Bung Karno dan Konsep Persatuannya

Membicarakan konsep front persatuan, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebutkan nama Bung karno dan gagasan-gagasan politiknya. Ia memegang teguh keyakinan politiknya sejak awal hingga akhir, termasuk keyakinannya soal persatuan nasional yang dinamainya Nasakom, akronim dari nasionalis, agama, dan komunis.

Ada banyak yang mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai Nasakom adalah yang paling orisinil dan acceptable di Indonesia. Sedangkan tak sedikitpula yang mencibir, bahwa persatuan nasional nasakom hanya konsep belaka dan akan berantakan jika dipraktekkan.

Kondisi Yang Melahirkan Gagasan Persatuan

Bung Karno menginjak masa kematangan dalam pergerakan untuk kemerdekaan nasional dengan melalui dua fase penting. Pertama, ketika dia tinggal di Surabaya, yaitu rumah Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional kenalan bapaknya. Rumah Tjokroaminoto merupakan “universitas politik” bagi Bung Karno, dimana ia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan dan menyerap teori-teori politik mereka.

Kedua, ketika Bung Karno melanjutkan sekolahnya di HBS Bandung, tempat dimana ia mendengarkan kuliah-kuliah dari sosialis-demokrat dan demokrat radikal Belanda. Di Bandung, Bung Karno menemukan semangat lain, bukan hanya karena mendengar ceramah-ceramah orang-orang sosialis demokrat macam J.E. Stokvis dan C. Hartogh, tetapi juga karena mendapat siraman radikalisme dari tokoh-tokoh pergerakan Indische Partij, seperti Tjipto Mangkunkusumo dan Douwes Dekker.

Kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan politik Bung Karno muda. Di satu sisi, dia sangat kagum dengan guru dan sekaligus mertuanya, Tjokroaminoto, tetapi kurang puas dengan langkah moderatnya. Sedangkan, pada sisi yang lain, dia semakin menyerap teori-teori baru (nasionalisme radikal dan sosialisme) dan memantapkan diri untuk terbenam dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan rakyat.

Namun, pada tahun 1921, Bung Karno mulai menyaksikan dinamika yang sangat cepat di kalangan pergerakan; saling kritik, perpecahan, dan persatuan.

Ada beberapa hal yang menandai situasi gerakan pada kurun waktu 1921 hingga 1926 (lahirnya tulisan Bung Karno: Marxisme, nasionalisme, dan islamisme). Pertama, semakin menguatnya pengaruh gerakan rakyat yang menolak untuk mengemis kemajuan kepada pihak kolonialis Belanda. Partai-partai ini, terutama sekali PKI dan Indische Partij, telah memaklumkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Bung Karno dalam sebuah pidato menggebu-gebu di tahun 1923, mengatakan: “….Sudah tiba saatnya untuk tidak lagi mengemis-ngemis, tetapi adalah menuntut kepada tuan-tuan kaum Imperialis.”

Seiring dengan periode surutnya gerakan mengemis-ngemis itu, maka pamor tokoh-tokoh semacam Tjokroaminoto dan Dr. Soetomo pun semakin merosot di mata kaum pergerakan dan rakyat.

Kedua, Bung Karno menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih)  telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.

Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.

Ketiga, Bung Karno menyaksikan kesuksesan setidaknya 17 organisasi mendirikan front persatuan yang diberi nama ‘Konsentrasi Radikal’, yang menggabukan organisasi, diantaranya, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia.

Konsep Persatuan: Nasionalis, Islamis, Dan Marxis

Pada tahun 1926 Bung Karno mengeluarkan tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dimana ia menegaskan bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah “kebesaran dan kemerdekaan”.

Dalam tulisan itu, yang didalamnya disertai penjelasan yang sangat mendalam, Bung Karno menegaskan bahwa tiga aliran dalam politik Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, bisa bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka.

“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” demikian ditulis Bung Karno untuk menyakinkan keharusan front persatuan tiga kekuatan itu.

Dengan meminjam kata-kata Gandhi dan pengalamannya, Bung Karno telah menunjukkan bahwa kaum nasionalis bisa bersatu dengan kaum marxis dan pan-islamisme.

Bung Karno membedakan antara nasionalis sejati, yaitu nasionalis cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, dengan nasionalis chauvinis. Menurut pendapatnya, nasionalis sejati akan terbuka untuk bekerjasama dengan golongan politik lain yang memiliki tujuan sama.

Demikian pula terhadap islam, Bung Karno telah membedakan antara islam kolot dan islam sejati. “Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim,” tulis Bung Karno.

Ditariknya pendekatan mengenai kesamaan antara islam dan marxisme, yaitu sama-sama bersifat sosialistis, dan letakkannya musuh bersama bagi keduanya; kapitalisme (paham riba).

Sementara terhadap kaum Marxis, Bung Karno telah mengambil taktik perjuangan kaum marxis yang baru, yaitu “tidak menolak pekerjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia”. Untuk menyakinkan kaum marxis, Bung Karno mengambil contoh: Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afganistan.

Sesuai dengan keadaan Indonesia

Konsep persatuan diantara tiga kekuatan itu tidaklah jatuh dari langit, ataupun dari imajinasi biasa dari Bung Karno, melainkan dipetik dari kenyataan real dari keadaan Indonesia.

Bung Karno adalah salah seorang dari berbagai tokoh gerakan pembebasan nasional yang tidak menginjakkan kakinya di luar negeri, namun menyerap ilmu pergerakannya dari tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan, seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangungkusumo, dan lain-lain.

Pengetahuannya mengenai marxisme didapatkan dari kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah kaum sosialis Belanda, dan paling banyak didapatkan dari berbagai literatur marxis yang dibacanya.

Tetapi Bung Karno bukan seorang dogmatis, ia selalu berhasil meletakkan teori itu dalam syarat-syarat keadaan Indonesia dan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan; Indonesia merdeka!

Demkian pula saat mengeluarkan konsep persatuan tiga kekuatan itu, Bung Karno telah mengambilnya dari kenyataan politik di Indonesia. Bagaiaman Bung Karno bisa membangun konsepsi persatuannya:

Pertama, Bung Karno adalah orang yang paling tekun dalam mempelajari berbagai aliran politik dalam gerakan nasional Indonesia. Dalam penyelidikan dan pengamatannya secara langsung, ketiga aliran itulah yang mewakili perjuangan melawan kolonialisme dan mewakili pengaruh luas di kalangan rakyat.

Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat Islam, meskipun tidak pernah terdaftar sebagai pengurus. Dia juga sering menemani Tjokroaminoto dalam menghadiri rapat-rapat akbar (vergadering) dan pertemuan-pertemuan.

Selain itu, ketika beraktivitas di Bandung, Bung Karno juga sangat dekat dengan tokoh nasionalis radikal, khususnya Tjipto Mangungkusumo, yang oleh belanda dikenal dikenal sebagai ”elemen paling berbahaya dalam gerakan rakyat di jawa.

Dari segi pemikiran, Bung Karno sangat dipengaruhi oleh nasionalis-nasionalis progressif, terutama Gandhi dan Sun Yat Sen. Dia juga bersentuhan dengan pemikiran nasionalis-nasionalis lain macam Mazzini, Cavour, dan Garibaldi.

Terhadap gerakan komunis, Bung Karno sangat tekun mempelajari marxisme dan menyebut dirinya sebagai Marxis. Semasa di rumah Tjokroaminoto, Bung Karno telah berkenalan dengan Snevleet, Baars, dan orang-orang Indonesia: Semaun, Musso, Tan Malaka, dan Alimin. Bahkan Bung Karno mengakui bahwa Marhaenisme, hasil temuannya sendiri, adalah marxisme yang dicocokkan dan dilaksanakan menurut keadaan Indonesia.

Kedua, Bung Karno, seperti juga kaum marxis pada umumnya, mengakui adanya kontradiksi tak terdamaikan antara kolonialisme/imperialisme dengan rakyat Indonesia, atau dalam bahasa Bung Karno: pertentangan sana dan sini; sana mau kesana, sini mau ke sini.

Dengan begitu, tidak benar juga kalau dikatakan front persatuan ala Bung Karno ini terlalu eklektis, sebab pembedaan sini dan sana itu sudah merupakan sebuah pembedaan yang jelas, gamblang.

Bung Karno sangat menyakini, bahwa jika ketiga kekuatan ini dapat disatukan dalam sebuah persatuan, maka dia menjadi gabungan kekuatan yang maha dahsyat. Karena, menurut perhitungan Bung Karno, gabungan kekuatan ini meliputi 90% paling sedikit daripada seluruh rakyat Indonesia.

Lapangan Praktek

Pada bulan September 1927, berpidato di hadapan peserta kongres Partai Sarekat Indonesia, Bung Karno telah mengusulkan untuk mendirikan semacam federasi diantara organisasi-organisasi pergerakan nasional.

Ide yang dilemparkan Bung Karno mendapat sambutan luas, dan kepada Bung Karno diserahi tugas untuk merancang konsep persatuannya. Dan, pada desember 1927, enam organisasi politik telah bersepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Namun, Bung Karno berhasil menyatukan perbedan-perbedaan diantara organisasi terkait taktik, khususnya soal koperasi dan non-koperasi, dengan mengatasnamakan tujuan kemerdekaan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logisnya, Bung Karno gagal membawa federasi ini menjadi radikal.

Beberapa front persatuan sesudahnya, seperti Gabungan Aksi Politik Indonesia (GAPI), dimana Partindo tergabung di dalamnya, sedikit-banyaknya sesuai dengan konsep persatuan ala Bung Karno.

Lebih jauh lagi, rumusan persatuan tiga kekuatan ini akan sangat nampak pula dalam pidato Bung Karno mengenai dasar negara di depan BPUPKI, 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan Pancasila adalah rumusan dari tiga kekuatan; nasionalis, agamais, dan marxis. Bung Karno mengatakan, pancasila itu dapat diperas menjadi tiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Ketiga perasan pancasila tersebut, lanjut Bung Karno, masih dapat diperas lagi menjadi satu, atau sering disebut Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

Belakangan, Bung Karno mempersamakan antara pancasila, Gotong-royong, dan Nasakom (nasionalis, Agama, dan Komunis). “Nasakom adalah perasan dari pancasila, dus nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong royong pula,” demikian kata Bung Karno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965.

Pada tahun 1959, Soekarno telah memprakarsai pembentukan Front Nasional, yang tujuannya adalah menuntaskan revolusi nasional dan dibentuknya sebuah masyarakat adil dan makmur. Soekarno, yang telah berhasil menyakinkan PKI, berusaha menghidupkan kembali kolaborasi antara kaum nasionalis, agamais, dan marxis untuk menghadapi imperialisme.

PKI sendiri sangat menyambut uluran tangan Bung Karno untuk bersama-sama melawan imperialisme. Dan, di akhir tahun 1960-an, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, PKI telah secara terbuka menegaskan untuk mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.

Sebetulnya Front Nasional dirancang untuk memobilisasi seluruh kekuatan rakyat guna melawan imperialisme. Dan, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Soekarno menganjurkan agar Front Nasional dibangun hingga ke dusun-dusun. Sayang sekali, niat ini tidak sepenuhnya berjalan dan lebih banyak disabotase.

Di penghujung 1965, ketika sebuah kudeta merangkak berusaha menggusur dirinya dari kekuasaan, Soekarno menolak pertumpahan darah dan memilih untuk terus mengedepankan persatuan nasional. Pada pidato 17 Agustus 1966, Bung Karno menyerukan agar tetap memperkuat persatuan tiga kekuatan, yaitu Nasakom.

Pun, ketika demonstrasi mahasiswa kanan menuntut Bung Karno agar segera membubarkan PKI dan ormas-ormas komunis, Ia telah menolaknya. Dan, dengan suara yang lebih tegas, bahwa Pancasila tidak anti Nas (nasionalis), tidak anti A (agama), dan tidak anti Kom (komunis).

Begitulah, Bung Karno memeluk dengan teguh keyakinan politik dan strategi persatuannya dari awal hingga akhir. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tetapi Nasakom pernah bergema dalam dalam sejarah politik Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • KESALAHAN DI MASA LALU..

    Munculnya Gerakan Kontra Revolusioner

    OLEH : TULUS CHANDRA PUTRA SIMANUNGKALIT

    Kejatuhan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menjadi titik balik bagi sejarah Indonesia yang dipenuhi dengan tragedi berdarah ikut menghiasi bingkai sejarah suram bangsa pada sekitar tahun 1965-sampai terpilihnya Soeharto.[1] Sejarah adalah politik di masa lalu, dan politik di masa kini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Namun pembodohan sejarah yang dilakukan orde baru kepada masyarakat Indonesia, upaya-upaya depolitisasi massa, pemberlakuan asas tunggal adalah lanjutan kebijakan politik orde baru di masa silam. Tahun 1965 merupakan mimpi buruk dalam sejarah revolusi Indonesia. [2]

    Pelarangan terhadap ajaran marxisme dan segala ornamenya merupakan konspirasi luar biasa antara kapitalisme internasional dengan golongan Indonesia anti sosialis. Indonesia menjadi ladang pembantaian yang ditujukan terhadap kaum Soekarnois dan komunis secara umum. Bagi kaum soekarnois hal ini merupakan pengalaman pahit dikarenakan kebesaran dan kejayaan Partai Nasional Indonesia (PNI) beserta seluruh underbouw yang menjadi basis kekuatan politik kaum nasionalis Indonesia diporak-porandakan oleh Soeharto (tentara), sedangkan bagi Partai Komunis Indonesia peristiwa 1965 menjadi neraka bagi seluruh kader dan simpatisan PKI.[3]

    Partai Nasional Indonesia dengan sayap-sayap politiknya seperti Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), organisasi Pemuda Marhaenis, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dan lainya yang mengusung asas Marhaenisme ajaran Soekarno harus kehilangan masa ke-emas-an dalam sejarah bangsa yang pernah digariskan.

    Partai penguasa di masa kekuasaan Soekarno ini secara sedemikian rupa direkayasa oleh musuh-musuh Soekarno secara sosial-politik diciptakan menjadi partai yang tak berdaya semasa Soeharto bahkan hingga reformasi sekalipun. Di masa Soeharto, Marhaenisme ajaran Soekarno tak luput dari stigma kiri dan dianggap subversif.[4]

    Nasib buruk yang menimpa Partai Komunis Indonesia (PKI) harus dilenyapkan oleh situasi-kondisi politik pada masa lalu, dan oleh penguasa fasis orde baru dianggap sebagai partai terlarang. Sayap-sayap politik PKI yang begitu besar seperti Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) harus hancur lebur karena tuduhan keterlibatan partai berlambang palu-arit ini dalam penculikan dan pembunuhan ketujuh jenderal.[5]

    Partai yang sempat menjalin hubungan mesra dengan Presiden Soekarno dan menjadi salah satu partai terbesar yang dalam pemilihan umum 1955 hingga kini masih diperlakukan dengan tidak wajar dan hingga ini sejarah kelam Indonesia di tahun 1965 tak dapat dituntaskan sama sekali, tak terkecuali sampai pada pemerintahan SBY-JK .[6]

    Pasca peristiwa yang sering disebut Soekarno dengan istilah Gerakan 1 Oktober (Gestok) terjadi kerusuhan, penangkapan dan pembunuhan manusia Indonesia yang dianggap terlibat atau sebagai dalang dalam peristiwa pembunuhan ketujuh jenderal, namun kelompok yang tidak terlibat pun turut menjadi korban akibat dari politik konspirasi antara militer dengan kekuatan asing yang sejak dahulu ingin menggulingkan Soekarno dari kursi kekuasaan.[7] Kontroversial seputar peristiwa 1965 ini yang diyakini terdapat dalam Supersemar hingga kini belum dapat diungkap oleh negara, dan seolah-olah hilang atau dihilangkan dari lembaran perjalanan bangsa Indonesia. [8]

    Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap sebagai biang keladi terhadap penculikan dan pembunuhan ketujuh jenderal. Tudingan komunis memberikan legitimasi penuh bagi Soeharto (militer) untuk melakukan tindakan penangkapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang komunis atau dianggap terkait dengan peristiwa tersebut. [9]

    Hal ini merembet sampai kepada upaya pemberangusan terhadap kekuatan pendukung kekuasaan Soekarno bahkan terhadap golongan islam pro Soekarno juga tak luput menjadi korban dalam operasi penggayangan komunisme di Indonesia yang secara penuh dikendalikan oleh Soeharto.

    Pembubaran partai tak hanya menimpa nasib PKI saja, bahkan Partai Nasional Indonesia (PNI) juga secara sepihak juga dibubarkan oleh tentara. Penangkapan kaum Nasionalis-Soekarnois yang dilakukan oleh tentara seakan mengidentikan kaum nasionalis adalah kaum komunis, begitu juga dengan golongan islam yang dianggap dekat dan bersimpati penuh terhadap Soekarno.

    Skenario asing yang bekerja sama dengan komprador dalam negeri menyadari bahwasanya untuk menggulingkan Soekarno dari tampuk kekuasaan maka terlebih dahulu harus menghancurkan seluruh pendukung Soekarno.[10] Musuh-musuh Soekarno memahami modal asing akan sulit masuk ke Indonesia selama paham sosialisme masih bercokol di tanah air, dan Soekarno sudah menjadi ikon bagi negara-negara sosialis dan Asia-Afrika.

    Untuk itu kekuasaan Soekarno harus dihancurkan sebagai syarat mutlak kemenangan kapitalisme sehingga dapat dengan leluasa meng-eksploitasi hasil-hasil alam dan manusia Indonesia yang dijadikan buruh di perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.[11]

    Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) memberi ruang besar bagi musuh-musuh sosialisme untuk bertindak atas nama penyelamatan negara dan Pancasila.[12] Dibalik gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) ternyata terdapat agenda negara asing seperti Amerika yang sejak lama ingin menguasai Indonesia pasca Kemerdekaan.[13]

    Amerika dan Inggris sendiri menemukan kesulitan untuk menaklukan Indonesia melalui ekonomi & kebijakan politik dikarenakan Indonesia pada era kekuasaan Soekarno menjadi lahan subur bagi paham sosialisme yang merupakan lawan dari ideologi kapitalisme Amerika dan Inggris. Bahkan secara terang-terangan Presiden Soekarno menunjukan sikap anti terhadap negara-negara kapitalis tersebut.[14]

    Gerakan sipil kontra revolusioner yang dalam tuntutannya meminta agar Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia menjadi buah simalakama bagi Soekarno. Namun konsistensi Soekarno ternyata tidak dapat dirubah sekalipun masyarakat semakin mendesak dan kehilangan kepercayaan terhadap Soekarno, meski berujung pada tuntutan terhadap penggulingan Soekarno.[15] Hingga ajalnya Soekarno tidak mau membubarkan PKI.

    Keruntuhan regim orde lama dari tampuk kekuasaan menjadi simbol kekalahan bagi kaum kiri Indonesia. Militer dengan TNI-AD dibawah komando Soeharto secara perlahan-lahan mengambil kesempatan hingga berhasil merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno.[16] Orde baru yang disimbolkan sebagai kemenangan bagi kaum kontra revolusioner menjadi antitesa dari orde lama. Sosialisme menjadi barang terlarang di masa orde baru dan dianggap sebagai musuh bangsa, digambarkan sebagai pengkhianat Pancasila dan UUD 1945.

    Selama 32 tahun Soeharto berkuasa menunjukan kebencian terhadap paham-paham yang berbau kiri. Negara secara resmi mendukung pemberangusan paham kiri yang dinilai dapat menganggu stabilitas dan pembangunan. Kebijakan politik hasil kerjasama antara legislatif dan eksekutif telah mematikan kebebasan bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi sosialisme di Indonesia.

    Selain itu Soeharto juga melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno dengan mengeluarkan larangan terhadap ideologi marhaenisme, pembubaran Partai Nasional Indonesia, dan pembunuhan karakter terhadap hal-hal yang menyangkut ketokohan (figur) Soekarno atau disebut de-soekarnoisasi.[17]

    Stigmatisasi terhadap ajaran sosialisme, komunisme serta partai-partai pendukung Soekarno, pembunuhan terhadap para pendukung Soekarno semakin melengkapi kemenangan kaum reaksioner, kaum kontra revolusioner serta memuluskan langkah bagi negara-negara kapitalis untuk menanamkan modal serta mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Indonesia telah dikuasai ideologi kapitalisme sejak tahun 1966 ditandai dengan kekalahan kaum kiri dan keruntuhan Soekarno sebagai simbol kekuatan kelompok kiri Indonesia.

    Pembelengguan terhadap tumbuh dan berkembangnya ajaran sosialisme di bumi Indonesia menjadi bumerang sendiri terhadap kekuasan orde baru. Represifitas penguasa terhadap aktivis kiri yang notabene adalah kaum-kaum pembela rakyat justru memberikan kebangkitan baru bagi ideologi penyelamat kaum miskin ini, walau semakin ditekan oleh penguasa namun ketertarikan kaum muda terhadap ajaran sosialisme tak serta merta hilang dimana perkembangan teknologi turut memberikan andil besar bagi kampanye ideologi sosialisme di tingkatan generasi muda indonesia.

    Masuknya modal asing ke Indonesia hanya melahirkan praktek eksploitasi antar manusia dengan manusia (par’l home d’l home) dan eksploitasi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain (par’l nation d’l nation). Penghisapan dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh kaum pemilik modal beserta penguasa dengan antek-anteknya. Masyarakat ekonomi lemah justru menjadi objek eksploitasi dan teralienasi dari hakikat sosialnya sendiri.

    Kemiskinan menjadi sumber persoalan dimana wacana pembangunan (developmentalisme) tidak berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Pembangunan sarana yang mendukung kapitalisme lebih diutamakan daripada pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Negara (pemerintah) telah menjadi subordinat atau antek-antek kapitalisme dan mengabaikan tugas-tugasnya sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

    Penjajahan gaya baru yang disebut Soekarno nekolim atau neo kolonialisme dan imperialisme, sekarang ini dikenal dengan sebutan popular neo liberalisme (neolib). Pada dasarnya nekolim dan neolib masih menunjukan subtansi kapitalisme yang tetap saja meng-ekploitasi dan menghisap sebagaimana watak daripada kapitalisme itu sendiri. Harus diakui oleh semua pihak Indonesia telah berada dalam cengkeraman kapitalisme sepenuhnya dengan ditandai peristiwa yang oleh sebahagia pihak pro orde baru sebagai revolusi dengan berhasil menggulingkan Soekarno atau disebut peristiwa 1966.[18]

    Perkembangan dunia dewasa ini yang telah memasuki abad terbesar dalam sejarah kapitalisme dengan ditandai mengguritanya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional (Multi National Corporation) seperti Kartel, Trust, dan sejumlah perusahaan asing yang sedemikian lama telah meng-eksploitasi hasil kekayaan alam secara besar-besaran.[19] Paham kapitalisme telah mengakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

    Stigma komunis atau PKI yang dilancarkan oleh pemerintah orde baru terhadap organisasi yang menentang asas tunggal cukup ampuh dan menimbulkan trauma yang dalam terhadap masyarakat./ bahkan secara resmi orde baru mengeluarkan kebijakan politik yang membatasi kebebasan berfikir masyarakat melalaui pelarangan terhadaptumbuh dan berkembangnya paham yang berbau kiri. Orde Baru juga sangat gencar dalam melancarkan upaya de-soekarnoisasi, upaya ini mendatangkan hasil peran Soekarno dihilangkan dari lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

    * DIAMBIL DARI SKRIPSI S1 ILMU POLITIK FISIP USU MEDAN

    * KOMISARIS GMNI FISIP USU MEDAN 2004-2005

    http://chandrapoetrasangfajar.blogspot.com/

  • febry kasnawan

    like this ..