Demokrasi Sudah Mati di Brazil

Krisis politik di Brazil sudah sampai titik didihnya. Presiden Dilma Rousseff, yang terpilih secara demokratis di pemilu 2014, dilengserkan oleh Senat pada Rabu (31/8/2016).

Banyak yang menyebut kejadian politik ini selevel “opera sabun”: penuh rekayasa, intrik dan dramatisasi. Betapa tidak, Presiden Dilma diadili oleh parlemen, lalu dihukum pemakzulan, terhadap sebuah tuduhan kejahatan yang tidak dilakukannya.

“Saya tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada saya. Saya tidak pernah memperkaya diri dengan uang publik, dan tidak pernah memanipulasi anggaran untuk kepentingan pribadi,” kata Dilma sesaat sebelum lengser, Rabu (31/8/2016).

Sebaliknya, 49 dari 61 senator yang melengserkan Presiden Dilma justru tersangkut kejahatan, mulai dari korupsi, pencucian uang hingga kejahatan pemilu. Dari 13 senator yang tersangkut Operation Car Wash, skandal yang terkait perusahaan minyak negara Petrobras, 10 diantaranya ikut memilih melengserkan Presiden Dilma.

Ironisnya lagi, tokoh yang memotori gerakan mencabut mandat Presiden Dilma adalah Eduardo Cunha, bekas Ketua Majelis Rendah (Parlemen) Brazil. Dia dipaksa mundur dari jabatannya pada bulan Juli lalu karena tuduhan korupsi dan sumpah palsu. Dia juga tersangkut skandal yang menghebohkan dunia, Panama Papers.

Sekarang, pengganti Dilma adalah Michel Temer. Sebelumnya dia menjabat Wakil Presiden. Temer pun tidak bebas dari kejahatan. Politis Partai Gerakan Demokratik (PMDB) Brazil ini sedang dikepung tuduhan korupsi. Tidak hanya itu, Temer juga dilarang ikut Pilpres selama 8 tahun karena pelanggaran pemilu.

Tetapi, memang begitulah: Dilma dilengserkan bukan karena sebuah kejahatan, tetapi karena politiknya. Dilma adalah politisi Partai Buruh, sebuah partai yang berhaluan progressif dan anti-neoliberal. Sejak berkuasa di tahun 2002, Partai Buruh banyak mengubah haluan ekonomi dan politik Brazil.

Belanja pendidikan di era Partai Buruh meningkat pesat, dari 17 miliar USD pada tahun 2002 menjadi 94 miliar pada tahun 2013. Total belanja pemerintah untuk pendidikan naik dari 10,4 persen di tahun 2004 menjadi 15,6 persen di tahun 2012.

Belanja kesehatan rakyat juga naik pesat, dari 28 miliar USD di tahun 2002 menjadi 106 miliar USD di tahun 2013. Atau naik dari 7,0 persen PDB di tahun 2004 menjadi 9,7 persen PDB di tahun 2013.

Tidak hanya itu, pemerintahan Partai Buruh (dari era Lula da Silva hingga Dilma sekarang ini) punya program sosial unggulan untuk menolong si miskin, yakni Bolsa Família. Pemerintah juga menggelontorkan dana berbentuk kredit lunak untuk petani dan produsen berskala kecil.

Juga program perumahan, Minha Casa, Minha Vida (rumahku, kehidupanku), yang telah memberikan rumah layak huni kepada 2,6 juta tuna-wisma dan kaum miskin di Brazil.

Karena program-program sosial itu, angka kemiskinan di Brazil menurun dari 35,8 persen di tahun 2003 menjadi 15,7 persen di tahun 2013. Sedangkan kemiskinan ekstrim turun dari 11,5 persen di tahun 2003 menjadi 4,5 persen di tahun 2013.

Namun, uang untuk membiayai program-program itu tidak jatuh dari langit. Juga bukan karena kebaikan dari kaum dermawan. Tetapi karena kebijakan pemerintah yang mendorong kebijakan pajak progressif dan mengalihkan sebagian keuntungan ekonomis dari pengelolaan sumber daya untuk program sosial.

Kebijakan itulah yang mengusik kehidupan kaum elit di Brazil. Mereka tidak suka dengan kebijakan redistribusi kekayaan yang membuat kekayaan mereka menetes ke bawah. Mereka juga tidak suka penggunaan kekayaan negara untuk mengangkat kehidupan dan martabat kaum miskin.

Di sisi lain, pertempuran politik di medan elektoral tidak menguntungkan sayap kanan. Sejak pemilu 2002 hingga pemilu 2014 lalu, tak satupun dimenangi sayap kanan. Populisme kiri tak terbendung, seiring dengan “pasang merah” yang melanda benua Amerika Latin.

Momentum bagi sayap kanan untuk menggebuk pemerintahan Dilma terjadi di tahun 2015. Saat itu muncul aksi protes jalanan yang mengutuk korupsi di seantero negeri. Sayap kanan segera memanfaatkan momentum itu untuk mulai menembakkan peluru ke arah Dilma dan Partai Buruh.

Sayap kanan, dengan sokongan media-media besar yang berada di tangan mereka, mulai melancarkan kampanye besar-besaran untuk mendiskreditkan pemimpin Partai Buruh, termasuk Dilma dan Lula. Mulailah cerita dikarang: Dilma dan Lula disangkutpautkan dengan skandal Petrobras.

Namun, rupanya aksi itu kurang berhasil. Karena itu, pada Desember 2015, Eduardo Cunha memulai upaya pemakzulan melalui Majelis Rendah.  Proses pemakzulan itu berjalan lancar karena Majelis Rendah di kuasai sayap kanan: PMDB, Sosial Demokrat (PSDB), Progressif (PP) dan lain-lain.

Kemudian, proses ini berlanjut ke senat. Tanggal 12 Mei 2016, Senat menyetujui pemakzulan sementara Dilma. Lalu, pada 31 Agustus lalu, kendati Dilma tidak terbukti bersalah, Senat tetap memutuskan memakzulkan Dilma.

Kalangan progressif Brazil menyebut pelengseran Dilma melalui Senat sebagai aksi kudeta. Mereka menyebutnya kudeta parlemen, kudeta gaya baru yang tengah marak terjadi di Amerika Latin. Kudeta serupa sebelumnya terjadi pada Presiden progressif Paraguay, Fernando Lugo.

Apa yang terjadi pasca lengsernya Dilma?

Yang jelas, haluan politik dan ekonomi Brazil berubah total. Temer, yang ditunjuk sebagai Presiden sementara sejak Mei lalu, jelas sangat neoliberal dan pro-barat. Dia akan mengembalikan haluan ekonomi Brazil pada sirkuit kapitalisme global.

Dan memang benar. Begitu ditunjuk sebagai Presiden sementara, Temer mulai memangkas program sosial. Belanja untuk program perumahan rakyat, yang disebut Minha Casa, Minha Vida (rumahku, kehidupanku), menjadi sasaran pertama. Juga pemangkasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Selain membalikkan ekonomi Brazil ke jalan neoliberal, Temer juga memulihkan oligarki di Brazil. Dalam Kabinet Temer, tidak seorang pun perempuan, tidak seorang pun kulit hitam, apalagi perwakilan gerakan sosial atau masyarakat akar rumput. Ini kemunduran besar bagi Brazil secara politik.

Rezim baru ini juga sangat dekat dengan Amerika Serikat (AS). Seperti diungkap oleh Wikileaks, Temer adalah bekas informan di kedutaan besar AS di Brazil. Sedangkan Menteri Luar Negerinya, Jose Serra, digambarkan sebagai “anak kesayangan” Deplu AS oleh Wikileaks. Banyak anggota Kabinet Temer yang lain yang juga dekat dengan AS. Karena itu, AS memberikan dukungan secara diam-diam terhadap rezim hasil kudeta ini.

Yang jelas, kehadiran rezim kanan baru di Brazil akan memperkuat barisan kanan di Amerika latin: Meksiko, Kolombia, Argentina, Paraguay, Peru, Honduras, dan lain-lain. Sebelumnya, Brazil di bawah pemerintahan Partai Buruh sangat aktif dalam mendorong independensi dan integrasi Amerika Latin.

Pemerintahan progressif di Venezuela, Ekuador, Nikaragua, Kuba dan El Salvador sudah bereaksi. Mereka mengutuk apa yang disebut “kudeta lunak” di Brazil. Malahan, Venezuela dan Ekuador berencana membekukan hubungan diplomatik.

Sementara di Brazil sendiri, protes menentang pemerintahan kudeta berkobar di seantero Brazil. Gerakan buruh, petani, masyarakat adat, kaum perempuan dan mahasiswa turun ke jalan untuk menentang rezim baru ini.

Secara politik, rezim kanan sudah berkuasa di Brazil. Tetapi pertempuran di jalanan baru dimulai. Sejumlah gerakan sosial terbesar di Brazil, seperti Gerakan Petani Tak Bertanah (MST) dan serikat buruh terbesar Central Única dos Trabalhadores (CUT), sudah mendeklarasikan perang terhadap rezim baru.

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid