Buktikan Seruanmu, Jenderal!

Neoliberalisme telah mengubah bangsa ini menjadi bangsa kuli. Aparatusnya dijadikan “jongos”. Sementara tentara dan polisinya diubah jadi “centeng” mereka.

Kenyataan itu sungguh pahit. Tapi, entah mengapa, sangat sedikit yang menyadarinya. Kaum cendekia, yang biasanya menjadi suluh di zaman yang gelap, juga bungkam. Malahan, tak sedikit pula kaum cendekia yang melacurkan ilmunya bagi sistem ini.

Hingga, pada tahun 2009 lalu, sesaat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres), isu anti-neoliberal mencuat ke permukaan. Saat itu, lusinan organisasi rakyat yang berhimpun dalam Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), menggelar aksi besar-besaran menentang capres Neoliberal. Mereka menuding pasangan SBY-Boediono sebagai Capres neoliberal.

Sayang, begitu pemilu usai, isu anti-neoliberal turut meredup. Bahkan, pasangan Capres yang saat itu getol bersuara “anti-neoliberal” juga pura-pura hilang ingatan. Namun demikian, di jalanan, tempat rakyat menyalurkan ketidakpuasannya, isu anti-neoliberal tetap terdengar nyaring.

Pada  tahun 2011, isu neoliberal kembali mencuat. Kali ini disuarakan oleh seorang bekas Wakil Presiden sekaligus mantan Presiden RI, BJ Habibie, di gedung MPR. Saat itu, bertepatan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Habibie berkicau bahwa Indonesia sekarang ini mengalami penjajahan bentuk baru, yakni neo-kolonialisme, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan baju baru”.

Dan belakangan ini, isu neoliberal makin mencuat dalam wacana politik kita. Bukan lagi sesuatu yang tabu dan abstrak. Sampai-sampai kalau ada yang pura-pura tidak tahu apa itu faham neoliberal, seperti kasus Miranda Gultom, mantan Deputi Gubernur Senior BI yang doyan menyuap politisi itu, akan diketawai dan diejek.

Dan kemarin (4/1/2013), di Pekalongan, seorang Jenderal mengajak para ulama untuk menolak faham neoliberal. Dialah Jenderal TNI Moeldoko, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini. Menurutnya, faham neoliberal dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [Silahkan baca di sini]

Lebih lanjut Sang Jenderal menuturkan, paham liberalisme merupakan sebuah mekanisme ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada pasar bebas dunia. Hal itu, kata dia, tidak sejalan dengan geopolitik ekonomi Indonesia yang menganut paham demokrasi Pancasila.

Di forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa saat ini Indonesia justru masih menganut paham neoliberalisme. Sebagai buktinya, ia mencontohkan, garam dan kedelai yang dikonsumsi oleh rakyat bukanlah hasil produksi dalam negeri, melainkan diimpor dari luar.

Saya coba telusuri di mesin pencari Google, ternyata bukan sekali itu saja Sang Jenderal mengeritik neoliberalisme. Saat menjadi pembicara di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang, tanggal 27 Januari lalu, Jenderal Moeldoko juga mengeritik penguasaan kekayaan alam kita, terutama minyak dan gas, oleh pihak asing.

Apapun halnya, pernyataan Jenderal Moeldoko itu patut diapresiasi. Baru kali ini ada Jenderal yang masih aktif, bahkan masih menjabat aktif sebagai Panglima TNI, terang-terangan mengajak banyak orang–dalam hal ini para ulama–untuk menentang neoliberalisme. Biasanya Jenderal-Jenderal itu hanya vokal dan kritis kalau sudah purnawirawan.

Namun, saya kira, seruan Moeldoko itu mestinya tidak hanya kepada para ulama, tetapi juga kepada institusi yang dipimpinnya: TNI. Sebab, sebagai alat pertahanan negara, TNI seharusnya berada di garda depan untuk membela kedaulatan dan martabat bangsa ini.

Menyambung pernyataan Jenderal Moeldoko, neoliberalisme memang sebuah ancaman bagi kedaulatan NKRI. Bagaimana tidak, demi mencapai tujuannya, yakni akumulasi keuntungan (profit) di segelintir tangan, neoliberalisme mengubah negara hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka.

Pertama, neoliberalisme hanya menjadikan negara sebagai instrumen untuk menjamin hak milik pribadi, perdagangan bebas, kebebasan berinvestasi, dan sistem moneter yang aristokrat keuangan. Dalam konteks ini, negara dipaksa menggunakan semua instrumen politiknya, termasuk kekerasan, untuk menjamin berjalannya kepentingan di atas.

Semua institusi politik dan aparatus negara diubah menjadi pelayan kepentingan kapital global. Tak mengherankan, baru-baru ini Presiden SBY mendaulat dirinya sebagai “Chief Salesperson Indonesia Inc’.Jadi, anggapan bahwa doktrin neoliberal membuat peran negara menjadi melemah adalah tidak tepat.

Kedua, peranan negara mengalami deformasi; tanggung-jawab sebagai penjaga “kesejahteraan sosial” dilucuti, lalu dipaksa menyerahkan tanggung-jawab tersebut kepada mekanisme pasar. Biasanya, proses ini dilakukan melalui privatisasi layanan publik dan aset-aset vital yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Ketiga, neoliberalisme merusak sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain.

Dan, seiring proses di atas, doktrin pertahanan negara berdaulat juga dirubah total. Proses ini diawali dengan menggeser atau mendistorsi pemaknaan wacana-wacana warisan perjuangan nasional, seperti kemerdekaan, kedaulatan, kemandirian, dan lain-lain. Singkat cerita, semua pengertian wacana itu dilonggarkan sehingga bisa menerima kehadiran kapital asing–biasanya atas nama pembangunan–sebagai kepentingan nasional.

Selain itu, dengan sokongan kaum intelijensia bermental jongos, dihembuskanlah nubuat tentang keniscayaan globalisasi ekonomi dan keharusan semua negara bangsa untuk berintegrasi di dalamnya. Tak hanya itu, mereka menganjurkan agar “nasionalisme” di buang ke keranjang sampah peradaban.

Dalam kerangka itulah doktrin pertahanan berubah. Tentara tak lagi menjadi instrumen penjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, melainkan ditempatkan sebagai penjaga aset-aset dan kepentingan bisnis perusahaan asing. Semuanya dilakukan atas nama: menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dan mereka menyebut itu sebagai “pembangunan”, kendati manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh rakyat.

Dan saya masih ingat, pada tanggal 4 September 2013, Jenderal TNI Moeldoko membuat pernyataan bahwa TNI siap mengambil langkah jika ada gangguan yang mengancam stabilitas sehingga berdampak kepada investasi. “Untuk itu, saya katakan jangan ragu-ragu datang ke Indonesia karena TNI akan turun tangan menghadapi berbagai kondisi yang kira-kira akan mengancam stabilitas,” kata Jenderal (TNI) Moeldoko sendiri. [Kompas.com masih mengarsipkan pernyataan Jenderal Moeldoko itu di sini]

Beberapa hari kemudian, tepatnya 10 September 2013, Jenderal Moeldoko menemui Menteri ESDM Jero Wacik. Kepada Menteri Jero Wacik, Jenderal Moeldoko kembali mengulangi komitmen TNI untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. “Di Kementerian Energi banyak investor besar, harus diamankan kegiatan investasinya di Indonesia,” katanya. [Tempo.co juga mengarsipkan pernyataan itu di sini]

Makanya saya agak heran, angin apa yang menabrak Jenderal Moeldoko sehingga tiba-tiba berubah pandangan. Makanya, jangan menyalahkan masyarakat awam, termasuk saya, yang mempertanyakan keseriusan Jenderal Moeldoko.

Karena itu, saya hanya meminta satu hal: Buktikan seruanmu, Jenderal!

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • nachung tajudin

    Mungkin moeldoko serius untuk melawan neolib, dengan demikian kita rakyat harus mendukung gerakan tersebut..ayo moeldoko sosialisasikan kpd rakyat jangan samapai negara ini terjual, kl sekarang sdh tergadai

  • fotonya dramatis bgt. ganteng2 anyir darah.

  • eddy

    waduh, saya kebetulan ikut menyimak langsung pengarahan jenderal moeldoko di pekalongan. Tidak ada sama sekali pak jenderal mengucapkan anti neoliberalisme. Yang ada malah menerangkan tentang paham neoliberalisme yang merupakan paham atas koreksi terhadap leberalisme. Diterangkan juga tentang merkantilisme dan keynesianisme. Kayaknya penulis hanya menanggapi berita salah yang awalnya dari Kantor Berita Antara Jateng.

  • Eddy Soepadmo

    Saya kebetulan datang dan ikut di acara Habib Lutfi, Tapi bolak-balik kudengar lagi rekaman arahan pak jenderal, tak ada kata-kata yang menolak neoliberalisme. Yang ada penjelasan tentang sejarah neoliberalisme sebagai koreksi atas paham liberalisme, Diterangkan juga tentang paham Merkantilisme dan keynesianisme. Mungkin penulis berangkat dari media on line yang salah kutip (antara jateng) yang memang ampuuun bodohnya, salam.

  • Eddy Soepadmo

    aduuuuh, kebetulan saya ikut diundang di acara Habib Lutfi. Tapi tak sekalimatpun pak jenderal mengucapkan penolakannya terhadap paham neoliberalisme. Sebagai doktor, pak jenderal hanya menjelaskan sejarah neoliberalisme sebagai koreksi atas paham liberalisme. Selain itu jg diterangkan tentang merkantilisme dan keynesianisme. Intinya mungkin pak jenderal malah mau mengungkapkan bahwa neoliberalisme adalah sunnatulah atawa keniscayaan. Diberikan contoh pula bahwa saat ini AS dan China juga melakukan mix isme. AS melakukan bailout dan China yang juga melakukan liberalisasi di daerah-daerah tertentu. Saya yakin penulis mengutip dari wartawan Antara Jateng yang memang minta ampun bodohnya. (bolak balik mendengarkan kembali rekamannya, memang gak ada statement tersebut. Gimana nih bos?)

  • Efendi

    Apakah om Zenderal ini mau kalau diajak kudeta.?? hehhehehe…piss

  • Hosianna Trajani

    Bagaimana dgn kebijakan Pangdam skrg ini mengenai pengosongan paksa rumah para pejuang kemerdekaan RI di Cijantung, dan penghuni perumahan lain yg sedang menunggu nasib? Sama mantan pejuangnya saja koq tega, bagaimana dgn nasib rakyat kecil? Katanya dikosongkan paksa utk rumah prajurit aktif, nyatanya dijual ke pengembang dan kaum pemodal, atau jadi apartemen mewah. Sy sangsi betul pak Jendral peduli dgn nasib rakyat. Jendral koq ucapannya tidak konsisten.

  • neoliberalisme harus dihentikan, kasihan rakyat yang menjadi korban

  • Fadhli Erlanda Arlan

    eh buset, pejuang kemerdekaan diusir dari rumahnya terus rumahnya dijual ke pengembang? kasian banget udah berjasa, malah diusir. seharusnya bisa menikmati masa tuanya