Demokrasi Yang Kian Tergugat

Akhir 1932, Bung Hatta menulis brosur politik “Ke Arah Indonesia Merdeka”. Brosur itu berusaha menjawab kegusaran hati penulisnya. Si penulis, yang pernah tinggal lama di Eropa, sadar betul kelemahan demokrasi liberal.

Menurut Bung Hatta, sekalipun demokrasi barat itu menjanjikan kemerdekaan, tetapi kenyataannya justru memperkuat kapitalisme. Masalahnya, kata Bung Hatta, demokrasi barat itu hanya memberi kemerdekaan politik semata. Namun, demokrasi ekonomi, yang seharusnya menjamin kemakmuran bersama, justru tak diberikan.

“Demokrasi hanya terdapat pada hal politik dan hak. Dalam hal pererekonomian dan pergaulan sosial masih berlaku autokrasi. Rakyat banyak masih menderita di tengah kemegahan kaum kapitalis dan majikan,” kata Bung Hatta.

Bung Karno juga punya kegusaran seperti Bung Hatta. Pada tahun yang sama, ia juga menulis pamflet politik “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi.” Katanya, di negeri eropa modern, yang rata-rata sudah menganut sistem demokrasi, justru yang merajalela adalah kapitalisme.

Akibatnya, di negara eropa modern itu, milyaran kaum pekerja di tindas. Ironisnya lagi, sekalipun pekerja bisa berpartispasi dalam politik, bahkan bisa menjatuhkan Menteri-Menteri, tetapi kehidupan mereka di pabrik tetap buruk. Bung Karno tidak setuju dengan model demokrasi ini.

Di benak Bung Karno, sistem politik demokrasi liberal, dalam hal ini sistem parlementer, hanya cocok untuk kapitalisme. Sistim parlementer hanya membentangkan karpet merah bagi jalannya kapitalisme. Namun, kondisi mayoritas massa-rakyat akan tetap ditindas oleh segelintir kapitalis.

Karena itu, sehubungan dengan cita-cita Indonesia merdeka, keduanya menolak jalan demokrasi parlementer. Keduanya justru mengusung konsep demokrasi alternatif: Bung Hatta dengan konsep Demokrasi-Kerakyatan, sedang Bung Karno dengan konsep Sosio-Demokrasi.

Sayang, gagasan kedua founding father itu sengaja diabaikan. Sejak rezim orde baru hingga sekarang, kita kembali mengadopsi demokrasi barat itu. Bahkan, 14 tahun lalu, ketika angin reformasi bertiup, kita berharap datangnya demokrasi sejati, eh, yang datang demokrasi liberal.

Apa yang terjadi? Bukannya kehidupan rakyat makin membaik, malah tambah memburuk. Kemiskinan mencekik separuh dari rakyat kita. Sudah begitu, gara-gara kekuasaan pasar yang kian dominan, hak-hak dan layanan dasar rakyat dikomoditifikasi. Sekarang, tak ada lagi yang disebut “milik publik”. Semuanya dikangkangi oleh pasar. Tak heran, ada orang yang memplesetkan defenisi demokrasi versi Abraham Lincoln menjadi: “pemerintahan dari pasar, oleh pasar, dan untuk pasar.”

Demokrasi ini juga dipandang hanya “demokrasi elit” semata. Rakyat hanya diberi kesempatan bersuara lima tahunan sekali. Itupun cuma lima menit di dalam bilik suara. Setelah itu, kekuasaan rakyat direnggut oleh segelintir elit. Meskipun mereka tetap mengatas-namakan rakyat, namun tindakannya sama sekali tak merakyat. Rakyat minta kesejahteraan, eh, yang datang malah pemiskinan.

Mungkin, di mata penganut demokrasi liberal, pemberian suara lima tahunan itu seakan transfer kekuasaan. Artinya, dianggap pemilih itu mentransfer kekuasaannya kepada wakil rakyat terpilih. Akhirnya, wakil rakyat atau pejabat terpilih bisa bertindak seenaknya tanpa mempedulikan mandat rakyat.

Akibatnya, rakyat makin tak percaya politik. Survei terbaru P2P LIPI menyebutkan, hanya 23% rakyat Indonesia yang tertarik pada masalah politik atau pemerintahan. Selaras dengan survei P2P LIPI, hasil survei LSI juga menyimpulkan, 79% anak muda tak tertarik dengan politik. Sedangkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan 48% rakyat tak lagi percaya parpol.

Demokrasi liberal ini, di negara asalnya sana, Eropa, juga sedang digugat. Di sana, demokrasi hanya memakmurkan 1% elit tapi menghisap 99% orang. “Jelas demokrasi tak bisa lagi dikawinkan dengan kapitalisme. Keduanya telah diceraikan, perkawinan mereka bubar,” kata filsuf Slavo Žižek.

Senada dengan Žižek, pemikir progressif India Arundhati Roy mengungkapkan, korporasi telah menggunakan keuntungan melimpah untuk memiliki segala-galanya: media, universitas, tambang, industri senjata, rumah sakit, perusahan narkoba, dan organisasi non pemerintah (NGO). Mereka juga dapat membeli hakim, jurnalis, politisi, penerbitan, stasiun televisi, toko buku, bahkan aktivis. Kalau sudah begini, masihkah institusi demokrasi berjalan dengan baik?

Celoteh Milton Friedman terpatahkan. Ia pernah bilang, demokrasi hanya bisa dicapai di bawah pasar bebas. Baginya, kebebasan ekonomi-lah, atau kapitalisme, adalah kondisi yang diperlukan untuk kebebasan politik. Ajaran Milton Friedman dikutuk di Amerika Latin dan sekarang di Eropa. Sayang, ajaran sesat ini masih dipuja-puji banyak intelektual, politisi dan jurnalis di Indonesia.

Soalnya sudah jelas: demokrasi liberal sudah digugat di mana-mana. Adalah sebuah kesalahan besar, bahkan kegoblokan tiada tara, jika tetap berusaha melanjutkan model demokrasi yang sudah terbukti gagal ini. Bung Karno dan Bung Hatta saja, sejak 80-an tahun yang lalu, sudah menyadari betapa rapuhnya demokrasi barat ini. Harusnya kita menyadari hal itu.

Sekarang-lah saatnya mencari demokrasi alternatif. Kita memerlukan demokasi yang mengawinkan antara demokrasi politik dan ekonomi. Lembaga-lembaga politik tidak boleh terpisah dari rakyat, melainkan sebagai instituisi yang memfasilitasi partisipasi dan kepentingan rakyat. Kita tak mau lagi demokrasi yang diukur dengan gebyar pemilu tapi abai terhadap rakyat. Kita menginginkan demokrasi yang bisa mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut