Dekolonialisasi Dan Cita-Cita Trisakti

September 1961, di pertemuan Gerakan Non Blok (GNB) di Beograd, Yugoslavia, Bung Karno berbagi pendapat mengenai pengertian kemerdekaan.

Menurut Bung Karno, kemerdekaan berarti mengakhiri penghisapan bangsa atas bangsa, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Dengan kemerdekaan itu, ujar Bung Karno, kita punya kebebasan untuk menjalankan urusan-urusan ekonomi, politik, dan sosial-budaya sesuai konsepsi nasional kita.

Penjelasan Bung Karno di atas sangat gamblang. Di situ Bung Karno membabat argumentasi segelintir orang, termasuk di kalangan elit Indonesia, bahwa kemerdekaan hanya dimaknai dengan menghilangnya kolonialisme secara fisik. Bagi mereka, perjuangan kemerdekaan sudah selesai dengan adanya pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Di benak Bung Karno, sekalipun sebuah bangsa sudah memproklamirkan kemerdekaan, bentuk-bentuk kolonialisme lama masih bercokol. Kolonialisme lama, dengan menggunakan jubahnya yang baru, yakni neo-kolonialisme, akan terus menjaga kepentingan-kepentingannya di bekas negara jajahan.

Keyakinan Bung Karno itu tidak salah. Memasuki dekade 1950-an, sebagian besar ekonomi Indonesia masih di dalam genggaman perusahaan asing. Sebagian besar malah di tangan perusahaan-perusahaan Belanda. Di jaman itu dikenal lima perusahaan Belanda (The Big Five) yang sangat dominan, yakni  Jacobson  & van den Berg, Internatio, Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves, dan Geo Wehry (Muhaimin, 1991:30).

Intervensi politik Belanda juga masih kuat. Militer Belanda, misalnya, menjalankan Misi Militer untuk mempengaruhi proses reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia. Tak hanya itu, sistem hukum kita masih produk kolonial. Di bidang kebudayaan, karakter dan identitas nasional kita belum berkembang kuat.

Bung Karno sangat menyadari kenyataan itu. Karenanya, ia mengisyaratkan agar “revolusi dilanjutkan”—dengan jargon “Revolusi Belum Selesai”—yang ditujukan untuk merombak seluruh struktur kolonial. Memang, belajar dari pengalaman negara lain, setiap negara bekas jajahan memang mutlak melakukan dekolonialisasi.

Yang harus disadari, dekolonialisasi tidak sebatas trasfer kekuasaan, ataupun pengambil-alihan kekayaan dari tangan asing ke perusahaan nasional. Kata Bung Karno, dekolonialisasi tidak sebatas Indonesianisasi.

Dekolonialisasi adalah pembongkaran terhadap semua struktur ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang merintangi proyek emansipasi nasional. Dekolonialisasi bukan hanya bergerak di tataran praksis kebijakan, tapi juga mencakup cara berfikir dan mentalitas. Ini termasuk pembongkaran terhadap semua struktur, narasi, dan hirarki, yang dipakai kolonialisme untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam ekonomi, misalnya, dekolonialisasi itu mencakup perombakan terhadap struktur dasar perekonomian, yakni dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional-merdeka. Di sini, bukan cuma soal pengambil-alihan kapital dan perusahaan asing, tetapi merombak struktur perekonomiannya: struktur kepemilikan (dari kapital asing menjadi nasional), orientasi produksi (dari ekspor menjadi prioritas untuk kebutuhan rakyat), dan kekuatan produktif (dari bergantung pada pihak asing menjadi bersandar pada kekuatan sendiri).

Karena itu, proyek dekolonialisasi memerlukan waktu panjang dan tekanan politik. Di era Bung Karno, penyelesaian masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya negeri dilakukan dengan mengedepankan mobilisasi massa popular (petani, buruh, perempuan, pemuda, dan seniman progressif).

Muara dari dekolonialisasi adalah terkonsolidasinya sebuah bangsa yang merdeka secara ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Bung Karno menegaskan ini di Rapat Pimpinan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), 17 Juni 1965, bahwa perjuangan kebangsaan adalah membangun Indonesia yang politiknya berdaulat, yang ekonominya berdikari, yang kebudayaannya berkepribadian.

Sayang, proyek dekolonialisasi itu tidak berjalan hingga tuntas. Penentangan pihak kolonialis, yang disokong oleh elit-elit lokal, telah mengakhiri proyek dekolonialisasi itu melalui penggulingan Bung Karno di tahun 1965/66. Dan segera setelah kejadian itu, kolonialisme menciptakan dan memelihara rejim nasional yang sangat tunduk pada kekuatan asing.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut