Buruh Kaltim Serukan Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Sedikitnya 200-an buruh di Samarinda, Kalimantan Timur, bergabung dalam aksi massa memperingati Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5/2012). Mereka menyuarakan agar politik perekonomian Indonesia dikembalikan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945.

“Saat ini, politik perekonomian kita berbau neokolonialistik. Dimana-mana terjadi praktek politik upah murah. Tenaga kerja kita dikontrak dan dioutsourcing. Akibatnya, kesejahteraan kaum buruh sangat merosot,” ujar Sofyan Siswanto Gunarso, aktivis yang mewakili Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Menurut Sofyan, seharusnya politik perekonomian itu mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat, termasuk kaum buruh. Akan tetapi, pada kenyataannya, kaum buruh dan mayoritas rakyat Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun dari pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Penyebabnya, kata Sofyan, pemerintah sekarang tidak punya politik perekonomian, melainkan mengabdi kepada negeri-negeri imperialis. “Perekonomian kita saat ini murni didikte oleh negeri-negeri imperialis,” ujarnya.

Karena itu, Sofyan menegaskan, terjadilah apa yang disebut “perekonomian disusun dari kepentingan asing, oleh lembaga-lembaga dan korporasi asing, dan untuk kemakmuran korporasi asing itu sendiri.”

Aksi massa ini melibatkan buruh-buruh dari PT. Harimas Jaya Plywood. Perusahaan ini sudah dinyatakan pailit sejak 29 Juni 2010. Pengusahanya kabur dan sudah menjadi buronan. Namun, nasib 403 karyawannya sampai sekarang tidak jelas.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga lepas tangan. Berkali-kali buruh ini berupaya mempertanyakan nasibnya, tetapi mereka diperhadapkan dengan kerumitan birokrasi yang terkadang tak dimengertinya.

Sementara itu, Rizki Sanjaya, aktivis PRD Kaltim, mengajak gerakan buruh untuk memperjuangkan politik perekonomian sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.

“Politik perekonomian kita mestinya mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Di situ tegas dikatakan, perekonomian kita bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme,” kata Riski Sanjaya.

Selain itu, Rizki mengungkapkan, prinsip politik perekonomian pasal 33 UUD 1945 adalah bagaimana menyelenggarakan perekonomian, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, harus mendatangkan kemakmuran bagi rakyat.

BUNG NIKO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut