Catatan Dari Perlawanan Mahasiswa Di Makassar

Keluar dari bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, saya langsung disambut banyak sekali baliho kampanye. Dari iklan komersil, calon legislatif, calon Walikota, hingga Calon Presiden. Semuanya bercampur-aduk.

Namun, di sela-sela baliho dan poster itu, ada spanduk putih yang nyempil. Spanduknya warna putih. Mirip dengan spanduk-spanduk sosialisasi yang dibuat orang-orang pemerintah. Tulisannya mencolok: Kami Warga…Siap Menghadapi Demo Mahasiswa Yang Anarkis!

Rupanya, setelah saya makin jauh menyusuri jalanan kota Makassar, spanduk semacam itu banyak ditebar. Warna spanduk dan gaya tulisannya seragam. Udara kota Makassar saat itu cukup panas. Tetapi, hal itu tak menghalangi hati kecilku berbisik lirih: Ah, ini pasti spanduk bikinan rezim berkuasa untuk memojokkan gerakan mahasiswa.

Tiba di kantor Partai Rakyat Demokratik (PRD), suasana sepi menyambut saya. “Hari ini ada aksi LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi). Kawan-kawan ke sana semua,” ujar pria kurus dengan rambut agak cepak kepada saya. “Sudah tiga hari berturut-turut kawan-kawan LMND Makassar menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM,” tambahnya.

Suasana langsung sepi begitu mereka beranjak ke titik aksi. Saya pun memilih membaringkan badan di kamar atas. Eh, ternyata saya ketiduran panjang. Saya baru terbangun begitu suara ramai datang mengusik. Mungkin kawan-kawan sudah pulang dari aksi, pikirku. Saya langsung turun ke lantai bawah, menebar senyum ke semua orang, dan bergabung dengan perbincangan mereka.

Memang, beberapa minggu menjelang rencana pengumuman kenaikan harga BBM (tanggal 17 Juni 2013), gerakan mahasiswa di Makassar sudah bergerak. Hampir setiap hari terjadi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kota yang dijuluki ‘Kota Daeng’ ini. Bahkan, tak jarang aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM itu berakhir bentrok dengan aparat keamanan.

“Di kota Makassar, demonstrasi menolak BBM sudah panas, Bung. Tetapi di kota-kota (di Indonesia) lain kok belum begitu kelihatan. Makassar sudah mempelopori, Bung,” ujar Muhamad Asrul, Ketua LMND Kota Makassar. Selain menjadi aktivis LMND, dia juga menjadi pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) kota Makassar.

Menurut Asrul, ada dua kelompok gerakan yang cukup massif dalam aksi menolak kenaikan harga BBM di Makassar akhir-akhir ini. Pertama, gerakan yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di masing-masing kampus. Ini terutama di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muhammadiyah (Unismuh), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Kedua, gerakan yang didorong oleh organisasi ekstra-kampus dan organisasi gerakan rakyat di bawah naungan Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (GRAKNAS). Front ini terdiri dari LMND, KAMMI, GMNI, PRD, SRMI, PMKRI, dan sejumlah BEM dari kampus kecil di Makasssar.

Masalahnya, kata Asrul, masing-masing gerakan ini bergerak sendiri-sendiri. Nyaris tidak ada koordinasi antara kelompok yang berlawanan ini. “Kalau kawan-kawan di BEM, biasanya mereka hanya menggelar aksi di depan kampus, bakar ban, blokir jalan, dan bentrok dengan polisi,” ujar Asrul.

Memang, gerakan mahasiswa di Makassar identik dengan bakar ban, penyanderaan mobil, dan pemblokiran jalan. Dulu, ketika masih menjabat Ketua LMND Makassar, saya sering bersitegang dengan kelompok BEM karena metode mereka tersebut. Dalam benak saya kala itu, metode semacam itu justru berpotensi membuat gerakan mahasiswa kehilangan dukungan dari rakyat. Apalagi, jika Polisi dan Media turut membesar-besarkan dampak aksi semacam itu, seperti kemacetan dan rusaknya fasilitas umum, gerakan mahasiswa bisa terisolasi.

Bakar ban dan blokir jalan juga bukan hal baru di Makassar. Biasanya, hanya bermodalkan kekuatan 5-6 orang, mahasiswa di Makassar sudah berani membakar ban di tengah jalan dan memblokir jalan. Aktornya pun tak harus mahasiswa atau organisasi radikal. Aktivis atau organisasi moderat pun sering melakukan itu.

Bentrok bukan hal baru juga bagi mahasiswa di Makassar. Secara historis, sejak di era orde baru, kampus-kampus di Makassar sering diserbu Militer-Polisi. Salah satu peristiwa yang paling dikenang adalah Amarah–akronim dari “April Makassar Berdarah”, yaitu peristiwa represi terhadap gerakan mahasiswa yang menolak kenaikan tarif angkutan umum di Makassar. Saat itu, polisi dan TNI menyerbu masuk ke kampus-kampus. Salah satunya adalah penyerbuan ke kampus UMI. Saat itu tentara, yang dikawal dengan panser atau lapis baja, masuk menyerbu mahasiswa di dalam kampus. Banyak mahasiswa yang gugur dalam peristiwa itu. Inilah yang memicu sentimen anti-aparat (TNI/Polri) di kalangan gerakan mahasiswa di Makassar cukup kuat.

“Waktu rencana kenaikan BBM tahun lalu, BEM-BEM itu masih bergerak bersama. Meskipun aliansinya beda dengan aliansi kita. Tetapi biasanya mereka konvoi dan kemudian mengarah ke satu titik aksi utama. Biasanya jalan layan alias Fly Over itu,” ujar Makbul Muhamad, Ketua LMND Wilayah Sulawesi Selatan.

Di Makassar, salah satu tempat favorit untuk menggelar aksi demonstrasi adalah jembatan layang (Fly Over). Dulu tempat ini disebut “Jalan Tol Reformasi”. Entah bagaimana ceritanya, hampir setiap aksi demonstrasi pasti tumpah ruah di Tol Reformasi itu. Alhasil, ketika ada momentum besar, kawasan ini akan dipenuhi dengan massa aksi yang menyemut. Inilah “Lapangan Tahrir”-nya gerakan mahasiswa dan rakyat di Makassar.

Nah, tahun ini, Tol Reformasi masih agak sepi dari demonstrasi. Padahal hari itu, hari Minggu lalu, adalah H-1 menjelang pengumuman kenaikan harga BBM. Biasanya, kalau sudah begitu, aksi demonstrasi bisa berlanjut hingga malam hari. Suasana sudah genting. Bekas ban bekas yang habis dibakar bisa dilihat di mana-mana. Tetapi kok tahun ini agak sepi.

Menurut Makbul, sejak gerakan BEM memilih bergerak di depan kampus masing-masing, mobilisasi massa dalam jumlah besar nyaris belum pernah terlihat. Hanya GRAKNAS yang setia melakukan mobilisasi dan menggelar aksi di Tol Reformasi atau kantor DPRD Sulsel.

“Memang, beberapa BEM di Makassar mulai dikoordinir oleh KONAMI (Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia). Sejak itu, metode perlawanan mereka bergerak di kampus masing-masing dan konfrontasi dengan aparat keamanan,” kata Makbul.

KONAMI lahir dari konsolidasi gerakan mahasiswa tahun 2012 lalu. Mereka menghimpun puluhan BEM, organisasi mahasiswa, komite aksi tingkat kampus, dan organ mahasiswa lokal. Sejumlah tokoh oposisi, seperti Ratna Sarumpaet, Adhie Massardi, Adian Napitupulu (pentolan Forkot) dan Haris Rusli Moti, menjadi motor konsolidasi gerakan mahasiswa ini.

Dalam hal metode perlawanan, KONAMI sangat dipengaruhi gaya Forkot (Forum Kota), yakni aksi-aksi radikal dan konfrontasi langsung. Di Jakarta, metode itu kerap dipraktekkan oleh mahasiswa UBK (Universitas Bung Karno) dan UKI (Universitas Kristen Indonesia). Di kedua kampus itu pengaruh Forkot memang sangat kuat. Biasanya, mereka akan menggelar aksi radikal di depan kampus: membakar ban bekas dan blokir jalan. Biasanya, metode ini akan direspon polisi dengan keras. Terjadilah bentrokan. Biasanya, bila sudah terdesak, mahasiswa akan mundur ke dalam kampus untuk menyeret mahasiswa lainnya.

Mereka berharap, bentrokan-bentrokan itu akan menstimulasi sebuah solidaritas dan gerakan yang lebih luas. Radikalisme pun meluas dan menjalar ke berbagai kampus. Di masa lalu, terutama saat melawan kediktatoran Soeharto, metode itu mungkin efektif. Namun, untuk situasi sekarang ini, metode itu belum tentu efektif.

Dalam banyak kasus, seperti di Makassar, metode itu justru menjadi makanan empuk bagi media massa. Media akan senang mengangkat bentrokan itu. Bahkan, seringkali melalui siaran langsung. Tetapi, tentu saja media massa punya motif lain: mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Yang ditonjolkan media adalah kemacetan, kekesalan pengguna jalan dan warga sekitar, kerusakan fasilitas umum, dan lain-lain.

Polisi juga diuntungkan dengan metode itu. Maksudnya, dengan berbicara atas nama ketertiban umum, polisi akan gampang sekali mengadu domba mahasiswa dengan warga. Di Makassar, hal ini sangat nyata terlihat. Polisi akan memobilisasi preman dan warga binaannya, dengan mengatasnamakan warga masyarakat, untuk dibenturkan dengan gerakan mahasiswa.

Sewaktu di Makassar, saya mendapat banyak informasi bahwa massa yang dimobilisasi oleh polisi untuk menyerang demonstrasi mahasiswa adalah preman bayaran. Konon, massa preman bayaran ini selalu muncul dari belakang barikade Polisi. “Begitu preman bayaran ini menyerang mahasiswa, polisi akan mundur dan cuma menonton,” kata sumber informasi tersebut.

Sayang, media massa tidak cukup kritis ketika memberitakan bentrokan-bentrokan tersebut. Mereka pun akan memberitakan bahwa warga–yang digambarkan kesal dengan demo anarkis mahasiswa–bentrok dengan mahasiswa. Padahal, dari segi tampilan dan kemunculannya, wartawan seharusnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka itu adalah preman bayaran.

Namun demikian, strategi adu-domba ala Polisi itu dimungkinkan oleh metode aksi mahasiswa sendiri: blokir jalan dan bakar ban di tengah jalan. Alh-alih meluaskan perlawanan, metode itu justru berpotensi mengisolasi gerakan mahasiswa. Padahal, untuk menggagalkan kenaikan harga BBM, harus ada gerakan perlawanan yang melibatkan semua sektor yang dikorbankan oleh kenaikan harga BBM.

Ketua PRD Makassar, Arham Tawarrang, bilang, “gerakan mahasiswa di Makassar perlu merumuskan metode baru, yang lebih simpatik, tetapi mampu menarik dan memobilisasi massa dalam jumlah besar.”

Menurut Arham, yang mendesak adalah menyatukan gerakan mahasiswa yang masih terpencar-pencar. Seturut dengan itu, mahasiswa juga perlu mendiskusikan solusi konkret untuk menjawab persoalan rakyat. Dalam menolak kenaikan harga BBM, misalnya, mahasiswa perlu menyiapkan solusi alternatif. Mahasiswa juga harus rajin Turba (Turun Ke Bawah) ke massa Rakyat.

Soal metode, Arham lebih setuju dengan mobilisasi massa yang dikonsentrasikan di satu titik. “Kita ciptakan semacam panggung bersama. Di mana kita mengekspresikan ketidakpuasan kita terhadap kebijakan rezim neoliberal. Misalnya, menolak kenaikan harga BBM,” paparnya.

Lalu, supaya aksi tersebut lebih mengigit, perlu dirancang aksi pendudukan. Peserta aksi membangun tenda dan bertahan di sana. “Sembari kita bertahan dan menginap, kita juga menggelar diskusi-diskusi bersama dengan melibatkan rakyat luas. Aksi-aksi pendudukan, dengan tidak ada batas waktu, tentu lebih simpatik,” paparnya.

Tetapi Arham sadar, menyatukan gerakan mahasiswa tidak segampang memungungut lidi-lidi yang tercerai-berai. “Ini memerlukan kesabaran dan kerja jangka panjang. Harus ada diskusi intensif, mendorong aksi-aksi bersama, dan kesadaran bersama akan pentingnya persatuan,” katanya.

Sekarang ini mereka sedang berjuang memajukan GRAKNAS. Terbentuk tahun 2010 lalu, GRAKNAS menjelma menjadi front multi sektor: ada serikat buruh, rakyat miskin kota, dan organisasi mahasiswa. Memang ada organisasi yang keluar masuk di GRAKNAS ini. Namun, setelah hampir tiga tahun terbentuk, ada juga organisasi yang konsisten bertahan.

“Jarang-jarang ada Front yang bertahan cukup lama seperti GRAKNAS ini. Platform politiknya pun sudah maju, yakni anti-imperialisme, dan menyetujui pasal 33 UUD 1945 sebagai solusi atas sistem neoliberalisme saat ini,” kata Arham penuh semangat.

Persatuan itu memang tidak lahir dari dekrit. Tidak bisa juga bermodalkan instruksi elit-elit organisasi. Namun, ia lahir sebagai tuntutan keadaan, bahwa sistem neoliberal telah mengorbankan banyak sektor rakyat, yang kemudian dirasai dan disadari oleh mereka-mereka yang terlibat dalam perjuangan.

Karena sektor yang dikorbankan oleh neoliberalisme cukup luas, juga isu-isu yang diperjuangkannya, maka diperlukan sebuah persatuan yang luas. Namun, untuk menyatukan sektor yang sangat beragam dan luas itu, kita perlu merumuskan tuntutan-tuntutan konkret yang mewakili kepentingan mereka. Pendek kata, kita butuh mengelaborasi suatu program yang menggabungkan kepentingan dari mereka semua yang menjadi korban neoliberalisme.

Selain persatuan, hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana menyulut perlawanan rakyat yang lebih luas. Satu, perlu menciptakan panggung-panggung politik yang memungkinkan kaum pergerakan menjangkau massa lebih luas: vergadering/rapat akbar, diskusi terbuka, majelis-majelis warga, tur keliling, pawai/karnaval budaya, dan event-event massal lain-lain. Dua, perlu menciptakan struktur propaganda yang bisa menjangkau massa rakyat hingga kampung-kampung, gang-gang sempit, pabrik-pabrik, desa-desa, di atas gunung, dan pelosok-pelosok terpencil. Ini meliputi penciptaan koran bersegmen luas, radio komunitas, TV alternatif, selebaran, famplet, pasukan orasi keliling, dan lain-lain. Tiga, perlu memanfaatkan ruang-ruang politik yang diciptakan oleh rezim, seperti Pemilu, Pilkada, Pilkades, Pilkadus, Pemilihan RT/RW, Musrembang dan lain-lain.

Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Timothy Radhitya

    Betul mas, cara-cara anarkistis dalam perjuangan mahasiswa harus ditinggalkan karena hanya membuat rakyat justru tidak simpatik seperti blokir jalan, tawuran, bakar ban dsb.

    Gerakan mahasiswa harus lebih menyentuh esensinya, yaitu pencerdasan massa-rakyat akan isu yang diusung lewat aksi diskusi dan propaganda. Selain itu, protes juga harus dilakukan dengan smart, harus disertai solusi alternatif atas permasalahan yang ada, serta harus punya tujuan yang jelas. Gerakan mahasiswa harus menjadi sebuah massa-aksi yang dinamis, bukannya aksi-massa yang destruktif.