Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi Terhadap Rakyat

Pemerintah melalui Menko Perekonomian telah memastikan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi mulai Januari 2011. Sebelumnya, pada bulan September lalu, Kepala Badan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BP Migas) Tubagus Haryono telah menyampaikan rencana pembatasan tersebut. Pembatasan ini merupakan bahasa lain dari pencabutan subsidi BBM yang, terlepas dari berbagai argumentasi yang menyertainya, di seluruh dunia telah dikenal sebagai salah satu ciri khas dari kebijakan pemerintahan neoliberal. Perbedaan yang dimunculkan adalah, untuk saat ini pemerintah tidak menggunakan kata “menaikkan harga BMM”, melainkan “pembatasan BBM bersubsidi” atau “kuota subsidi BBM”.

Dari eufemisme (penghalusan kata) ini pemerintah kemudian mengembangkan argumentasi untuk mengarahkan pemahaman bahwa pihak yang terkena dampak “pembatasan” tersebut hanya segelintir kalangan, terutama kelas menengah dan atau orang-orang berada. Misalnya dengan mengajukan aturan penjualan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi dan atau mobil keluaran tujuh tahun terakhir dengan mekanisme tertentu. Dengan demikian dampak politik berupa reaksi penolakan akan lebih lemah, atau setidaknya masih bisa dibendung oleh penguasa. Entah memang karena tak peduli, sangat jarang pemerintah, ataupun melalui para ahli ekonomi pendukungnya, melihat dampak berantai dari keputusan semacam ini terhadap rakyat miskin, kaum buruh, petani, ataupun para usahawan bermodal kecil tiap kenaikan harga (sekecil apapun) selalu terasa dampaknya.

Keberadaan BBM bersubsidi dipersoalkan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang dalam pandangan ini sudah sewajarnya dihapuskan. Pemerintah mengeluhkan kenaikan jumlah anggaran untuk subsidi BBM sampai sekitar 2 sampai 3 triliun rupiah akibat “pembengkakan” konsumsi tahun 2010. Keluhan ini tampak menjadi suatu paradoks, ketika di sisi lain kebijakan pemerintah justru terus saja mendukung peningkatan penjualan atau kredit kendaraan bermotor sebagai mesin pemakai energi BBM terbesar. Dalam kasus ini dapat terbaca, bahwa monopoli pemodal besar asing terhadap pemasaran kendaraan bermotor telah bersekongkol dengan monopoli para pemodal besar pada sektor energi atau perminyakan yang juga mayoritas dikuasai perusahaan raksasa asing (terutama perusahaan SPBU di sektor hilirnya) seperti Shell dan Petronas. Pertamina, yang selain dijadikan sapi perah para pejabatnya juga telah disulap menjadi perusahaan yang semata berorientasi profit, disinyalir tidak siap secara teknis melayani ‘konsumen’ dengan mekanisme penjualan yang akan diterapkan nanti.

Kedaulatan penguasaan dan pemasaran energi sebagai salah satu dasar terpenting bagi kemajuan perekonomi rakyat sedang kembali hadir untuk disikapi. BBM memang hanya salah satu jenis energi, namun jenis ini masih banyak digunakan baik untuk industri maupun aktivitas transportasi. Pemotongan subsidi BBM memang “bukan hal baru”, dan suara-suara penolakan terhadapnya selama ini sering membentur tembok tebal rezim neoliberal. Kali ini pemotongan terhadap subsidi BBM dilakukan, dan suara penolakan masih sayup-sayup terdengar. Sementara dampak berantai dari kebijakan ini kembali dirasakan oleh rakyat banyak.

Bagaimana memberikan “warna populis” terhadap kebijakan yang sebenarnya “tidak populis” adalah salah satu kelihaian rezim neoliberal. Di sini kita perlu memblejeti dan menggugat keputusan pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan penghematan APBN, karena tidak tampak usaha yang serius dari pemerintah membatasi pengeluaran anggaran negara untuk membayar utang luar negeri, atau pengeluaran untuk belanja para pejabat di berbagai tingkatan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut