Tiga Cara Bung Karno Membangkitkan Nasionalisme

Senin, 13 Februari 2012 | 8:49 WIB 2 Komentar | 490 Views

BK-hijau.jpg

Banyak kalangan yang mengusulkan perlunya membangkitkan nasionalisme. Berbagai seminar, diskusi, penelitian, dan kegiatan dibuat untuk tujuan itu. Akan tetapi, seperti kita ketahui, sebagian besar proyek itu mengalami kegagalan.

Dahulu, di jaman pergerakan anti-kolonialisme, proses pembangkitan nasionalisme berhasil dilakukan. Maklum, pada jaman itu, rakyat kita berhadapan dengan musuh yang jelas dan penindasan yang juga sangat terang.

Namun, bukankah sekarang problem penjajahan juga terang. Para pengamat, juga politisi dan aktivis, ramai-ramai berbicara tentang penjajahan gaya baru. Bahkan mantan Presiden RI, BJ Habibie, pernah menyinggung istilah ‘VOC berbaju baru’. Ya, baju baru kolonialisme sekarang adalah Neoliberalisme.

Bung Karno, salah seorang motor pergerakan nasional jaman itu, ternyata punya rumus bagaimana membangkitkan nasionalisme itu. Sebab, tidak seperti di pikirkan banyak orang, membangkitkan nasionalisme jaman itu juga bukan perkara gampang; ini membangkitkan nasionalisme rakyat yang ratusan tahun tertidur.

Bung Karno pun mengajukan tiga rumus:

Pertama, menunjukkan kepada rakyat tentang masa lampau yang gemilang.

Kolonialisme membuat rakyat kita patah harapan. Tidak sedikit yang menganggap penjajahan sebagai sesuatu yang sudah ‘hukum alam’. Bahkan tidak sedikit pula yang percaya kolonialisme sebagai proyek ‘memberadabkan’ nusantara.

Karena itu, guna membangkitkan nasionalisme rakyat, Bung Karno berbicara tentang masa lampau yang gemilang. Ia berbicara tentang masa keemasan kerajaan-kerajaan nusantara, seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit.

Bung Karno berbicara tentang masa kejayaan nusantara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain, seperti Tiongkok, Persia, dan Madagaskar. Namun, tidak sedikit yang mencibir sikap Bung Karno ini.

Banyak yang menuding Bung Karno hendak menghidupkan jaman feudal. Tan Malaka, misalnya, menganggap ‘pengingatan tentang masa lampau yang gemilang’ sebagai tindakan kolot dan sudah berkarat.

Namun, di mata Bung Karno, ‘pembangkitan masa lampau’ itu bukanlah menghidupkan jaman feudal, melainkan menunjukkan bahwa nusantara punya potensi berkembang menjadi bangsa modern. Hanya saja, proses itu diganggu dan dihentikan oleh kolonialisme, sehingga perkembangan positif itu terhenti.

Kedua, menyadarkan rakyat tentang keadaan sekarang ini (penjajahan) sebagai jaman kegelapan.

Dalam urusan bongkar-membongkar kejahatan kolonialisme, mungkin Bung Karno adalah salah seorang ahlinya. Ia banyak sekali menulis karya-karya yang mengupas imperialisme dan kejahatan-kejahatannya.

Di dalam tulisan-tulisan itu, Bung Karno menyertakan data-data untuk menyakinkan orang tentang realitas penindasan itu. Ia menulis, misalnya, berapa kekayaan alam Indonesia yang diangkut oleh kolonialis.

Bung Karno mengatakan: “kesengsaraan itu bukan ‘omong kosong’ atau ‘hasutan kaum penghasut’. Kesengsaraan itu adalah suatu kenyataan atau realitet yang gampang dibuktikan dengan angka-angka.

Bung Karno juga sangat pandai menggali istilah yang tepat untuk menggambarkan penderitan rakyat Indonesia. Salah satunya Bung Karno mengatakan: “rakyat Indonesia hidup segobang sehari (2,5 sen).”

Ketiga, memperlihatkan masa depan yang berseri-seri dan gemilang.

Nah, di sini ada sedikit masalah, sebab tidak ada orang yang bisa memastikan keadaan masa depan. Paling-paling, kata Bung Karno, orang hanya bisa memberikan gambaran-gambaran saja.

Kaum marxist pun, kata Bung Karno, akan kesulitan menggambarkan masyarakat sosialis secara seksama. Paling-paling, kata Bung Karno, orang marxist menggambarkan kecenderungan-kecenderungan masyarakat sosialis saja.

Karenanya, yang paling bisa dilakukan cuma menebarkan janji-janji: kemakmuran, keadilan sosial, demokrasi, kemajuan seni dan budaya, dan lain-lain. Namun, proses merealisasikan janji-janji itu memerlukan perjuangan.

Nah, rumus Bung Karno membangkitkan nasionalisme itu  bisa diringkas sebagai berikut: “rakyat Indonesia yang dahulu begitu bersinar-sinar dan tinggi kebesarannya, meskipun sekarang sudah hampir menjadi bangkai, rakyat Indonesia itu pasti cukup kekuatan dan cukup kebisaan mendirikan gedung kebesaran pula kelak di kemudian hari, pasti bisa menaiki lagi ketinggian tingkat derajatnya yang sediakala, ya, melebihi lagi tingkat ketinggian itu!”

Bung Karno menunjukkan bahwa masa depan bangsa Indonesia adalah tata masyarakat adil dan makmur, yaitu sosialisme Indonesia. Akan tetapi, sebelum menuju ke sana, terlebih dahulu harus dihilangkan penghalang-penghalangnya: stelsel (sistem) yang menghisap kaum marhaen, yakni kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Pendek kata, nasionalisme ala Bung Karno, yang sering disebut sosio-nasionalisme, bercita-cita menjadikan sosialisme Indonesia sebagai “terminus ad quem” (titik yang dituju).

Dengan demikian, proyek nasionalisme Indonesia adalah proyek jangka panjang yang disertai perjuangan. Itulah yang membedakannya dengan proyek nasionalis sekarang: sebuah proyek jangka pendek, yakni sekedar ‘merek dagang’ politik untuk pesta demokrasi lima tahunan.

IRA KUSUMAH

Tags: , , , ,

  • Indra Ganie

    SEKILAS PERINGATAN “100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL”

    Oleh : Indra Ganie

    Pada tahun 2008 bangsa Indonesia memperingati 3 peristiwa dalam perjalanan sejarahnya yang terjadi pada tahun yang berbuntut angka 8, yaitu “Kebangkitan Nasional 1908”, “Sumpah Pemuda 1928”, “Reformasi 1998”. 3 peristiwa tersebut oleh (mungkin) sebagian bangsa Indonesia memiliki nilai penting tersendiri, namun di antara 3 peristiwa tersebut yang dinilai paling penting adalah Kebangkitan Nasional. Mengapa demikian?

    Kebangkitan Nasional – meski dinilai sejumlah fihak masih mengandung kontroversi – adalah peristiwa tertua di antara 3 peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dinilai sebagai awal sejarah atau perioda sejarah tersendiri, yaitu untuk pertama kalinya bangsa Indonesia membentuk suatu organisasi yang dinilai “modern” – yang cenderung memakai standard organisasi Barat – yaitu “Boedi Oetomo”, kemudian tempat lahir organisasi tersebut di “jantung” Nusantara yaitu Jawa – bahkan tepatnya di Batavia, yang merupakan ibu kota Hindia Belanda (Nederlandsch Oost Indische). Penulis menilai bahwa tempat lahir peristiwa tersebut itulah yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih pembentukan organisasi tersebut sebagai Kebangkitan Nasional – walaupun sejumlah fihak menilai bahwa ciri organisasi tersebut tidak mencerminkan nasional atau tidak berwatak nasional, namun lokal – tepatnya hanya menerima suku Jawa dan Madura menjadi anggota, itupun terbatas pada level elit. Ada yang berpendapat bahwa Kebangkitan Nasional berawal dari kelahiran “Sarekat Dagang Islam” (tahun 1905, ada yang bilang 1909, atau ada pendapat pada 1911) karena keanggotaannya tidak terbatas pada suku tertentu, ada yang mengusulkan kelahiran organisasi “Perhimpunan Indonesia” pada 1922 karena organisasi tersebut dinilai yang pertama menggunakan kata “Indonesia”. Lain pendapat menyatakan bahwa Kebangkitan Nasional bersamaan dengan Sumpah Pemuda, ketika itu para aktivis kemerdekaan mengaku bangsa, bahasa dan negeri yang satu yaitu Indonesia, artinya mereka menolak istilah Hindia Belanda untuk wilayah Nusantara.

    Secara kebetulan penulis mendapat majalah “Tempo” edisi khusus “100 Tahun Kebangkitan Nasional” (1908-2008). Keluarga memberi majalah tersebut dengan pertimbangan bahwa isinya cocok dengan yang penulis sukai yaitu sejarah pada khususnya dan sosio-religi pada umumnya. Pilihan keluarga memberi majalah tersebut tidak keliru, majalah tersebut menggerakkan penulis untuk menulis lagi setelah sekian waktu berhenti denagn sejumlah faktor. Tepatlah jika penulis berpendapat bahwa memang majalah tersebut layak disebut “edisi khusus karena – minimal bagi penulis – memiliki nilai khusus, selain isinya sesuai juga halamannya lebih tebal.

    Walaupun penulis belum sempat membaca semuanya, penulis menilai ada sejumlah hal yang layak diketahui yaitu :

    1. Tim redaksi “Tempo” melaksanakan pekerjaan yang menurut penulis luar biasa yaitu meneliti sejumlah karya tulis dalam berbagai bentuk antara lain buku, artikel di media massa, petisi, maklumat untuk dipilih sebanyak 100 yang isinya akan disajikan dalam majalah tersebut – walau sebagian hanya sedikit – dalam waktu yang relatif singkat. Pilihan sebanyak 100 adalah terkait dengan peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Adapun isi karya tulis yang terpilih terkait dengan Indonesia dengan rentang waktu 1908-2008, ditulis oleh orang Indonesia maupun bukan dari berbagai latar belakang semisal disiplin ilmu hingga ideologi. Bahwa ada ulasan yang tak sependapat dengan penulis atau ada karya tulis yang lebih layak ditampilkan namun tak terpilih, pada hemat penulis itu wajar-wajar saja. Memang, tidak ada yang sempurna dalam sebuah pilihan. Penulis tetap menilai bahwa edisi khusus tersebut memang punya nilai khusus. Semoga edisi-edisi khusus berikutnya akan tampil lebih prima.
    2. Sedemikian banyak karya tulis dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan dari faham apapun yang dimuat “Tempo”, menunjukkan bahwa ada sejumlah orang yang peduli dengan sesuatu yang (kelak) bernama “Indonesia”. Dengan segala plus dan minusnya, Indonesia – yang terkesan lebih banyak minusnya dibanding plusnya – tetaplah suatu hal, apakah itu alamnya maupun manusianya, dicintai atau dipedulikan oleh sejumlah orang. Mereka menulis fikiran dan perasaannya tentang Indonesia yang “ideal”, “baik” atau “benar”. Ada yang berfaham agamis semisal Hamka (1908-81) dan Ahmad Wahib (meninggal 1970), ada yang berfaham nasionalis semisal Soekarno (1901-70) dan Hatta (1902-80), bahkan ada yang berfaham komunis semisal Nyoto – tokoh “partai Komunis Indonesia”. Dari karya sastra misalnya, sejumlah pujangga menyatakan pendapatnya tentang bagaimana negeri dan masyarakat di mana mereka hidup menjadi baik (menurut mereka) semisal Marah Rusli dengan kisah “Siti Nurbaya” yang mengecam budaya yang dinilai meremehkan perempuan, kisah “Salah Asuhan” karya Abdoel Moeis tentang ancaman tercerabutnya pribumi dari “akarnya” (asal usulnya) akibat modernisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dikenal dengan istilah “politik balas budi”. Dan masih banyak lagi untuk disebutkan. Kesemuanya menunjukkan kepedulian, sesuai dengan judul edisi khusus tersebut “Indonesia Yang Kuimpikan” yang secara umum adalah Indonesia yang adil, makmur, cerdas, kuat, nasionalis, demokratis, dan agamis, dan sebagainya, dan sebagainya. Waduh, indahnya (atau muluknya)!
    3. Begitu beragamnya pendapat yang “tercurah” dalam bentuk tulisan menunjukkan bahwa apa yang disebut Indonesia adalah suatu “mega proyek yang tak kunjung selesai”, bahkan mungkin lebih tepat disebut “mega problem yang tak kunjung usai”. Untuk menjadi Indonesia atau “mengindonesia” seakan sulit tercapai, hingga kini orang lebih merasa sebagai bagian dari suku, daerah, agama bahkan partai tertentu dibanding menjadi “orang” atau “bangsa Indonesia”. Dalam sejarah sebagai suatu negara yang disebut NKRI, berulang kali terjadi perpecahan berupa perlawanan yang disebut dalam versi sejarah resmi dengan istilah “pemberontakan” semisal “Darul Islam / Negara Islam Indonesia (1949-65), “Republik Maluku Selatan” (1950), “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Semesta Alam” (1958-61), “Gerakan Aceh Merdeka”, “Organisasi Papua Merdeka”, bahkan “Fretilin” di Timor Timur sanggup melepaskan provinsi tersebut dari NKRI menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.
    4. Ketika problem identitas kebangsaan masih ada – dengan berbagai bentuknya, bangsa ini mendapat tambahan masalah terkait dengan “mega proyek yang tak kunjung usai” tersebut tadi yaitu krisis ekonomi dan politik. Kedua hal tersebut saling terkait. Ekonomi yang tidak menggembirakan tak terlepas dari sikap para elit politik yang tidak amanah. Sejumlah orang “main” politik bukan untuk kepentingan rakyat atau bangsa, tetapi kepentingan sendiri atau kelompoknya saja – lazim disebut “nepotisme”. Dengan memiliki level politik tertentu – kalau mampu setingi mungkin – terbukalah peluang mendapat akses ekonomi yang lebih enak yaitu lazim disebut “korupsi”. Sejumlah fihak menilai bahwa penyebab itu semua adalah rasa kebangsaan yang kurang, yang lainnya menilai bahwa imannya kurang – hal yang menurut penulis lebih tepat.

    Jika keadaan ini berlangsung terus, maka mungkin kita akan sampai pada suatu keadaan yang bukan “kebangkitan nasional” namun “kebangkrutan nasional”, peringatan “100 Tahun kebangkitan Nasional” yang berlangsung besar-besaran di GOR Bung Karno mungkin cuma akan menjadi mubazir. Hanya seremonial yang menghabiskan biaya dan tenaga namun hampa makna, setelah semua usai maka kehidupan yang tak mencerminkan kebangkitan nasional tersebut kembali berlanjut – seakan tidak ada apa-apa.

    Jakarta, 20 Mei 2008

  • Pingback: Cara Bung Karno Membangkitkan Nasionalisme | gerams

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :