya untuk melayani ekspor, tetapi juga bisa diserap oleh kebutuhan dalam negeri.

Keempat, memberlakukan sistim resi gudang yang menguntungkan petani. Untuk itu, perlu ada keterlibatan BUMD dan bank pemerintah/daerah.

Fuad Kurniawan, Sekretaris Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Sumatera Selatan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut