Palestina sering diperlakukan seolah-olah ia adalah tragedi yang berdiri sendiri; dianggap sebagai konflik lokal yang terlalu rumit dan jauh dari urusan sehari-hari masyarakat Indonesia. Cara membaca seperti ini keliru dan kekeliruan ini berakar dari ketidaktahuan bahwa apa yang terjadi di Palestina terhubung langsung dengan bencana dan kekerasan di banyak tempat lain.
Jika kita melihat Palestina berdampingan dengan bencana ekologis di Sumatra dan politik “koboy” ala Trump di Amerika Latin, maka jelas terlihat: Palestina adalah bagian dari pola global yang sama. Dari banjir akibat deforestasi di Sumatra, perang berkepanjangan dan penghancuran sistematis di Gaza, hingga agresi AS di Venezuela yang kaya sumber daya, semua krisis ini lahir dari satu sumber yang sama, yaitu sebuah sistem kapitalisme global yang bertahan hidup lewat perampasan, ekstraksi, dan kekerasan yang dilembagakan
Bencana banjir besar yang melanda Sumatra adalah contoh nyata dari pola tersebut. Data terbaru menunjukkan sekitar seribu orang meninggal, ribuan luka-luka, dan hampir satu juta orang terpaksa mengungsi. Seperti ditulis Bobby Ciputra (2025), banjir ini bukanlah musibah alam yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari dua dekade perusakan hutan yang disengaja dan sistematis. Setiap tahun, ratusan ribu hektar hutan primer dibabat untuk kebun sawit, tambang, dan industri pulp-kertas. Hingga hari ini, lebih dari 200 ribu hektare hutan Indonesia hilang setiap tahun, diperparah oleh 1.907 izin usaha pertambangan aktif yang telah mengubah sekitar 2,45 juta hektare hutan—yang seharusnya menjadi penyerap air alami—menjadi lahan tandus milik korporasi.
Karena itu, penyebab utama kehancuran ini bukanlah hujan ekstrem atau perubahan cuaca semata, melainkan korporasi besar dan konglomerat agribisnis yang dilindungi negara. Di saat yang sama, negara-negara kaya di Barat menuntut Indonesia untuk menjaga “paru-paru dunia” dan mendanai upaya-upaya “adaptasi perubahan iklim,” termasuk kredit karbon. Padahal, mereka pula yang memiliki saham di korporasi-korporasi pelaku deforestasi dan mengimpor komoditas hasil perusakan hutan. Sementara itu masyarakat yang menanggung akibatnya, mulai banjir, longsor, kehilangan rumah, dan hancurnya kehidupan. Inilah kolonialisme iklim dalam bentuk baru: eksploitasi lama yang dibungkus dengan bahasa hijau dan moralitas palsu (Ciputra, 2025).
Ketika bencana ekologis di Sumatra, Amazon, atau Afrika Tengah dibaca berdampingan dengan apa yang terjadi di Gaza, tampak jelas bahwa kehancuran tersebut bukan kebetulan geografis, melainkan ekspresi berbeda dari satu sistem ekonomi-politik yang sama. Kapitalisme global kontemporer bekerja terutama melalui apa yang oleh Eduardo Gudynas (2019) disebut sebagai extractivisms: mode perampasan yang mengambil alam dan kehidupan sosial dalam skala besar untuk pasar global, sambil secara sistematis menyingkirkan dampak sosial dan ekologis dari perhitungan ekonomi. Ekstraktivisme bukanlah produksi berkelanjutan, melainkan perampasan, yaitu menguras apa yang ada, lalu berpindah ke wilayah lain setelah wilayah itu habis dikeruk dan yang tersisa hanya kehancuran.
Di titik inilah pemikiran Jason W. Moore membantu menjelaskan mengapa kehancuran ekologis di Asia Tenggara tidak bisa dipisahkan dari perang di Timur Tengah. Dalam Capitalism in the Web of Life, Moore (2015) menegaskan bahwa kapitalisme tidak bertahan terutama melalui produksi pasar semata, melainkan melalui penciptaan Cheap Nature—aliran berkelanjutan dari pangan murah, energi murah, bahan mentah murah, dan tenaga kerja murah. Hukum nilai kapitalisme, tulis Moore, pada dasarnya adalah law of Cheap Nature: sebuah medan gravitasi yang memaksa sistem terus mencari wilayah baru untuk mengapropriasi [perampasan/pengerukan] alam dan kehidupan sosial dengan biaya serendah mungkin.
Dalam kerangka ini, pengusiran masyarakat adat di Sumatra atau Amazon, atau dimana saja bukanlah kasus unik, melainkan kebutuhan struktural. Kapitalisme bertahan dengan membuka frontiers of appropriation—wilayah-wilayah yang “dibuka” melalui kekerasan, kolonialisme, dan penghancuran relasi sosial-ekologis lama. Alam, komunitas lokal, dan kerja yang tidak dibayar direduksi menjadi input murah agar akumulasi modal dapat berlanjut.
Yang krusial, Moore menegaskan perbedaan antara eksploitasi dan apropriasi (perampasan). Buruh yang dikomodifikasi dieksploitasi; sementara sebagian besar manusia dan alam di luar pasar kerja—perempuan, masyarakat adat, ekosistem, dan kehidupan sosial—dirampas. Setiap eksploitasi tenaga kerja, tulis Moore, bergantung pada perampasan yang jauh lebih besar atas kerja dan energi yang tidak dibayar. Dengan kata lain, kapitalisme ekstraktif hanya bisa berjalan jika sebagian besar kerja dan kehidupan tidak diakui sebagai nilai.
Perkembangan terbaru di Venezuela juga mengungkapkan bagaimana ekstraktivisme beroperasi tidak hanya melalui kehancuran ekologis dan perang, tetapi juga melalui paksaan politik langsung. Penculikan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat—dibingkai di bawah bahasa “penegakan hukum” dan “demokrasi”—tidak dapat dipisahkan dari adanya sumber daya alam yang sangat kaya di Venezuela, terutama minyak, gas, dan mineral kritis. Dalam logika kapitalisme ekstraktif, kedaulatan dapat dibuang ketika suatu wilayah menolak bergabung ke dalam sirkuit modal global.
Destabilisasi politik, sanksi, dan sintervensi langsung berfungsi sebagai alat apropriasi, yang bertujuan untuk membuka kembali akses ke energi murah dan sumber daya strategis. Dengan demikian, Venezuela berada di “kubu” yang sama dengan Gaza dan Sumatera sebagai situs di mana kekerasan dimobilisasi untuk memulihkan akses ekstraktif. Kasus agresi AS di Venezuela menunjukkan bahwa kapitalisme global tidak hanya mengekstrak alam dan tenaga kerja, tetapi juga otonomi politik itu sendiri.
Logika ekstraktif ini menemukan bentuknya yang paling brutal dalam perang. Gaza adalah zona ekstraksi konflik. Jika di Sumatra yang diekstraksi adalah kayu dan lahan, di Gaza yang diekstraksi adalah konflik itu sendiri, yaitu sebagai sumber nilai ekonomi. Infrastruktur sipil dihancurkan secara sistematis: rumah sakit, sekolah, jaringan air dan listrik dilumpuhkan. Penghancuran ini kemudian dipasarkan sebagai bukti efektivitas teknologi militer dan sistem pengawasan yang “battle-tested”.
Antony Loewenstein (2023), dalam The Palestine Laboratory, menunjukkan bagaimana Gaza berfungsi sebagai laboratorium hidup bagi industri keamanan global. Teknologi yang diuji pada warga Palestina diekspor ke berbagai penjuru dunia. Perusahaan-perusahaan seperti Elbit Systems, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, dan Boeing menjadi pemasok utama tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Amerika Serikat dan rezim-rezim lain. Drone buatan Elbit yang pertama kali digunakan di Gaza kemudian diuji di perbatasan AS-Meksiko, tempat migran dan masyarakat adat diperlakukan sebagai ancaman yang harus dimonitor, dikendalikan, bahkan dibunuh.
Gudynas membantu kita melihat bagaimana ekstraktivisme bekerja secara konkret melalui perampasan wilayah, alam, dan kehidupan yang difasilitasi oleh negara. Sementara Moore membawa kita lebih dalam, menunjukkan bahwa perampasan tersebut bukan penyimpangan, melainkan fondasi hukum nilai kapitalisme itu sendiri. Dalam kerangka ini, hutan Sumatra dan kehidupan warga Gaza bukan dua tragedi terpisah, melainkan dua bentuk Cheap Nature dan Cheap Life (“sumber alam murah dan nyawa murah”) yang sama-sama dirampas agar sistem kapitalisme global dapat terus berfungsi.
Dari kaca mata yang diberikan Gudynas dan Moore, kita bisa melihat bahwa kapitalisme global tidak hanya mengekstraksi alam, tetapi juga mengekstraksi kekerasan. Konflik yang berkepanjangan bukan kegagalan sistem di kawasan lokal, melainkan syarat keberlanjutan kapitalisme global. Asia, Afrika, dan Amerika Latin terhubung dalam satu rantai ini. Dari hutan Sumatra yang digunduli, Amazon yang dibakar, minyak Venezuela, tambang di Afrika Tengah, hingga Gaza yang dibombardir, adalah korban yang sama. Modal transnasional berpindah lokasi, mengganti objek ekstraksi, tetapi mempertahankan mekanisme yang serupa, yaitu profit dikedepankan dibanding kehidupan, negara menjadi fasilitator, dan kekerasan sebagai instrumen.
Karena itu, Palestina adalah korban paling nyata dan paling sadis dari cara kerja kapitalisme global hari ini. Mendukung Palestina bukan sekadar solidaritas kemanusiaan, tetapi tindakan politik melawan sistem yang sama yang menenggelamkan desa-desa di Sumatra dan memproduksi perang tanpa akhir di negara-negara Selatan. Selama hukum nilai kapitalisme terus bekerja sebagai hukum Cheap Nature dan Cheap Life, kehancuran, baik itu ekologis maupun kemanusiaan, akan terus direproduksi di berbagai penjuru dunia.
Dina Yulianti Sulaeman, Penulis Merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran