Densus 88 Dikabarkan Dikirim Ke Bima

JAKARTA (BO): Detasemen Khusus 88, kesatuan khusus di tubuh Polri yang bertugas menangani terorisme, dikabarkan dikirim ke Bima, Nusa Tenggara Barat.

Info ini disampaikan oleh sejumlah aktivis mahasiswa di kota Bima. Mereka mengaku melihat kedatangan pasukan khusus Polri tersebut.

“Kami sedang minum kopi di warung. Tiba-tiba lewat pasukan Densus 88 dengan seragam dan perlengkapan lengkap,” kata mahasiswa tersebut.

Namun, sumber Berdikari Online ini belum bisa memastikan apakah Densus 88 memang ditugaskan khusus untuk melakukan penyisiran di sejumlah desa di kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.

Tapi, seperti diketahui, ada pengerahan pasukan besar-besaran pasokan Polri dari luar Bima, khususnya pasukan Brimob, pasca instruksi Presiden SBY dan Kapolri untuk mengusut pelaku pembakaran kantor Bupati Bima.

Sementara itu, menurut laporan masyarakat Lambu, sekitar 5 kilometer dari tempat mereka sudah bersiap-siap 60-an anggota Brimob.

Sejauh ini, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, rakyat di kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu memblokade semua jalan desa. Mereka juga menggelar penjagaan ketat untuk mencegah adanya penyisiran.

Rakyat Lambu sendiri sudah membuat keputusan bulat: mereka tidak akan membiarkan aparat keamanan, termasuk Densus 88, memasuki daerahnya. Apalagi, jika Densus 88 mencoba melakukan penyisiran dan penangkapan.

Rakyat Bima Bukan Teroris

Sementara itu, pengurus Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP-STN) sudah mengeluarkan kecaman resmi terkait kabar pengiriman pasukan Densus 88 ke Bima, NTB.

“Rakyat Bima bukan teroris. Mereka hanya berjuang untuk mempertahankan tanah dan kehidupannya dari keserakahan pemilik modal,” ujar Binbin, salah seorang pengurus KPP-STN.

Menurut Binbin, pengerahan pasukan Densus 88, termasuk pasukan tambahan dari Brimob, ke Bima bisa menambah dan memperluas eskalasi kekerasan. “Ini bisa memicu konfrontasi baru,” katanya.

Binbin menyesalkan pernyataan Presiden SBY terkait instruksi pencarian semua pihak yang terlibat dalam terbakarnya kantor Bupati Bima. Menurut Binbin, pihak yang paling bertanggung jawab atas terbakarnya kantor tersebut adalah pemerintah sendiri, termasuk Presiden SBY.

“Masalah ini tidak akan muncul kalau tuntutan rakyat didengar. Ini bupatinya sudah kepala batu. Mestinya Presiden turun tangan untuk merespon tuntutan rakyat itu,” katanya.

RUDI HARTONO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut