Betapa Buruknya Birokrasi Kita

Kami tidak percaya seorang tokoh, hanya dengan mengandalkan kemampuannya, bisa mengubah negeri ini. Kami hanya percaya bahwa rakyat terorganisir-lah yang bisa mengubah negeri yang sudah carut-marut ini. Alasannya sederhana: medium untuk mengubah keadaan, yakni kekuasaan politik, sekarang ini sedang dikuasai jaringan kaum serakah yang bertali-temali dengan birokrasi kotor dan korup.

Kami membayangkan, seorang tokoh pro-perubahan masuk dalam jaring-jaring kekuasaan itu, tanpa dukungan dari sebuah gerakan massa rakyat yang terorganisir, akan menjadi “tawanan” kaum serakah dan birokrasi korup itu. Ia tidak akan punya kaki dan tangan untuk menggerakkan agenda perubahannya.

Kami membayangkan jaring-jaring kekuasan itu seperti para penguasa dan para gangster dalam film “Gangs of New York”. Dalam film itu, aturan hukum dan perundang-undangan seperti tidak ada artinya. Pemilu pun hanya ritual politik belaka, sebab hasilnya sudah ditentukan oleh para gangster dan penguasa. Sedangkan rakyat, yang sudah sangat menderita akibat keadaan itu, dipaksa hidup dengan mengikuti prinsip darwinisme sosial: Survival of the Fittest!

Birokrasi kita sekarang ini tidaklah seperti yang dibayangkan Max Weber, bapak birokrasi asal Jerman itu, sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan melayani kepentingan umum. Mental birokrasi kita lebih mirip yang digambarkan Weber sebagai birokrasi patrimonial, atau mungkin lebih dekat dengan para “ganster” di New York, pada tahun 1846, sebagaimana ditunjukkan dalam “Gangs of New York”.

Pertama, birokrasi kita dibangun di atas loyalitas atau kepatuhan bawahan kepada atasan. Yang terjadi seperti slogan di masa orde baru: Asal Bapak Senang (ABS). Akibatnya, saat atasan sudah dikuasai oleh kepentingan jahat dan berlawanan dengan kepentingan rakyat, maka bawahan cenderung menurut. Ini nampak dalam penyelesaian konflik agraria, dimana birokrasi di daerah cenderung mengikut pada atasannya, sekalipun hal itu sangat berlawanan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

Kedua, birokrasi kita sangat “piawai” dalam memanipulasi Undang-Undang. Untuk mensukseskan kepentingannya, yang sedikit banyak berkaitan dengan kepentingan kelompok pebisnis, terkadang birokrat berlindung di balik tabir UU atau peraturan tertentu. Pada kenyataannya, konstitusi tertinggi tidak pernah dijalankan, bahkan diabaikan secara terang-terangan. Ini sudah tak ada bedanya dengan perilaku gangster-gangster di “Gangs of Newyork” itu.

Contoh paling sederhana dalam konflik agraria. Jelas-jelas ada UUPA tahun 1960, yang merupakan turunan langsung dari pasal 33 UUD 1945, tetapi tidak pernah dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik agraria. Maklum, UU itu sangat berpihak kepada kepentingan petani. Kenapa tidak patuh dengan UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945? sebab para birokrat itu sudah berkomplot dengan pengusaha dan mafia pertanahan.

Ketiga, sebagian besar birokrat masih menganggap jabatan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan atau kemakmuran pribadi. Akibatnya, bukan dedikasi terhadap pekerjaan yang diutamakan, melainkan mencari segala macam cara agar lekas naik pangkat atau mendapat proyek-proyek yang menghasilkan uang di luar gaji resmi. Ini pula yang menjadi penyebab mengapa birokrasi menjadi lubang tempat berkubangnya praktek korupsi.

Tapi tidak semua birokrat begitu. Kami percaya bahwa masih ada birokrat, khususnya yang berpangkat rendah, punya dedikasi kuat terhadap pekerjaan dan mengabdi kepada bangsanya. Hanya saja, jumlah mereka sangat kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa di tengah lingkungan yang sudah kotor.

Keempat, biaya birokrasi kita sangat boros tetapi kinerjanya sangat buruk. Di APBN 2012, belanja birokrat sangat besar: pemerintah pusat sebesar Rp215 triliun (2012) dan pemerintah daerah (Rp269 triliun). Bandingkan dengan subsidi BBM, yang menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat, itu hanya Rp123,6 Triliun.

Rupanya, pembiayaan yang sangat mahal itu tidak sebanding dengan kinerja birokrasi yang sangat buruk. Lihat saja yang terjadi dimana-mana: layanan publik buruk, program pembangunan tidak berjalan maksimal, pengurusan administrasi sangat berbelit-belit, dan masih banyak lagi.

Birokrasi semacam ini adalah hambatan besar. Dulu, sehabis transfer kekuasaan dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan republik, birokrasi semacam ini juga menjadi hambatan menjalankan pemerintahan Republik yang masih muda ini.

Karena itu, seperti sudah kami katakana di atas, hanya rakyat yang terorganisir dan berkesadaran maju-lah yang bisa mengubah keadaan ini. Dan jalannya hanya satu: Revolusi! Tentu saja, revolusi di sini jangan dibayangkan dengan “kekacauan berdarah”, melainkan seperti yang diungkapkan Bung Karno sebagai proses menjebol yang lama dan membangun yang baru.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut