Buruh Garmen Di Denpasar Menolak Kenaikan BBM

Pemerintah yang membuat gonjang-ganjing rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat gerah sekelompok buruh garmen di Denpasar yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Bersama organisasi mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), para buruh ini mendatangi redaksi Radio Republik Indonesia (RRI) Bali.

Kelompok yang menggabungkan diri dengan nama Persatuan Rakyat untuk Kemandirian Bangsa (PERKASA) ini meminta kepada redaksi RRI untuk menyiarkan maksud dari pernyataan sikapnya untuk disiarkan kepada publik di Bali, Sabtu (31/3).

Menurut humas kelompok Perkasa, Muhammad Nawir, dampak rencana kenaikan harga BBM itu akan merugikan. “Upah minimum kota (UMK) di Denpasar itu hanya naik 10%. Sedangkan dampak dari rencana kenaikan harga BBM itu mencapai 30%. Belum lagi, ditambah dengan keaniakan biaya sewa kos rumah sudah banyak yang naik hingga Rp 100 ribu. Gak mungkin bisa, buruh hidup dengan upah dengan rencana pemerintah itu,” ujarnya.

Sedangkan upaya pemerintah pusat yang berniat membuat wacana BBM naik, lanjut Nawir, tak pernah berpikir pengaruh yang signifikan kepada kelompok buruh yang menggantungkan dirinya kepada bahan pokok dan bahan penunjang lainnya. Percuma saja, berpikir menyelamatkan ekonomi nasional tetapi tak berpikir kebutuhan dasar pelaku ekonomi sektor produksi (buruh-red).

Nawir juga menjelaskan bahwa pemerintahan SBY-Boediono menerangkan beranggapan subsidi BBM yang jumlahnya Rp 45 triliun sudah terlalu sangat membenani APBN. Tekanan ini terjadi, menurut pemerintah, karena harga patokan BBM dalam APBN sudah berbeda dengan harga minyak dunia. Pernyataaan pemerintahan ini dinilai oleh Perkasa membujuk rakyat. “Selama ini Subsidi BBM dalam APBN hanya berkisar Rp123,6 Triliun atau sekitar 9% dari total APBN. Anggaran subsidi BBM ini sangatlah kecil dibanding dengan anggaran untuk membiayai 4,7 juta orang aparatus negara yang mencapai Rp. 215,7 trilyun. Anggaran subsidi BBM ini juga lebih rendah dari dari anggaran pembayaran utang yang, pada tahun 2010, misalnya, mencapai Rp 215.546 triliun,” tegas Nawir.

Jika situasi seperti ini, imbuh Nawir, harusnya pemerintah bisa lebih memilih untuk membuat kebijakan moratorium utang luar negeri atau memangkas biaya pejabat publik yang memang selalu membengkak dalam setiap mata anggaran APBN.

Dengan aksi demonstrasi di RRI itu, Perkasa berharap BBM tak lagi naik dengan rasionalisasi yang sudah dijelaskan. Dan rasionalisasi itu dapat disampaikan kepada publik luas dengan memakai alat siaran RRI. Tetapi sayang, siang itu pihak kepolisian tak memperbolehkan pihak Perkasa untuk menyiarkan apa yang harus dijelaskan dalam pernyataan sikap yang dibuatnya. Menurut Nawir, aksi demonstrasi yang melibatkan 50 orang buruh itu akhirnya diminta segera bubar oleh pihak kepolisian karena alasan keamanan yang harus kondusif di Bali.

ABENG

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut