Bung Karno Ogah Dikawal Voorijder

Bagi sebagian orang, pemberian perlakuan dan fasilitas khusus bagi pejabat negara itu hal lumrah. Namun, tak sedikit pula pejabat yang mengogahi perlakuan dan fasilitas mewah itu. Salah satunya adalah Bung Karno.

Rupanya, Presiden Pertama Republik Indonesia tidak nyaman ketika dikawal dengan voorijder. Di hadapan peserta Kongres ke-8 BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), Bung Karno menyampaikan keogahannya dikawal voorijder.

“Presiden harus diadakan voorrijder, harus diadakan sweeper. Sering saya berkata, mbok ya zonder (tanpa) voorrijder, zonder (tanpa) sweeper, tidak perlu pakai sirene mengaung-ngaung,” kata Bung Karno.

Kendati demikian, jabatannya sebagai Presiden membuat Bung Karno tidak bisa menolak. Ia harus ikut aturan dan keprotokoleran istana. “Menurut aturan harus demikian, Pak,” kata Bung Karno menirukan jawaban para anggota pemerintahan dan staff Istana Negara.

Bung Karno pun akhirnya menurut. “Maunya itu kadang-kadang saya mau ngluyur sendiri, Saudara-Saudara, tapi tidak boleh! Selalu harus dengan voorrijder, harus dengan sweeper,” keluhnya.

Memang, untuk standar pengamanan Presiden waktu itu, ada dua yang dipersiapkan, yakni voorijder (penuntun dan pembuka jalan) dan sweeper (polisi paling depan). Di negara-negara lain juga biasanya standar pengamanan semacam ini juga berlaku.

Meski demikian, bila ingin mengunjungi rakyat, Bung Karno kadang-kadang menyelinap sendiri keluar Istana Negara. Sang Proklamator terkadang menyamar (incognito) sebagai rakyat biasa.

Menurut penuturan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mangil Martowidjojo, mantan Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Presiden, Bung Karno pergi secara incognito mengunjungi daerah gerbong kereta api di Senen. Tempat ini biasanya menjadi tempat mangkal tunawisma. Bung Karno bercakap-cakap dengan mereka. Ada seorang perempuan yang berkata keras, “Lo, itu kan suara Bapak! Itu Bapak, ya?” Karuan saja, sekitar tempat itu penuh dengan orang. Mangil pun langsung memboyong Bung Karno pergi.

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga sempat menolak menggunakan voorijder. “Kena macet tidak apa-apa,” ujar Jokowi. “Menjadi pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyat. Saya sudah tujuh tahun tidak pakai voorijder dan pengawal, ternyata tidak apa-apa,” tambahnya.

Selain Jokowi, pejabat lain yang menolak menggunakan voorijder adalah Ketua KPK Abraham Samad, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

Abraham Samad sendiri menilai, penggunaan voorijder itu merupakan salah satu bentuk korupsi. “Penggunaan voorijder itu menurut saya salah satu bentuk korupsi juga. Dengan adanya pengawalan dari voorijder kita merampas hak orang lain. Korupsi demikian, merampas hak milik orang lain,” kata Abraham.

Selama ini, penggunaan voorijder seringkali menyebalkan masyarakat: menerobos lampu merah, memasuki jalur bus way, hingga melawan arus. Padahal, tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Dan di mata hukum, seorang orang dianggap sama. Termasuk pejabat negara.

Penggunaan voorijder juga pernah membawa malapetaka. Ini terjadi tahun 2004 lalu, saat iring-iringan Presiden SBY berhenti mendadak, yang menyebabkan kecelakaan beruntung. 5 rakyat Indonesia tak berdosa tewas dalam kejadian itu.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut