Tjipto Mangunkusumo: Pendobrak Feodalisme Dan Pejuang Kesehatan Rakyat

Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo Jakarta, siapa yang tak kenal? Itulah bukti penghargaan bagi hidup dan perjuangan dr. Cipto Mangunkusumo. Tapi dr. Cipto yang identik dengan nama rumah sakit itu tak hanya bergerak di lapangan kesehatan. Ia pun mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat melalui perjuangan sosial, politik dan budaya. Di samping mengembangkan Kartini Club, Cipto juga bara-api bagi pendirian Ikatan Dokter Indonesia yang pada mulanya bernama Vereniging Van Indische Artsen tahun 1911.

Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai orang yang welas asih terhadap rakyat miskin, pemberani, progresif, dan anti budaya feodal bahkan ia bisa menjadi pemberang dan pemarah terhadap mereka yang pro feodal dan pro kolonial. Sikap menentangnya terhadap budaya Kraton yang feodal ia wujudkan dengan menulis dan mementaskan Mangir yang berani melawan kekuasaan Mataram. Dengan mengejek bahkan ia tak segan membawa delmannya dengan tenang memasuki alun-alun kraton Surakarta, tempat yang sebenarnya dikhususkan buat kereta Sultan dan Pangeran. Untuk ini tak ada yang berani mengusik Cipto, Siapa yang tak kenal Cipto? Orang yang berhasil memberantas wabah Pes di Malang, seorang Dokter Bumiputra yang dihormati termasuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk kerja rela dan beraninya di Malang itu, Cipto telah dianugerahi penghargaan terhormat bintang Orde Van Orange Nassau dari Pemerintah Hindia Belanda. Untuk ini ada cerita, bintang jasa itu diletakkan di pantatnya. Penghargaan ini pun kemudian dikembalikan setelah dia tidak diperbolehkan membantu rakyatnya yakni ketika wabah pes terjadi lagi di Solo. Di masa menjelang ajalnya pun, Cipto masih sempat memfasilitasi pertemuan pemuda-pemuda anti fasis (Jepang) yang kemudian menjadi Geraf (Gerakan Rakyat Anti Fasis) di rumahnya.

Cipto Mangunkusumo dilahirkan di Pecangakan, Ambarawa, tahun 1886 dari keluarga kelas menengah. Dengan demikian Cipto dibesarkan dalam ruang politik kolonial Belanda yang baru: Politik etik yakni politik balas budi kepada kaum Bumi Putera yang telah membuat negeri Belanda makmur. Perubahan ini terjadi karena kemenangan paham liberal di Eropa dengan panji-panji: liberty, egality dan fraternity yang juga merupakan hasil kemenangan Revolusi Borjuis Perancis. Politik balas budi ini dilaksanakan dengan program edukasi, irigasi dan transmigrasi. Dibalik program ini sebenarnya kolonial Belanda juga sedang menciptakan tenaga kerja yang murah tapi trampil membaca, menulis dan menghitung untuk menopang dan menangani pabrik dan perkebunan modern dalam perspektif kapitalistik.

Daripada menjadi Pangreh Praja, Cipto justru mendesak ayahnya agar dibolehkan melanjutkan sekolah ke Sekolah Dokter Jawa Stovia (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen) di Batavia, Jakarta saat ini. Di masa ini masih sering dianggap penting garis keterunan seseorang. Cipto sendiri bukan golongan rakyat jelata, tapi jelas pula ia bukan golongan bangsawan. Walau begitu Cipto menjadi daya tarik sendiri karena cerdas, bandel, rajin, serius dan suka kebebasan. Dia juga lebih suka mendengarkan ceramah, berpidato, dan membaca buku dibanding menghadiri pesta-pesta. “Onze tjip” atau “tjip kita”, tanpa embel-embel gelar bangsawan, begitulah kemudian Cipto Mangunkusumo lebih dikenal.

Tahun 1905, Cipto lulus dari STOVIA. Cipto pun wajib menjalani masa dinas pemerintah dengan berpindah-pindah: mulai dari Stads, verband, Glodok, Amuntai, Banjarmasin dan terakhir di Demak. Perpindahannya hampir semua karena bentrok dengan pimpinannya. Cipto pun lantas melepaskan ikatan dinasnya demi kemerdekaan dirinya dalam membela rakyat yang tertindas. Ia keliling kota di Jawa, seperti Solo, Malang, dan Bandung.

Di Harian De Locomotief tahun 1907, Cipto menyatakan bahwa feodalisme dan kolonialisme adalah sumber penderitaan bagi rakyat. “Dalam masyarakat feodal berlaku ketentuan bahwa keturunanlah yang menentukan nasib seseorang, sehingga anak desa akan tetap menjadi anak desa, yang tertinggal dari anak bupati atau kaum ningrat lainnya.” Ia pun menentang dekrit bahwa jabatan Bupati dilanjutkan turun-temurun. Bagi Tjipto, yang menentukan adalah pengetahuan dan kemampuan, bukannya keturunan. Di tahun itu pula ia bertemu dengan Wahidin, seorang dokter Jawa dari lulusan abad 19 yang baru saja menyelesaikan perjalanan mengelilingi pulau Jawa. Dari dia, ia mendapatkan cakrawala baru, tentang apa yang terjadi dengan negeri ini: betapa terbelakang dan menderitanya rakyat di bawah kolonialisme Belanda. Mulailah ia menjadi pemberontak yang bersemangat.

Wahidin juga berseru pada murid-murid kedokteran Stovia agar mencari jalan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Serua itu dijawab dengan membangunkan Budi Utomo pada tanggal 20 mei 1908. Cipto sendiri, yang sudah menjalani dinas dokter di Demak pada kongres peresmian dan pengesahan anggaran dasar Budi Utomo, di Yogyakarta, 5 Oktober 1908, menjabat sebagai Komisaris. Dalam waktu tiga bulan anggota Budi Utomo mencapai 650 orang. Pada bulan Juli 1908, diadakan Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Di sini, Cipto menginginkan Budi Utomo menjadi partai politik yang beranggotakan  masyarakat banyak bukan hanya priyayi, dan tak hanya mencakup Jawa dan Madura saja tapi juga mencakup wilayah Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1909, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 orang, tapi Cipto keluar sebab Budi Utomo semakin menjadi organisasi priyayi Jawa yang lebih banyak berbicara tentang Jawa. Organisasi ini pun jatuh jatuh ke pangkuan para pejabat pemerintah kolonial.

Keluar dari Budi Utomo, bersama Soewardi dan Doewes Dekker, Cipto membentuk Indische Partij (IP) pada 25 Desember 1912 di Bandung. Tujuannya: hendak membangunkan patriotisme Hindia dan menyiapkan kemerdekaan sebuah tanah air yang satu untuk segala suku, segala ras. Dengan begitu Cipto tak hanya berjuang untuk Jawa. Mereka pun dikenal sebagai tiga serangkai.

Pada tahun 1913, Cipto bersama dengan Suyatiman (Sutatmo) Suryokusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Wignya-disastra, dalam rangka menyambut peringatan seratus tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Perancis, mendirikan Inlandsche Comite tot Herdenking van Nederlands Honderjarige Vrijheid (Komite Bumiputera untuk Peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Belanda) yang juga merupakan organisasi tandingan dari komite yang dibentuk pemerintah Belanda. Komite ini menerbitkan pamflet yang menyerang kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pamflet pertama, diterbitkan 12 Juli 1913, berisi tuntutan membentuk parlemen Hindia dan dihapuskannya pasal 111 Indischestaatregering tentang pembatasan hak berorganisasi bagi bumiputera. Pamflet kedua terbit 19 Juli 1913, berisi tulisan Soewardi Soerjaningrat berjudul Als Ik eens Nederlander was (terjemahan Melayu: Djika saja Nederlander), yang dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. Pamflet kedua kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdoel Moeis. Kepada Moeis yang ragu-ragu, Cipto mengatakan: “Jangan khawatir, saya akan mengambil semua tanggung jawab itu.” Dengan demikian, pamflet ini pun menjangkau pembaca yang lebih luas. Beredarnya pamflet ini tentu saja mengkhawatirkan pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial pun bergerak membungkam aktivitas Comite Boemi Poetera. Pamflet tersebut disita. Menghadapi tindakan pemerintah kolonial ini, 26 Juli, Cipto menulis artikel untuk De Expres berjudul “Kracht en Vrees” (kekuatan dan ketakutan). Ia menyatakan: Jika pemerintah semakin menekan aktivitas komitenya, perlawanan lebih keras justru kian tumbuh dan konsekuensinya Comite Boemi Poetera akan terus melanjutkan perjuangannya. Pada 30 Juli, Pemerintahan Kolonial menangkap Cipto, Soewardi, Moeis, dan Wignjadisastra.

Cipto kemudian dibuang ke pulau Banda tapi memilih dibuang ke Belanda, bersama Suwardi Surjaningrat dan Douwes Dekker. Udara dingin Belanda menyebabkan penyakit asmanya semakin parah. Cipto pun diijinkan pulang ke Solo. Walau begitu perlawanan Cipto tak surut. Ia bahkan menuntut pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Rakyat (Volksraad). Meskipun pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Rakyat seperti tuntutan Cipto, Cipto masih juga terus mengkritik terutama soal proses pemilihan. Lagi-lagi, Cipto kembali dibuang, tahun 1920. Tapi kali ini dia menjadi tahanan kota di Bandung. Di sini, bertemu Ir. Soekarno dan ikut membidani lahirnya Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Akhir tahun 1926, Cipto dipindahkan lagi ke pulau Banda, Makassar, atas tuduhan ikut terlibat secara tidak langsung dengan gerakan komunis. Tahun 1940, pemerintah memutuskan untuk memulangkan Cipto ke Sukabumi karena kondisi kesehatannyamemprihatinkan dan penyakit asmanya kian parah. Cipto semakin kurus dan sudah tak mampu lagi mengenali orang-orang yang menjenguknya. 8 Maret 1943, Cipto meninggal dunia di Jang Seng, yang sekarang menjadi RS Husada, Jakarta. Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa.

Sampai sekarang, rakyat pun masih dililit kemiskinan, sakit dan lapar. Sekolah pun semakin menjadi barang mahal dan semakin menunjukkan hanya orang-orang berduit saja yang bisa menjangkaunya. Demikian pula masalah kesehatan. Busung lapar, kurang gizi, muntaber, malaria dan lumpuh layuh semakin akrab bercengkrama dengan rakyat miskin. Tak heran bila muncul ungkapan sinis: Orang miskin dilarang sekolah dan orang miskin dilarang sakit. Situasi ini seharusnya memunculkan orang-orang yang peduli dan rela bekerja pada kemajuan kesejahteraan rakyat. Cipto-lah cermin yang tepat untuk perjuangan ini sebab dia memanglah Onze Tjip, Tjip kita: pendobrak tak ragu pada feodalisme dan pejuang kerakyatan yang berani.

A. J. Susmana, Kader Partai Rakyat Demokratik, Alumnus Filsafat UGM

Cat: Artikel ini pernah dimuat di koran PEMBEBASAN edisi 17 tahun IV Juli-Agustus 2005

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut